SINARJAMBI.COM – Fokus pemerintah Indonesia terhadap inklusi keuangan telah dilakukan sejak tahun 2012 melalui perumusan strategi dan program kerja terkait inklusi keuangan. Selanjutnya, pada tahun 2016, Presiden Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden No. 82 tentang Strategi Nasional Keuangan Inklusif (Perpres SNKI) yang merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan terkait guna meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan keuangan.
Salah satu inisiatif untuk mendorong percepatan akses keuangan di daerah adalah melalui pembentukan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD). Dengan adanya TPAKD, peningkatan literasi dan inklusi keuangan daerah dapat dipercepat sehingga mendorong kesejahteraan masyarakat di seluruh daerah.
OJK provinsi Jambi sebagai pengarah TPAKD di daerah memaparkan pentingnya keberadaan TPAKD, khususnya di Kota Jambi. Kepala OJK provinsi Jambi Yudha Nugraha Kurata mengatakan, kehadiran TPAKD memberikan warna tersendiri dalam upaya mendorong dan mensinergikan program perluasan akses keuangan dengan seluruh pemangku kepentingan terkait di daerah.
“Selanjutnya, berbagai program dalam TPAKD diharapkan dapat memberikan outcomes bagi masyarakat dan mendukung pencapaian visi dan misi pemerintah daerah, terutama dalam pengembangan potensi unggulan dan sektor pembangunan prioritas di daerah. Berbagai program TPAKD telah lahir dan disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan ekonomi daerah (local content),” ujar Yudha pada rapat pleno TPAKD kota Jambi, Senin (6/12/2021).
Walikota Jambi Sy Fasha membuka rapat pleno yang berlangsung di ruang pola kantor Walikota Jambi.
Untuk mendukung pengembangan program TPAKD, tambah Yudha maka pada tahun 2020 telah disusun Road Map TPAKD tahun 2021-2025, yang menjadi acuan bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholders) dalam rangka implementasi program TPAKD terutama di daerah.
Dengan sinergi dan komitmen yang baik dari berbagai pihak dalam menjalankan roadmap yang telah disusun, TPAKD diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam meningkatkan ketersediaan berbagai produk serta layanan keuangan formal secara konsisten.
“Kami berterima kasih kepada Walikota Jambi serta seluruh pemangku kepentingan terkait yang telah senantiasa memberikan kontribusi dalam upaya percepatan akses keuangan di daerah melalui TPAKD.”
“Akhir kata, saya berharap agar TPAKD dapat berjalan sesuai dengan harapan serta mampu mendukung perekonomian Daerah dengan meningkatkan akses keuangan yang seluas-luasnya kepada masyarakat,” tutup Yudha.
Paparan lebih luas disampaikan Agus Setiawan Wibowo selaku Kepala Sub Bagian Edukasi dan Perlindungan Konsumen OJK provinsi Jambi. TPAKD, jelas Agus adalah forum koordinasi lembaga pemerintah dan stakeholders terkait untuk mempercepat akses keuangan di daerah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi regional dan meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat.
“Visinya menjadikan TPAKD sebagai akselerator dalam rangka mendorong ketersediaan dan pemanfaatan akses keuangan formal sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat di daerah guna pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat,” jelas Agus.
Sementara, misi TPAKD yakni memperkuat infrastruktur dan peningkatan titik akses keuangan di daerah, memastikan keberlanjutan TPAKD untuk jangka panjang, memperkuat kapasitas anggota TPAKD dan peningkatan kinerja TPAKD dan terakhir mendukung pencapaian target literasi dan inklusi keuangan.
Ditambahkan Agus, siklus pelaksanaan program TPAKD di daerah yang pertama yakni perumusan program kerja. Selanjutnya penguatan koordinasi dan capacity building.
“Koordinasinya teknis terkait program-program yang nanti akan kita laksanakan. Kemudian capacity building juga bagi seluruh anggota yang tergabung dalam TPAKD kota Jambi. Setelah program tadi kita rumuskan, kita melakukan monitoring pelaksanaan program kerja.”
“Kita akan memonitor bagaimana efektivitas pelaksanaan programnya, terhadap khususnya peningkatan ekonomi di kota Jambi dan yang terakhir adalah evaluasi pelaksanaan program kerja,” ujar Agus terkait siklus pelaksanaan program TPAKD.
Salah satu konsen OJK Jambi dalam meningkatkan percepatan akses keuangan daerah yakni mendukung penuh program tabungan pelajar.
“Kami dari OJK mendorong perbankan untuk melakukan kerjasama bagi sekolah-sekolah yang belum bekerja sama terkait tabungan simpanan pelajar ini,” jelas Agus.
Acara turut dihadiri Kepala Perwakilan Bank Indonesia provinsi Jambi Suti Masniari Nasution, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Jambi, Supendi. (Rolan)
Discussion about this post