SINARJAMBI.COM – Pemerintah kota Jambi melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) kota Jambi akan fokus di wilayah dengan angka kemiskinan yang cukup tinggi. Kelurahan Jelutung salah satunya.
Disampaikan Wakil Wali Kota (Wawako) Jambi Maulana, TKPK akan mengintervensi kawasan Jelutung dengan beragam program andalan.
Dan itu telah dilakukan pemkot Jambi sebelumnya di kawasan Jelutung. Salah satunya program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku).
“Nanti akan ada tim yang secara spesifik yang intervensi itu. Jelutung itu (angka kemiskinan) tinggi karena luas wilayahnya kecil, jumlah penduduknya banyak dan Jelutung itu pusat ekonomi. Banyak sekali pengusaha-pengusaha besar,” ujarnya usai memimpin rapat TKPK di aula Bappeda kota Jambi, Senin (8/2/2021).
“Sehingga kelompok yang masyarakat di lingkungan kumuh, keluarga kurang mampu yang untuk tahun 2020 banyak sekali program di Jelutung itu.”
“Untuk misalnya (program) Kotaku, komunal untuk bangunan lingkungan itu sampai 2 miliar di Kecamatan Jelutung,” jelas Maulana yang juga sebagai koordinator TKPK Kota Jambi.
Dengan angka kemiskinan yang ada di kawasan kecamatan Jelutung ini, tambah Maulana, dijadikan database sebagai patokan untuk dilakukan percepatan pengentasan kemiskinan.
“Jadi memang angka ini menjadi database kita untuk, oh ini prioritas program. Dan itu sudah Kita lakukan.”
“Insya Allah nanti untuk beberapa daerah kumuh di Jelutung (menjadi) baik. Kalau kumuhnya (berubah menjadi ebih) baik, angka kesehatannya meningkat. Angkatan kerjanya bisa kerja seminggu 7 kali, bukan 5 hari karena 2 harinya sakit,” ujar Maulana.
Sementara itu, kepala Bappeda kota Jambi Suhendri mengungkapkan kepadatan penduduk di Jelutung. Ditambah wilayah yang kecil.
“Tadi (dalam rapat disampaikan ada) 514 KK per Km square. Jika kita rata-rata, 1 km Square wilayah di Jelutung itu 514 KK itu miskin.”
“Karena dia mungkin wilayahnya lebih kecil, penduduknya paling tinggi di situ. Dari DTKS itu, data terpadu kemiskinan,” ujar Suhendri.
Dirinya pun menjelaskan terkait lambatnya mengakses data di DTKS kementerian Sosial.
“Jadi memang yang punya akses untuk mengakses data itu adalah dinas sosial dan memang mungkin ada proses-proses yang harus dipenuhi ya.”
“Jadi kami juga nunggu dinas sosial mencukupkan menjadi 40%, jadi OTW (on the way) lah sekarang itu untuk menambah yang 16 persennya lagi di DTKS. Karena memang prosesnya mungkin agak di tingkat pusat ada proses dan lain-lain. Jadi memang perlu perlu waktu itu ya,” ujarnya.
Selain Suhendri, Maulana saat memimpin rapat juga didampingi Sekda kota Jambi Budidaya. (Rolan)
Discussion about this post