SINARJAMBI.COM – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Batanghari gelar Rapat Paripurna dalam Rangka Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Pengantar Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Batanghari Tahun Anggaran 2021, (6/6/2022).
Rapat tersebut dipimpin langsung Anita Yasmin, SE, yang didamping Wakil Ketua II DPRD Ilhamuddin, M. Ali, SE yang dihadiri oleh Wakil Bupati Batanghari Bakhtiar, SP, para Kepala OPD, unsur Forkopimda.
Dalam sidang paripurna pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, Fraksi Partai Amanat Nasional mendapat urutan pertama dalam menyampaikan pandangan umum.
“Pencapaian predikat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK RI Perwakilan Provinsi adalah yang ketujuh kalinya, dan ini patut kita syukuri, ini merupakan wujud sinergitas antara Pemerintah Daerah dengan DPRD Batanghari dalam menjalankan tugas dan fungsinya”Kata Azizah dari Fraksi PAN
Ada dua komponen yang diapresiasi oleh fraksi PAN, yakni kembalinya pemerintah daerah mendapat predikat opini WTP dan yang kedua realisasi Pendapatan Asli Daerah yang melebihi target sebesar 107,56 persen
Kesempatan penyampaian kedua disampaikan dari fraksi partai Golongan Karya (Golkar), fraksi Golkar lebih menyoroti PAD retribusi.
“Pak Wabup ini masalah retribusi terminal, fraksi Golkar melihat realisasi retribusi terminal ini sebesar 1.171 milyar, ini memang melebihi target tapi kalau kita bandingkan dengan kendaraan yang lewat, itu hanya 1.633 kendaraan batu bara yang lewat itupun jika kita kalikan dua ribu perkendaraan, sedangkan kita ketahui baik dari media atau yang lainnya, kendaraan batu bara tersebut kisaran 8.000 hingga 10.000 yang melewati jalan kita ini” Tegas Sirojuddin
Fraksi Golkar ini juga mengira bahwa retribusi di terminal muara Bulian yang dikelola oleh Dinas Perhubungan Batanghari terjadi kebocoran. (Adv/Afr)
Discussion about this post