OPINI

Dalam tata kelola pemerintahan daerah, keberhasilan pembangunan masih kerap diukur melalui indikator fiscal, berapa besar anggaran dialokasikan, berapa banyak program dilaksanakan dan berapa persen anggaran berhasil direalisasikan. Ukuran tersebut memang penting untuk melihat kinerja pelaksanaan APBD. Namun, menjadikannya sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan dapat membawa pemerintah pada cara pandang yang keliru. Anggaran adalah instrumen pembangunan, bukan tujuan pembangunan....

Tulisan berjudul “ISMI Jambi: Antara Gerakan Kebudayaan Melayu dan Mesin Sosial-Politik Menjelang 2029” menarik bukan semata karena membicarakan Ikatan Sarjana Melayu Indonesia (ISMI), tetapi karena memperlihatkan satu kecenderungan dalam membaca organisasi masyarakat, ketika sebuah organisasi tumbuh cepat, membangun struktur, mengembangkan program sosial dan memiliki hubungan dengan sejumlah elite, seluruh aktivitas tersebut segera diletakkan dalam kerangka kalkulasi politik. Tulisan...

Pemberitaan mengenai rencana moratorium pembangunan pabrik kelapa sawit (PKS) di Jambi menempatkan kebijakan tersebut seolah-olah berhadapan langsung dengan agenda hilirisasi pemerintah pusat. Kesimpulannya dibangun melalui logika yang tampak sederhana: Jambi memiliki areal perkebunan sawit yang luas dan produksi yang besar, sementara pemerintah sedang mendorong hilirisasi; karena itu, pembatasan pembangunan PKS dipandang sebagai langkah yang kontraproduktif terhadap investasi dan...

Gubernur Jambi Al Haris melaporkan kondisi terkini kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kepada Presiden Prabowo Subianto pada Senin (24/8/2026). Dalam laporan tersebut, Al Haris menyampaikan bahwa penanganan karhutla di Jambi telah memasuki tahap pendinginan dan tidak terdapat lagi titik api aktif berdasarkan kondisi yang dilaporkan di lapangan. Ia juga menyebut luas lahan yang terbakar sekitar 658 hektare, sementara...

Pemerintah Indonesia telah membangun fondasi kebijakan yang relatif kuat untuk mempercepat penurunan stunting. Komitmen tersebut diwujudkan melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Regulasi ini menempatkan stunting bukan sekadar sebagai persoalan kesehatan, tetapi sebagai persoalan pembangunan manusia yang membutuhkan intervensi lintas sektor, terintegrasi dan berkelanjutan. Di dalamnya diatur strategi, target, kelembagaan, koordinasi, pemantauan, evaluasi,...

Sekelebat saja ide ini muncul di kepala Saya. Bagaimana kalau turis asing yang menuju destinasi unggulan terutama Bali, diwajibkan transit nginap di provinsi lain yang punya destinasi wisata juga. Terserah mau berapa hari. Pembagian transit melihat geografis negara asal turis. Misal, bule Australia hendak ke Bali diwajibkan transit ke NTT, NTB, Papua atau Sulawesi. Turis Tiongkok transit di...

SINARJAMBI.COM - Indonesia merupakan negara hukum (rechtstaat), bukan negara yang menjadikan opini publik sebagai sumber utama kebenaran. Prinsip tersebut ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menempatkan hukum sebagai panglima dalam penyelenggaraan negara. Oleh karena itu, setiap proses penegakan hukum wajib berpijak pada alat bukti, norma hukum, asas due process of law,...

Dalam teori politik modern, legitimasi seorang pemimpin tidak hanya diukur dari keberhasilannya membangun jalan, jembatan, dan gedung-gedung megah. Kepemimpinan yang berkelanjutan justru lahir dari kemampuan membangun manusia, memperkuat moralitas publik, serta menghadirkan negara di tengah masyarakat. Di sinilah Program SUBLING (Shalat Subuh Berjamaah Keliling) yang digagas Gubernur Jambi, Al Haris, layak dibaca sebagai sebuah pendekatan kepemimpinan yang tidak...

Ada satu paradoks besar dalam kehidupan bernegara: masyarakat membutuhkan pembangunan, tetapi sering kali masih melihat pajak sebagai beban. Jalan raya yang digunakan setiap hari, sekolah tempat anak-anak belajar, rumah sakit yang melayani masyarakat, hingga berbagai program perlindungan sosial, semuanya membutuhkan pembiayaan negara. Namun, ketika berbicara mengenai pajak, sebagian masyarakat masih bertanya apakah kontribusi yang mereka berikan benar-benar kembali...

Dalam berbagai perdebatan publik, sering kali perhatian masyarakat tidak lagi diarahkan pada tindakan, kebijakan atau dampak yang ditimbulkan terhadap kepentingan umum. Fokus pembahasan bergeser kepada masa lalu, latar belakang pribadi atau identitas seseorang. Akibatnya, yang diuji bukan lagi kebenaran sebuah argumen, melainkan siapa yang menyampaikan argumen tersebut. Dalam ilmu logika, kecenderungan semacam ini dikenal sebagai ad hominem. Istilah...