SINARJAMBI.COM – Kota Jambi telah lama menerapkan smart city. Beragam inovasi yang dibuat pun mendapat banyak penghargaan dari berbagai kalangan. Kemajuan yang dicapai kota Jambi itu dipaparkan Pj Wali Kota Jambi Sri Purwaningsih dalam acara evaluasi smart city di rangkaian smart city forum, di The Meru Sanur, Bali, Senin (24/6/2024).
Sri Purwaningsih tampak didampingi Plh Kadis Kominfo, Kadis DLH Ardi, Sekretaris Bappeda serta Kabid TIK Dinas Kominfo. Dikatakan Pj Walikota Jambi Sri Purwaningsih bahwa kota Jambi memiliki empat program.
Mulai dari penyiapan regulasinya semuanya sudah komplit infrastruktur pengembangan aplikasi. Terlebih, program smart city ini dibuat lewat Perda yang disepakati bersama oleh DPRD kota Jambi.
“Ya tadi kami memaparkan terkait dengan program smart city kota Jambi, bahwa kota Jambi sudah lengkap mulai dari pengembangan regulasinya komplit. Ada Perda per ruang dan sampai dengan keputusan maupun SOP-SOP yang lainnya.”
“Kemudian pengembangan infrastruktur aplikasi SDM TIK juga kerjasama antar lembaga, itu sudah dilakukan oleh pemerintah kota Jambi dalam membangun smart city di kota Jambi ini. Selain itu, pemerintah kota Jambi juga punya quick queen ya. Ada 6 quick queen yang kita bangun di Kota Jambi, mulai dari smart governance, kemudian smart branding, kemudian smart ekonomi, smart living, smart society dan smart investment.”
“Jadi dari 6 smart yang dibangun oleh kota Jambi, Alhamdulillah tadi dapat apresiasi dari tim asesor gitu. Semua program, baik yang berdampak kepada layanan publik, berdampak langsung pada ekonomi masyarakat, berdampak pada pembangunan lingkungan. Tujuan pembangunan berkelanjutan semuanya sudah kami sampaikan, yang intinya adalah bahwa smart city ini program yang luar biasa bagus dan tentu ini harus menjadi komitmen seluruh pemerintah daerah,” tegas Sri.
Di evaluasi tadi, Sri Purwaningsih sempat ditanya asesor terkait nasib program smart city sepeninggal dirinya jika tidak lagi sebagai Pj Wali Kota Jambi. Ditegaskan Sri, bahwa semua itu tugas para kepala OPD memberikan pemahaman kepada kepala daerah yang definitif bahwa smart city merupakan suatu keharusan untuk melayani masyarakat lebih baik.
“Saya sampaikan dan saya tegaskan bahwa memang pimpinan daerah itu adalah kepala daerah, tetapi secara teknis terkait dengan kesuksesan pembangunan itu kepala daerah dibantu oleh para aparatur perangkat daerahnya. Maka tergantung dari bagaimana para kepala dinas itu memahamkan kepala daerah yang baru nanti, bahwa smart city ini sangat positif dan sangat baik untuk membangun kota Jambi.”
“Saya yakin siapapun kepala daerahnya pasti akan memahami dan nggak akan mudah untuk melakukan perubahan-perubahan peraturan perundang-undangannya. Apalagi peraturan perundang-undangan terkait smart city ini dalam bentuk peraturan daerah. Peraturan daerah kan kesepakatan antara kepala daerah dengan DPRD-nya. Tidak mudah juga nanti kemudian diganti, diubah untuk kebijakan politik yang panjang dan membutuhkan biaya yang panjang.”
“Nah sekali lagi saya berharap nanti para kepala dinas yang mengawal suksesnya masih di kota Jambi ini yang harus meyakinkan kepada kepala daerah, bahwa terus dikawal untuk kebaikan pelayanan publik, kebaikan pembangunan, kebaikan lingkungan, kebaikan ekonomi di kota Jambi,” harap Sri Purwaningsih.
Terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM) kota Jambi, Sri merasa bersyukur bahwa persentase cukup tinggi dan baik. Hal itu didorong dari tingginya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) kota Jambi.
“Alhamdulillah kota Jambi ini IPM-nya tinggi, PDRD-nya juga tinggi. DPRD kota Jambi ini sebesar 4,8 juta atau 3,7 juta Rupiah per kapita per tahunnya. Menunjukkan bahwa perekonomian di kota Jambi juga bagus dan angka pembangunan manusianya juga bagus. Tiga hal ya, kesehatan, pendidikan, ekonomi. Jadi ketiga-tiganya ini bagus sehingga angkanya tinggi,” jelas Sri Purwaningsih.
Sri juga menjelaskan terkait setelah penerapan smart city apakah ada perbedaannya dari sebelumnya dengan angka yang tinggi tersebut dan dengan indikator evaluasi smart city yang bagus. Hal itu, kata Sri, tentu saling berkolerasi.
“Waktu penghitungannya tentu berbeda, sesuai dengan aturan tahapan masing-masing. Bagaimana melakukan penilaian untuk smart city, bagaimana penilaian penghitungan untuk indeks pembangunan manusia tetapi bahwa dua hal itu ada korelasi,” pungkas Sri Purwaningsih. (Lan)
Discussion about this post