SINARJAMBI.COM – Wimboh Santoso selaku Ketua Dewan Komisioner OJK menyampaikan ekonomi hijau merupakan sebuah upaya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesenjangan di masyarakat. Dimana di saat yang bersamaan juga mengurangi risiko lingkungan dan memastikan bahwa sumber daya alam tetap terjaga.
Dalam pengembangan ekonomi hijau dan penanganan perubahan iklim, tambah Wimboh Santoso, Indonesia menjadi negara yang sangat penting mengingat Indonesia kaya akan sumber daya mineral dan potensi keanekaragaman hayati, termasuk di dalamnya pertanian, perikanan, dan kehutanan. Terkait hal ini, Bapak Presiden telah menekankan peluang
Indonesia di bidang ini.
Untuk itu, komitmen Indonesia akan menjadi perhatian dunia terutama terkait:
a. Target pengurangan emisi gas rumah kaca, sebesar 29% dengan usaha sendiri dan 41% dengan dukungan internasional pada 2030 sesuai Perjanjian Paris.
b. Pencapaian net zero emision di tahun 2060.
Untuk mendukung agenda penanganan perubahan iklim tersebut, Indonesia bersama Amerika Serikat telah membentuk Task Force Climate Change dimana OJK menjadi anggota di Working Group 4 terkait Sustainable and Blended Finance for Our Common Future.
Tantangan terbesar dalam Working Group 4 tersebut adalah menyediakan pembiayaan berkelanjutan untuk menangani perubahan iklim.
“Hal ini dikarenakan transisi dari ekonomi konvensional kepada ekonomi berkelanjutan yang berfokus kepada lingkungan membutuhkan biaya sangat besar. Di Indonesia sendiri, kebutuhan dana penanganan iklim mencapai USD479 miliar atau kisaran Rp6.700 triliun (Rp745 triliun per tahun) hingga 2030,” jelas Wimboh Santoso pada webinar “Tantangan Milenial Merebut Peluang Akses Pembiayaan Dalam Ekosistem UMKM dan Ekonomi Hijau” yang diikuti sinarjambi.com, Selasa (28/12/2021).
Selain Indonesia, beberapa negara juga telah menyediakan anggaran yang cukup besar di tahun 2022 untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau diantaranya Jepang (USD 40 Billion) dan US (USD 36 Billion).
Kebutuhan pembiayaan tersebut tentunya tidak dapat ditanggung hanya dengan APBN. Dibutuhkan sinergi antara swasta dan Pemerintah serta bantuan organisasi Internasional untuk dapat secara optimal menyokong kebutuhan pembiayaan yang sangat besar tersebut.
“Dalam diskusi hari ini kita akan membahas sinergi dari Pemerintah Pusat dan Daerah dalam menerapkan program keuangan berkelanjutan terutama kepada pelaku UMKM di sektor pertanian baik di hulu maupun hilir,” jelas Wimboh Santoso.
Pengelolaan sektor pertanian berbasis hijau ini diyakini mampu membuka lapangan pekerjaan baru mengingat saat ini masih terdapat lahan luas dan teknologi pertanian terkini yang belum dimanfaatkan secara optimal oleh para petani Indonesia.
“Kami mendukung rencana pak Presiden untuk mengolah lahan2 yang belum dioptimalkan. kami keliling daerah di Sultara. Ratusan herktar, ini kita tamani sirih wangi. Petaninya pakai KUR dalam kelompok satu KUR itu 12,5 juta. Dalam 3 bulan itu sudah dikembalikan. Di daerah toba ada 17 ribu hektar yang bisa dikelola utk tanamn jagung. Hari ini penting sekali kita, terutama tidak akan bisa berjalan tanpa Pemerintah daerah juga. Sehingga ini sinergi perbankan , OJK, pengusaha, pemda menghasilkan hal yang baik untuk masyarakat,” tambahnya.
Tidak hanya dari sektor pertanian, pengembangan energi terbarukan juga dapat mendorong penciptaan lapangan kerja baru. Berdasarkan data Institute for Essential Services Reform (IESR), pengembangan energi terbarukan di Indonesia diperkirakan dapat menstimulasi 3,2 juta lapangan kerja baru.
“Kondisi ini tentu menjadi angin segar bagi kita semua mengingat dominasi penduduk usia produktif, termasuk generasi milenial, yang memiliki ide untuk mengembangkan ekonomi hijau sekaligus membuka lapangan kerja baru,” papar Wimboh Santoso.
Selain Wimboh Santoso, tampil juga Syahrul Yasin Limpo, Menteri Pertanian RI dan Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah sebagai keynotes speech.
Webinar menampilkan narasumber Deputi Komisioner Stabilitas Sistem Keuangan OJK Agus Edy Siregar, Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka, DIrektur Kepatuhan BRI Ahmad Solichin Lutfiyanto, Ketua Umum Insan Tani dan Nelayan Indonesia Guntur Subagja dan Hendi Nur Seto selaku petani milenial. (*/Lan)
Discussion about this post