Legislator Minta Distribusi BLT BBM untuk Ojol Dilakukan Secara Khusus

SINARJAMBI.COM – Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto meminta distribusi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Bahan Bakar Minyak (BBM) bagi pengemudi ojek online dilakukan secara khusus. Hal ini bertujuan agar BLT tepat sasaran bagi kelompok pekerja yang terdampak langsung kenaikan harga BBM. 

“Sebaiknya memang Pemerintah menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) BBM untuk para pengemudi ojol (ojek on line) secara khusus melalui pengusaha aplikasi agar tepat sasaran,” ujar  Mulyanto, saat menerima pengurus komunitas ojol SPEED Provinsi Banten di Gedung Nusantara I, Kompleks DPR RI, Senayan, Senin (3/10/2022).

Tidak seperti sekarang, lanjutnya, BLT untuk sopir ojol ini didistribusikan secara umum melalui desa atau kelurahan. Padahal kita sama-sama memaklumi, bahwa akurasi data yang dipakai untuk mendistribusikan BLT ini masih kurang akurat.

Mulyanto menerima keluhan dari komunitas ojol SPEED bahwa anggota mereka banyak yang tidak menerima bantuan BLT dari Pemerintah karena berbagai alasan seperti soal KTP domisili, keterbatasan kuota atau tidak terdaftar, dan lain-lain. Padahal mereka sangat membutuhkan bantuan tersebut, mengingat kenaikan tarif ojol yang ada tidak sebanding dengan kenaikan harga BBM bersubsidi.

Selain itu para sopir ojol SPPED juga mengeluhkan, bahwa pasca kenaikan harga Pertalite, mereka merasakan terjadi penurunan kualitas BBM jenis Pertalite ini, seperti boros dan akselerasi yang berat. Padahal sebelum kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut tidak dirasakan adanya keluhan itu.

“Pemerintah harus secara serius memperhatikan soal-soal ini. Jangan sampai masyarakat semakin menderita. Padahal dampak pandemi Covid-19 belum hilang benar. Kini kenaikan harga BBM bersubsidi telah memicu kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok masyarakat yang membuat kehidupan mereka semakin berat,” jelas Politisi Fraksi PKS ini.

Dalam kesempatan itu, Ketua Komunitas Ojol SPEED Banten, Andi Wijaya mengusulkan agar penyaluran BLT BBM untuk para pengemudi ojol ini dapat dilakukan Pemerintah secara khusus melalui pengusaha aplikasi. (ayu/aha)