SINARJAMBI.COM – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., tampil sebagai narasumber utama dalam The 2nd International Seminar on Social, Government, and Politics (LOGIC), sebuah forum ilmiah internasional yang membahas isu-isu strategis di bidang sosial, pemerintahan, dan politik. Seminar ini diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi, bekerja sama dengan Faculty of Public Administration, University of Ljubljana, Slovenia, pada Selasa pagi, 15 Juli 2025.
Mengusung tema “Social Statistics Methods and Data Governance in Social Sciences Perspective” atau “Metode Statistik Sosial dan Tata Kelola Data dalam Perspektif Ilmu Sosial”, kegiatan ini berlangsung selama dua hari, 15–16 Juli 2025, dan dipusatkan di UNIFAC Auditorium, Kampus Universitas Jambi Mendalo, Kabupaten Muaro Jambi. Acara seminar secara resmi dibuka oleh Rektor Universitas Jambi, Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H.
Partisipasi Wali Kota Maulana dalam seminar ini menjadi wujud nyata kolaborasi antara pemerintah daerah dan dunia akademik dalam mendorong tata kelola data yang berbasis ilmu pengetahuan serta penguatan kebijakan sosial yang responsif terhadap dinamika masyarakat.
Selain Wali Kota Jambi, seminar internasional ini juga menghadirkan sejumlah narasumber terkemuka dari dalam dan luar negeri, di antaranya : Wakil Menteri Dalam Negeri Dr. Bima Arya Sugiarto, M.A ; Assoc. Prof. Lan Umek, Ph.D., Vice Dean for Scientific Research, Faculty of Public Administration, dari University of Ljubljana, Slovenia; Dejan Ravelj, Ph.D., Faculty of Public Administration, juga dari University of Ljubljana, Slovenia; serta Rio Yusri Maulana, Ph.D., Dosen Department of Social and Political Sciences, Universitas Jambi.
Kegiatan seminar berlangsung secara interaktif dengan beragam rangkaian acara yang menarik, diikuti oleh civitas akademika, para dosen, serta ratusan mahasiswa dari berbagai program studi. Kehadiran para peserta dari lintas disiplin ini menjadikan seminar sebagai momentum penting untuk memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman terhadap isu-isu sosial dan tata kelola data.
Lebih dari itu, seminar ini juga menjadi wadah strategis bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang menjadi bagian integral dari tanggung jawab akademik setiap program studi, jurusan, dan fakultas di lingkungan Universitas Jambi.
Dalam paparannya yang bertajuk “Tata Kelola Data dan Transformasi Digital di Kota Jambi,” Wali Kota Jambi dokter Maulana, memaparkan visi dan strategi Pemerintah Kota Jambi dalam mewujudkan Kota Bahagia melalui transformasi digital dan penguatan tata kelola berbasis data.
Maulana menegaskan bahwa Kota Jambi sebagai ibu kota Provinsi Jambi dengan jumlah penduduk sebanyak 635.101 jiwa, memiliki potensi besar dalam mendorong pembangunan daerah.
“Kekuatan besar kita terletak pada komposisi penduduk yang didominasi oleh Generasi Alpha, Generasi Z, dan Milenial, yang jumlahnya mencapai 52 persen dari total populasi. Kelompok usia produktif ini menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, ia juga memaparkan indikator makro pembangunan Kota Jambi, di mana pertumbuhan ekonomi tercatat mencapai 4,98 persen, serta didukung oleh capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 81,77 persen pada tahun 2024.
Maulana juga menekankan pentingnya digitalisasi dalam tata kelola pemerintahan, khususnya dalam menciptakan efisiensi, transparansi, serta meningkatkan kualitas layanan publik yang responsif dan berbasis data. Hal ini, menurutnya, sangat relevan dengan topik seminar, yakni metode statistik sosial dan tata kelola data.
Lebih lanjut, Ia turut memaparkan 11 program unggulan Kota Jambi Bahagia, terutama program-program yang berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satunya adalah Kartu Bahagia, sebuah inisiatif layanan sosial yang terintegrasi dengan program Kampung Bahagia, sebagai upaya konkret menghadirkan keadilan dan kesejahteraan sosial di tingkat komunitas.
“Ini adalah program inovatif yang belum pernah ada sebelumnya, yang dirancang untuk memberikan rasa aman serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Jambi,” ungkap Wali Kota Maulana.
Wali Kota Jambi itu juga menekankan pentingnya peran strategis perguruan tinggi dalam mendukung pemerintah, khususnya dalam melakukan analisis data sebagai dasar pengambilan kebijakan yang tepat.
Ia menegaskan pentingnya keterlibatan para akademisi dalam mengevaluasi dampak dari kebijakan yang telah diterapkan oleh pemerintah daerah.
“Tentu dibutuhkan kajian mendalam dari kalangan akademik untuk melihat seberapa besar tingkat keberhasilan setiap kebijakan. Hal ini menjadi penting sebagai bahan evaluasi dan penyempurnaan, apabila terdapat masukan atau temuan dari hasil kajian tersebut,” lanjutnya.
Ia juga menyampaikan harapannya agar kolaborasi antara Pemerintah Kota Jambi dan Universitas Jambi dapat terus diperkuat, terutama dalam pengembangan kebijakan yang berbasis kebutuhan nyata masyarakat.
“Semoga, melalui dukungan penuh dan kajian-kajian yang dilakukan oleh Universitas Jambi, kami dapat terus menghadirkan kebijakan publik yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat,” harapnya.
Menutup paparannya, Wali Kota Maulana menyampaikan, bahwa Pemerintah Kota Jambi selalu terbuka terhadap berbagai masukan dan kritik dari setiap kebijakan yang diambil. Namun demikian, ia menekankan bahwa kritik tersebut harus didasarkan pada data yang valid dan objektif, serta disampaikan dengan semangat membangun.
“Kami sangat terbuka terhadap kritik dan saran, selama itu berbasis data yang akurat dan ditujukan demi kemajuan daerah serta peningkatan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Dr. Bima Arya Sugiarto, M.A, sebagai pembicara utama dalam seminar tersebut menegaskan, bahwa tantangan terbesar dalam pemerintahan saat ini adalah kemampuan mengambil keputusan secara presisi, namun tetap mengedepankan empati.
Menurutnya, presisi dalam pengambilan kebijakan harus didasarkan pada data yang valid, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun di sisi lain, keputusan yang baik juga harus mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan kepekaan sosial.
“Keputusan publik tidak bisa lagi dibuat hanya berdasarkan intuisi. Ia harus didasarkan pada data yang presisi, namun juga ditafsirkan dengan empati dan rasa,” ujar Bima Arya melalui video tapping yang ditayangkan dalam seminar tersebut
Ia juga menyoroti proses pengumpulan data di berbagai daerah yang masih menjadi tantangan tersendiri. Data tersebar secara acak dan sulit dikonsolidasikan, sehingga memengaruhi kualitas kebijakan yang dihasilkan.
Untuk itu, Ia mendorong para pengambil kebijakan di daerah untuk menjalin kemitraan aktif dengan perguruan tinggi, lembaga riset, dan komunitas akademik.
“Saya selalu mengajak pemerintah daerah untuk bermitra dengan kampus. Perguruan tinggi memiliki kapasitas keilmuan dan metodologi untuk memastikan kebijakan disusun berdasarkan data yang akurat,” jelasnya.
Tak hanya soal akurasi, Bima Arya juga menekankan pentingnya memahami data melalui berbagai pendekatan, termasuk perspektif sosial, budaya, dan antropologis.
“Angka bukan hanya angka. Data perlu ditafsirkan secara kontekstual, dengan mempertimbangkan dimensi sosial kemasyarakatan. Di sinilah peran empati menjadi sangat penting,” tambahnya.
Wakil Menteri Dalam Negeri juga menyampaikan bahwa saat ini Kemendagri, bersama KomDigi dan KemenPAN-RB, sedang mempercepat transformasi digital melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government), khususnya dalam pelayanan publik.
“Digitalisasi bukan hanya soal teknologi, tapi juga soal transparansi, efisiensi, dan partisipasi warga. Karena itu, kami mengajak seluruh pemangku kepentingan, termasuk insan akademik, untuk bersama-sama memperkuat proses ini,” tegasnya.
Mengakhiri pernyataannya, Bima Arya menyampaikan apresiasi atas diselenggarakannya kegiatan ilmiah ini, dan berharap hasil-hasil diskusi dalam forum tersebut dapat memberi kontribusi konkret bagi peningkatan tata kelola pemerintahan di Indonesia.
Sebelumnya, saat membuka seminar tersebut, Rektor Universitas Jambi, Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H, menyampaikan apresiasi atas terselenggaranya kegiatan yang dinilainya sangat relevan dengan tantangan tata kelola pemerintahan saat ini.
“Kegiatan ini merupakan wujud nyata komitmen kita dalam mendorong penguatan penelitian berbasis data statistik, yang menjadi elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” ungkapnya.
Ia menekankan, bahwa kesiapan teknologi dalam pemerintahan dan pelayanan publik harus berjalan seiring dengan kesiapan sumber daya manusia. Menurutnya, tanpa SDM yang unggul dan adaptif, secanggih apa pun teknologi akan sulit diimplementasikan secara optimal.
“Melalui kegiatan ini, kita berharap sistem digital ke depan dapat terus berkembang, dengan didukung SDM yang tangguh dan handal dalam menopang sistem tersebut,” jelasnya.
Lebih lanjut, Prof. Helmi menilai seminar ini menjadi ruang yang tepat untuk memperbaiki cara pandang terhadap pentingnya data dalam perumusan kebijakan.
“Seminar ini penting sebagai sarana membangun perspektif baru tentang bagaimana data diperoleh dan dimanfaatkan untuk menentukan arah kebijakan yang tepat, terutama dalam mendukung kinerja birokrasi kedepan,” pungkasnya.
Sementara itu, dalam laporan kegiatan, Ketua Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Rio Yusri Maulana, Ph.D, mengatakan kegiatan tersebut berkolaborasi dengan Faculty of Public Administration, University of Ljubljana, Slovenia, telah dirintis sejak 3 tahun lalu.
Ia juga menegaskan pentingnya mendorong tata kelola pemerintahan yang berbasis data dan riset. Salah satu upaya strategis yang dapat dilakukan adalah menghadirkan peran nyata dunia akademik dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya melalui penguatan kolaborasi riset dan pengembangan kebijakan bersama Pemerintah Kota Jambi.
“Langkah ini merupakan bagian dari dukungan terhadap program Wali Kota Jambi dalam mewujudkan Kota Jambi Bahagia. Kami berharap dapat membangun sinergi antara pemerintah dan perguruan tinggi, khususnya Universitas Jambi, agar konsep kampus berdampak bisa direalisasikan melalui pilot project kolaboratif bersama Pemerintah Kota Jambi,” ujarnya singkat.
Dalam rangkaian seminar tersebut, turut dilaksanakan penandatanganan Memorandum of Agreement (MoA) dan Implementation Agreement (IA) antara Fakultas Hukum Universitas Jambi dengan Pemerintah Kota Jambi.
Penandatanganan dilakukan oleh Kepala Bappeda Kota Jambi Suhendri dan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi Abu Bakar, mewakili Pemerintah Kota Jambi.
Prosesi penandatanganan itu disaksikan langsung oleh Wali Kota Jambi dokter Maulana, bersama Rektor Universitas Jambi Prof. Helmi, sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah dan perguruan tinggi dalam bidang riset, kajian hukum, serta penguatan tata kelola pemerintahan. (*)
Discussion about this post