SINARJAMBI.COM – Anggota Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi melaksanakan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Jumat (12/5/2023).
Konsultasi ini dalam rangka mengetahui tata cara Pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) melalui rekening Treasury Deposite Facilities (TDF) dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD).
Hal ini dibenarkan oleh Anggota Banggar DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata yang turut hadir. Tujuan konsultasi ini pihaknya akan mengetahui soal dana bagi hasil terkait Batubara di Provinsi Jambi.
“Adapun maksud dan tujuan konsultasi saat ini yaitu Badan Anggaran DPRD Provinsi Jambi ingin mengetahui tata cara pengelolaan Dana Bagi Hasil (DBH) dan/atau Dana Alokasi Umum (DAU) melalui rekening Treasury Deposite Facilities (TDF) dalam APBD dan hal-hal relevan lainnya berkaitan penerimaan daerah yang bersumber dari penerimaan negara berupa pajak atau bukan pajak,” kata Ivan Wirata.
Hal ini juga sudah sesuai substansi konsultasi ini sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan DBH dan/atau DAU Yang Disalurkan Secara Nontunai Melalui Fasilitas Treasury Deposit Facility pada tanggal 3 Maret 2023 serta terbitnya Surat Edaran Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.14.1/7481Keuda 2023. (*)
Discussion about this post