SINARJAMBI.COM – Anggota Komisi IV DPR RI Ema Umiyyatul Chusna meminta pemerintah harus kasih solusi bagi penggilingan padi lokal yang berkapasitas kecil dalam memproduksi gabah per harinya. Sebab, menurutnya, harga gabah saat ini sudah terlampau tinggi untuk dapat dibeli, tanpa adanya intervensi dari pemerintah.
“Yang kita keluhkan berdasarkan masukan dari masyarakat yang memiliki penggilingan padinya berkapasitas kecil itu memang mencari gabah. Karena harga gabah di lapangan sudah tidak terjangkau dari petani karena ada pihak-pihak lain yang membeli dengan harga mahal,” ujar Ema kepada Parlementaria, usai pertemuan Tim Komisi IV DPR RI yang melakukan Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspik) ke Kabupaten Jombang, di Pendopo Bupati Jombang, Jawa Timur, Kamis (2/2/2023).
Diketahui, Tim Kunspik Komisi IV DPR RI melakukan peninjauan terhadapa penggilingan padi yang dikelola oleh Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) Desa Pojok Kulon dan PT Sinar Makmur Komoditas (SMK). Menurut Ema, Gapoktan Pojok Kulon memiliki kapasitas produksi gabah kering yang lebih kecil, yaitu hanya 15 (lima belas) ribu ton per hari. Sedangkan, kapasitas produksi PT SMK memiliki kapasitas produksi yang lebih besar, yaitu mencapai 350.000 ton per hari dengan mendatangkan gabah dari daerah lain.
Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) disampaikan bahwa sepanjang Desember 2022, rata-rata harga Gabah Kering Panen (GKP) di tingkat petani Rp 5.624,00 per kg atau naik 17,83 persen. Adapun, BPS juga mencatat harga GKP di tingkat penggilingan Rp 5.748,00 per kg atau naik 17,87 persen dibandingkan harga gabah kualitas yang sama pada Desember 2021. Sementara, rata-rata harga Gabah Kering Giling (GKG) di tingkat petani Rp 6.166,00 per kg atau naik 21,75 persen dan di tingkat penggilingan Rp 6.278,00 per kg atau naik 21,41 persen.
“Jadi, (kenaikan harga gabah) itu membuat mereka tidak bisa memproduksi untuk penggilingan beras di level mesin yang kecil. Sehingga, yang harus kita pikirkan bagaimana ada gabah yang bisa digiling sehingga mereka bisa terus berproduksi,” ujar Politisi Fraksi PPP itu.
Di sisi lain, ia meminta pemerintah juga harus memikirkan bagaimana pemasaran dari penggilingan beras yang berskala kecil tersebut. “Itu yang harus kita pikirkan. Sehingga untuk antisipasi krisis pangan bisa kita antisipasi. Pemerintah harus segera tuntaskan itu, dan Komisi IV sudah melihat untuk kita bahas nanti bersama pemerintah,” tutupnya. (rdn)
Discussion about this post