SINARJAMBI.COM – Pemerintah Kota Jambi terus memperkuat sistem layanan kegawatdaruratan demi menjamin hak dasar warga untuk mendapat pertolongan yang cepat, tepat, dan manusiawi. Salah satu langkah konkret tersebut diwujudkan melalui Rapat Koordinasi Penanganan Kegawatdaruratan Medis, yang digelar di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Jumat (23/5/2025).
Kegiatan ini merupakan bagian dari program prioritas 100 hari kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Jambi di bawah program Call Center Bahagia, yang dirancang untuk menghadirkan layanan darurat terpadu dan mudah dijangkau oleh masyarakat.
Rakor tersebut dihadiri oleh para pimpinan rumah sakit, puskesmas, dan fasilitas kesehatan lainnya di Kota Jambi. Sejumlah narasumber juga dihadirkan, antara lain Kepala Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Jambi Dr. R. Deden Sucahyana, Ketua Persi Jambi Dr. Hermina M. Basrie, perwakilan BPJS Kesehatan Rosselini Triana, serta Kadis Dukcapil Kota Jambi Drs. Nirwan Ilyas.
Dalam arahannya, Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., menekankan pentingnya membangun sistem penanganan kegawatdaruratan terpadu yang bisa merespons kebutuhan masyarakat secara cepat dan terkoordinasi.
“Kami telah menyiapkan satu unit layanan baru melalui Call Center Bahagia dalam bentuk UPTD yang siap merespons berbagai kegawatdaruratan. Selain itu, kami juga membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan pimpinan setingkat eselon II, sebagai penguatan sistem layanan satu pintu,” ungkap Maulana.
Langkah ini, lanjut Maulana, menjadi bagian dari implementasi visi Kota Jambi Bahagia, sebuah kota perdagangan dan jasa yang bersih, aman, harmonis, agamis, inovatif, dan sejahtera.
UPTD Call Center Bahagia nantinya akan dipimpin seorang dokter eselon IV A, didampingi sekretaris eselon IV B, dan akan bersinergi dengan unsur kepolisian serta TNI dalam merespons kondisi darurat secara kolaboratif.
“Layanan ini akan kami buat semudah mungkin untuk diakses masyarakat, bebas pulsa, dan siap siaga kapan pun dibutuhkan. Semua sistem yang terhubung akan bergerak bersamaan,” tegas Wali Kota.
Tak hanya dari sisi medis dan penyelamatan, Pemkot Jambi juga memperkuat sistem administrasi dukcapil untuk mendukung integrasi data kegawatdaruratan, seperti pendataan kelahiran dan kematian yang langsung terhubung dengan fasilitas kesehatan.
Wali Kota Maulana juga menyampaikan bahwa ke depan titik-titik posko pemadam kebakaran akan diperluas hingga menjangkau setiap kecamatan, demi mempercepat waktu tanggap darurat.
Selain pelayanan darurat medis, sinergi Pemkot Jambi dengan BPJS juga terus diperluas untuk menjamin kesejahteraan dan perlindungan tenaga kerja.
“Pelayanan yang baik adalah hak rakyat. Dan pemerintah harus hadir untuk menjamin itu,” pungkas Maulana.
Rakor ditutup dengan sesi diskusi interaktif antara peserta dan narasumber, yang juga turut dihadiri Staf Ahli Wali Kota, sejumlah Kepala OPD, dan pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kota Jambi. (*)
Discussion about this post