SINARJAMBI.COM – Dalam melaksanakan tugas yang diberikan negara, khususnya dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dan juga memberikan kepastian hukum atas tanah masyarakat Indonesia, program prioritas nasional yang dilaksanakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) harus terselenggara dengan baik. Adapun program yang dimaksud di antaranya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dan Reforma Agraria.
“Ini yang terus kita kawal agar bisa meraih sukses dengan besar. Setelah saya dilantik oleh Bapak Presiden, saya mendapatkan instruksi agar PTSL dipercepat,” ujar Menteri ATR/Kepala BPN, Hadi Tjahjanto saat memberikan pengarahan di Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan yang berlokasi di Kota Makassar pada Rabu (29/06/2022).
Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan, Kementerian ATR/BPN harus menyelesaikan konflik agraria, termasuk di antaranya tumpang tindih dan mafia tanah. Di samping itu juga, harapan Presiden Joko Widodo, dengan adanya Kebijakan Satu Peta, kementerian/lembaga dapat memiliki peta yang sama. “Dengan demikian, maka tidak ada lagi mafia tanah, investor tenang masuk ke Indonesia, kepastian hukum bisa dilaksanakan dengan baik,” ujar Hadi Tjahjanto.
Lebih lanjut, Hadi Tjahjanto berharap seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN dapat merubah citra menjadi lebih baik. Hal ini dapat dibuktikan dengan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, terlebih kepada masyarakat yang mengurus sendiri berkasnya ke Kantor Pertanahan. Oleh sebab itu, ia meminta kepada jajaran agar dibuatkan loket prioritas bagi masyarakat yang mengurus permohonannya secara mandiri. “Layani masyarakat dengan baik, kita tunjukkan bahwa kita tidak ada yang namanya pungli (pungutan liar, red),” tutur Menteri ATR/Kepala BPN.
Terkait dengan pemberantasan mafia tanah, Menteri ATR/Kepala BPN mengharapkan terjalinnya komunikasi yang kuat antara empat pilar, di antaranya dari regulatornya itu sendiri, yaitu kementerian. Kemudian pelaksana regulasi, yakni pemerintah daerah. Lalu pilar penting lainnya, yaitu aparat penegak hukum dan pengadilan. “Bangun komunikasi lebih dekat, harus berani karena tugas kita berat. Mafia tanah ini harus bisa kita cari efek dominonya apabila kita tangkap satu semuanya juga takut,” tegas Hadi Tjahjanto.
Selanjutnya, Hadi Tjahjanto menyampaikan soal penyelesaian permasalahan di Luwuk Utara. Ia mengimbau jajaran di Kantor Pertanahan Kabupaten Luwuk Utara agar dapat bekerja secara sistematis, lakukan komunikasi dengan baik kepada para pihak, sehingga masalah pertanahan dapat terselesaikan dalam rangka menyukseskan tujuan Reforma Agraria. “Karena Undang-Undang Cipta Kerja mengamanatkan kita untuk memenuhi kepentingan rakyat dan dunia usaha, ini benar-benar dapat menyejahterakan masyarakat,” sebut Hadi Tjahjanto.
Terakhir, Hadi Tjahjanto menuturkan bahwa Kementerian ATR/BPN harus turut berperan dalam mengantisipasi krisis pangan yang sudah terjadi di beberapa negara. Untuk itu, ia mengimbau agar dilakukan inventarisasi terhadap tanah telantar. “Kita petakan sama-sama, tanah kita luas harus kita manfaatkan sebaik-baiknya,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.
Membuka kegiatan, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Selatan, Bambang Priono memperkenalkan seluruh jajaran di satuan kerjanya. Selanjutnya, ia menyampaikan beberapa capaian program strategis yang dilaksanakan di Sulawesi Selatan. Kemudian ia lanjutkan dengan pemaparan terkait permasalahan pertanahan yang terjadi di wilayah Sulawesi Selatan.
Turut hadir dalam kegiatan ini, beberapa Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama di lingkungan Kementerian ATR/BPN. (LS/RS/OD)
Discussion about this post