Apa yang mesti dibantah dari perusahaan minyak dan gas (migas) di Indonesia atas kontribusi besar dan nyata sumbangan pendapatan bagi negara. Sudah barang tentu, seluruh roda perekonomian terdongkrak bergerak masif.
Kegiatan eksplorasi maupun eksploitasi yang dilakukan perusahaan KKKS itu di bawah kendali Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai penyelenggara pengelolaan.
Tak usah jauh-jauh ke wilayah kerja (WK) Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) migas di pulau Jawa dan lainnya. Di Jambi saja, terdapat KKKS yang mampu berbuat banyak bagi masyarakat. Satu contohnya yakni program Pemberdayaan Pengembangan Masyarakat (PPM) dari masing-masing perusahaan.
Kita lihat di Blok Jabung dengan keberadaan PetroChina Jabung Ltd. Perusahaan migas ternama itu mampu mengangkat perekonomian warga. DBH yang disumbang pun angkanya cukup signifikan. Nyaris Rp 200 miliar per tahun masuk kas APBD kabupaten Tanjabtim. Hal serupa disumbangkan MontD’Or Oil Tungkal Ltd, Pertamina Hulu Rokan (PHR) atau Pertamina EP, Jindi South Jambi B Co.Ltd, dan Sele Raya Dua Merangin (SRMD) dan lainnya.
Rincian penerimaan DBH Migas tahun lalu, Pemprov Jambi Rp90,5 miliar, Batanghari Rp98,5 miliar, Bungo Rp15,6 miliar, Kerinci Rp15,8 miliar, Merangin Rp18,1 miliar, Sungai Penuh Rp15,5, miliar, Muarojambi Rp95,7 miliar, Sarolangun Rp74,7 miliar, Tanjungjabung Barat Rp248,2 miliar, Tanjungjabung Timur Rp67,5 miliar, Tebo Rp40,7 miliar dan Kota Jambi Rp16,4 miliar.
Diakui Plt Bupati Tanjung Jabung Timur Roby Nahliyansyah, DBH dari PetroChina yang disalurkan pemerintahan pusat melalui Kementerian Keuangan RI sangat membantu. Terlebih, tambahan pemasukan itu bisa digunakan untuk segala jenis sektor. Baik itu pembangunan jalan, jembatan sampai rehab sekolah.
“Kalau bicara DBH, tidak hanya Kami (yang dapat), daerah Kota (Jambi), Kerinci misalnya mereka juga dapat walau bukan daerah penghasil. Mereka dapat, cuma memang jumlahnya lebih kecil dari penghasil.”
“Peruntukannya terbantu nggak pemerintah? Oh jelaslah, karena itu bagian dari penerimaan dan itu bagian yang boleh kami manfaatkan untuk apa saja, bebas. Kalau DBH itu bebas. Kalau DAU itu sama dengan DBH, tapi Dana Alokasi Umum peruntukannya untuk gaji, sisa daripada itu kemudian bisa dimanfaatkan untuk yang lain.”
“Kalau DBH, pure, murni. Kalau besaran rata-rata angka DBH kita diantara Rp 150 sampai 200 miliar per tahun. Sejak 2015 lalu, tidak akan bisa dia (DBH) naik terlalu tinggi, karena ada fluktuatif hasil produksi dan tidak semua sumur menghasilkan. Dan Tanjab Timur bukan minyak, (tapi) gas,” jelas Roby ditemui di ruang kerjanya, Senin (11/11/2024) pagi.
Ditanya terkait peningkatan DBH di tahun-tahun mendatang, Roby Nahliyansyah mengungkap salah satu kendala masih adanya perselisihan masalah tapal batas wilayah dengan Kabupaten tetangga yakni Tanjung Jabung Barat.
Dengan terselesaikannya masalah tapal batas wilayah, maka akan jelas wilayah mana yang akan menerima DBH. Imbasnya, angka DBH juga meningkat dari produksi sumur migas.
“Karena nanti imbasnya kemudian nanti ke penghasilan dari blok sumur migas tersebut. Harapan nantinya DBH Kami yang ada di Tanjab Timur ini bisa terus meningkat.”
“Artinya apa, Kami berharap performa PetroChina juga bisa lebih baik lagi. Karena makin bagus performanya, hasil DBH-nya makin banyak. Kami pun juga kemudian di daerah mendapat DBH yang lebih besar lagi,” ujarnya.
Memiliki cakupan wilayah yang sangat luas, tambah Roby, Tanjab Timur membutuhkan dana besar untuk melakukan pemerataan pembangunan. Ia pun mencontohkan biaya ekstra membangun jalan dengan tipe tanah bergambut.
“Jujur saja, postur APBD kita ini kalau mau riil-nya kami butuh biaya besar untuk pembangunan infrastruktur. Pak, bangun jalan di Tanjab Timur ini Kita sama-sama tahu. Tanjab Timur kalau bangun jalan, 1 kilo (meter) itu bisa 9 miliar. Yang di Kerinci, di Kota itu bangun (1 km) jalan, 3-4 miliar dia cukup.”
“Karena apa, kontur tanah kami ini memang gambut. Nah ini beban kita. Kalaulah DBH kami besar, misalnya 500 miliar saja, itu sangat luar biasa. Dalam performa pembangunan ekonomi, kemajuan ekonomi dan lain-lain itu infrastrukturnya harus baik dulu,” pungkas Roby.
Efek berganda peningkatan perekonomian warga juga dirasakan warga di Kota Jambi melalui PPM yang dilakukan Pertamina Hulu Rokan (PHR) atau Pertamina EP. Dimana, perusahaan membina sekolompok ibu-ibu yang tergabung dalam Gerai Energi di Kenali Atas, Kota Jambi. Gerai Energi mampu meningkatkan pendapatan warga sekitar wilayah kerja operasi perusahaan, karena semua hasil penjualan dibagikan ke seluruh anggota.
Saat ini, Gerai Energi fokus di bidang sayuran hidroponik yang dikelola beberapa warga yang tergabung di kelompok hidroponik Barokah. Panen dilakukan setiap hari.
PT Pertamina Hulu Rokan Zona 1 Field Jambi bahkan menembus jeruji besi lapas perempuan di Muarojambi. Perusahaan membina penghuni lapas lewat kerajinan membatik yang tergabung dalam kelompok batik. Masih banyak lagi program pemberdayaan masyarakat yang telah dilakukan KKKS wilayah Jambi lainnya.
Di luar PPM perusahaan migas, efek berganda menggeliatnya perekonomian Jambi tentu banyak sektor yang merasakan. Salah satunya pertumbuhan jumlah penumpang pesawat dari pekerja perusahaan migas yang hilir mudik masuk dan keluar Jambi. Ini pasti menyumbang perputaran uang yang cukup signifikan. Begitu juga tingkat hunian hotel, penyewaan mobil sampai tempat-tempat makanan.
Diharapkan, kontribusi besar perusahaan migas di Jambi akan terus semakin menambah percepatan pertumbuhan perekonomian ke depannya. Dengan begitu, semakin dirasakan oleh masyarakat keberadaan KKKS migas di provinsi Jambi.
Penulis : Rolan – Pemimpin Redaksi sinarjambi.com
Discussion about this post