SINARJAMBI.COM – Pemerintah Kota Jambi terus menegaskan komitmennya dalam mendorong terwujudnya infrastruktur yang tangguh, inklusif, dan berdampak langsung bagi masyarakat, serta selaras dengan kebutuhan dan karakteristik daerah.
Komitmen tersebut kembali dibuktikan melalui kehadiran langsung Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., dalam audiensi bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Republik Indonesia, Dr. Agus Harimurti Yudhoyono, yang berlangsung di Jakarta, Rabu (16/7/2025).
Audiensi tersebut difasilitasi oleh Gubernur Jambi, Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H., dan diikuti oleh sejumlah kepala daerah se-Provinsi Jambi. Inisiatif ini merupakan wujud sinergi kolektif dan pendekatan holistik yang dilakukan Gubernur dalam rangka mendorong percepatan pembangunan dan pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah Provinsi Jambi.
Dalam forum tersebut, Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, turut memaparkan sejumlah program strategis Pemerintah Kota Jambi, khususnya yang berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur prioritas, seperti peningkatan kualitas jalan dan penanganan banjir.
“Program-program yang saat ini kami jalankan di Kota Jambi sangat sejalan dengan arah pembangunan yang menjadi prioritas Pemerintah Pusat, khususnya di sektor infrastruktur. Sejak kami dilantik, bersama Bapak Wali Kota, fokus utama kami adalah penanganan banjir. Saat ini, kami memprioritaskan normalisasi sungai sepanjang 42 kilometer sebagai langkah konkret mengurangi risiko banjir di wilayah Kota Jambi,” ungkap Diza dalam audiensi itu.
Dalam kesempatan strategis tersebut, Wakil Wali Kota Jambi, Diza Hazra Aljosha, juga menyampaikan sejumlah usulan penting bagi percepatan pembangunan di Kota Jambi, antara lain rencana perluasan 42 ruas jalan yang tersebar di 11 kecamatan dengan total panjang mencapai 49 kilometer. Usulan tersebut ditujukan untuk meningkatkan aksesibilitas dan konektivitas jaringan jalan dalam kawasan perkotaan.
“Selain itu, kami juga menyampaikan usulan terkait perluasan distribusi air bersih yang saat ini dikelola oleh Perumdam Tirta Mayang. Terkait hal ini, surat resmi dari Bapak Wali Kota juga telah diajukan langsung kepada Kementerian PUPR sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Kota Jambi dalam memperluas cakupan layanan air bersih bagi masyarakat,” tambah Diza.
“Usulan terakhir yang kami sampaikan adalah dorongan kepada Kementerian agar dapat mengalokasikan anggaran untuk normalisasi Sungai Asam, yang sebelumnya juga telah disampaikan secara resmi kepada Komisi V DPR RI saat kunjungan kerja ke Provinsi Jambi, dengan nilai usulan sebesar Rp45 miliar.
Usulan ini sangat membutuhkan dukungan dan pengawalan khusus, mengingat posisi strategis Kota Jambi sebagai Ibu Kota Provinsi Jambi,” jelas Diza.
Lebih lanjut, Diza menjelaskan bahwa posisi Kota Jambi sebagai Ibukota provinsi bukan hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan dan layanan publik, tetapi juga menjadi simpul utama mobilitas, ekonomi, dan distribusi antarwilayah di Provinsi Jambi. Oleh karena itu, peningkatan infrastruktur dan penguatan kapasitas wilayah menjadi sangat penting untuk mendukung peran strategis tersebut.
Diza juga menegaskan bahwa ketiga usulan yang Ia sampaikan lahir dari keterbatasan fiskal Pemerintah Kota Jambi, sehingga dukungan APBN menjadi sangat krusial agar program-program prioritas tersebut dapat direalisasikan secara maksimal dan memberi dampak langsung bagi masyarakat.
Menko AHY menyampaikan apresiasinya dan menyambut baik kunjungan kerja sejumlah kepala daerah se-Provinsi Jambi itu. Menurutnya, para Kepala Daerah di Jambi telah menguasai semua permasalahan yang ada di daerah masing-masing, dengan menyampaikannya secara jelas.
Ia menyoroti perlunya memperkuat sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan berbagai pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan pembangunan yang responsif dan adaptif.
“Saya rasa dalam forum yang terbatas ini kita telah mendapat esensinya dan mendukung itu. Kami saat ini juga sedang menyusun rancangan Inpres Infrastruktur Daerah yang merupakan payung atau tempat dari berbagai jenis infrastruktur yang secara mendasar dibutuhkan oleh masyarakat diberbagai daerah,” ucap AHY.
“Dengan Inpres tersebut maka aksi yang dilakukan akan lebih cepat,” tambahnya.
Terkait dengan anggaran fiskal daerah dalam mendukung pembangunan, AHY juga menekankan telah mengupayakan agar tidak terjadi pengurangan yang besar terhadap porsi infrastruktur.
“Hal ini kami lakukan, karena banyak sesuatu yang tidak bisa menunggu, terutama saat terjadi bencana yang merupakan hal yang tidak bisa ditunda harus ditanggulangi dengan cepat,” tekannya.
Menurut Menko, forum koordinasi yang dilakukan Pemerintah Se-Provinsi Jambi ini adalah langkah awal yang baik.
“Ini adalah yang pertama, namun jangan bosan dilakukan karena berurusan dengan negara, dengan berbagai macam persoalan. Terus ingatkan kami, mudah-mudahan dengan dibentuknya Inpres Infrastruktur Daerah tadi bisa ditanggulangi dengan cepat. Dan tentunya apa yang disampaikan hari ini telah kami catat,” pungkas AHY.
Bersamaan dengan kunjungan kerjanya mendampingi Gubernur Jambi, juga dilaksanakan sejumlah audiensi penting dengan beberapa kementerian, di antaranya Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, Rachmat Kaimuddin, Wakil Menteri PPN, Febrian Alphyanto Ruddyard, serta Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Raja Juli Antoni. (*)
Discussion about this post