Pemerintah Canangkan Reformasi Birokrasi Tematik

SINARJAMBI.COM – Reformasi Birokrasi (RB) menjadi hal yang penting dalam pemerintahan sebagai akselerator tercapainya tujuan pembangunan nasional. Menuju birokrasi bertaraf Internasional, Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres RI), Ma’ruf Amin melakukan pencanangan Reformasi Birokrasi Tematik yang dilaksanakan di Istana Wapres, pada Senin (05/12/2022).

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (Wamen ATR/Waka BPN), Raja Juli Antoni.

Ma’ruf Amin dalam pengarahannya berkomitmen untuk mendorong penerapan RB Tematik yang diinisiasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sebagai instrumen untuk mempercepat pencapaian agenda prioritas pemerintah terutama penanggulangan kemiskinan dan peningkatan investasi.

“Saya ingin tekankan bahwa RB Tematik untuk mendorong memperkuat peran birokrasi dalam mendukung agenda prioritas nasional, baik agenda penanggulangan kemiskinan, kemudahan investasi, digitalisasi administrasi, maupun program prioritas lainnya. Kementerian PANRB bersama-sama kementerian dan lembaga lain, serta seluruh pemerintah daerah mutlak untuk mendukung pelaksanaan komitmen RB tematik,” ujar Wapres.

Pada kesempatan yang sama, Wapres yang didampingi Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas, Wapres turut meresmikan 26 Mal Pelayanan Publik (MPP) bersama 26 wali kota dan bupati. Mal Pelayanan Publik ini adalah bentuk dukungan terhadap RB Tematik untuk semakin mendektkan pelayanan kepada masyarakat.

Maka itu, dalam Program Mal Pelayanan Publik ini, Kementerian ATR/BPN turut serta dalam menghadirkan pelayanan yang memudahkan masyarakat.

Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni mengatakan, saat ini sudah ada 103 MPP se-Indonesia yang melayani bidang pertanahan. Oleh sebab itu, hal ini diharapkan dapat memberikan manfaat serta kemudahan bagi masyarakat dalam mendapatkan layanan pertanahan.

“Saya mewakili Pak Menteri Hadi Tjahjanto dalam peresmian 26 Mal Pelayanan Publik. Sebagaimana diketahui sekarang sudah ada 103 MPP se-Indonesia terkait dengan bidang pertanahan.”

“Sekarang masyarakat dapat mengurus urusan pertanahannya di beberapa Mal, di antaranya di Depok, Jakarta Selatan, Malang, menyusul di Bogor dan lain sebagainya,” ujar Raja Juli Antoni. (MW/MB)