SINARJAMBI.COM – Kepala OJK Jambi Yudha Nugraha Kurata optimis target net zero emmision atau emisi nol bersih di Indonesia akan tercapai pada tahun 2060. Tentunya ada syarat agar target itu terealisasi. Tak lain kolaborasi semua pihak untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Sekaligus menangkap peluang perdagangan karbon.
Di Jambi, kata Yudha Nugraha Kurata, memiliki potensi yang sangat besar dalam perdagangan bursa karbon. Pasalnya, Jambi memiliki luas lahan perkebunan serta keberadaan 4 taman nasional.
“Bicara tentang ekonomi hijau di Jambi, provinsi Jambi memiliki luas wilayah 53.435 km2. Di mana sekitar 60 persen lahannya merupakan kawasan perkebunan dan kehutanan, yang menjadikan daerah Jambi merupakan salah satu penghasil produk perkebunan dan kehutanan utama di wilayah Sumatera.”
“Antara lain seperti kelapa sawit, karet, kopi, pinang dan lain-lainnya. Provinsi Jambi juga memiliki empat taman nasional dengan ekosistem paling lengkap di Indonesia.”
“Diantaranya Taman Nasional Bukit Tiga Puluh, Taman Nasional Kerinci Seblat, Taman Nasional Berbak dan Taman Nasional Bukit Dua Belas,” ujar Yudha Nugraha Kurata di seminar nasional pengurangan emisi gas rumah kaca dan peluang perdagangan karbon di Indonesia di Swiss-Belhotel Jambi Senin (18/9/2023) pagi.
Seminar yang dibuka Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar ini, turut dihadiri Gubernur Jambi Al Haris, Deputi Komisioner Pengawas Emiten, Transaksi Efek dan Pemeriksaan Khusus OJK Djustini Septiana serta undangan lainnya.
Perusahaan-perusahaan di provinsi Jambi, tambah Yudha, dapat bertransaksi melalui bursa karbon dengan harapan dapat menurunkan target emisi gas rumah kaca dan diharapkan Indonesia di tahun 2060 sudah mencapai Net Zero Emission.
“Oleh karena itu kami mohon dukungan semua pihak terkait. Antara lain pemerintah pusat, pemerintah daerah, pengusaha hingga komponen masyarakat lainnya untuk mendukung tercapainya impian besar tersebut.”
“Kami mengharapkan adanya pemahaman lebih lanjut terkait mekanisme aturan perdagangan karbon di Indonesia. Terutama yang dilakukan oleh entitas usaha maupun pemerintah pusat dan daerah.”
“Dukungan dan kolaborasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sektor industri dan stakeholder lainnya sangat dibutuhkan untuk keberlangsungan lingkungan hidup di Indonesia,” harap Yudha Nugraha Kurata.
Sebelumnya, Mahendra Siregar menyebut bahwa perdagangan bursa karbon di Indonesia akan diluncurkan pada tanggal 26 September 2023. (Lan)
Discussion about this post