SINARJAMBI.COM – Pj Gubernur Jambi Hari Nur Cahya Murni menghadiri paripurna DPRD Provinsi Jambi dalam rangka penyerahan laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Jambi Tahun Anggaran 2020, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi Jambi , Rabu (2/6/2021).
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Rocky Candra, Burhanuddin Mahir serta dihadiri anggota DPRD Provinsi Jambi, anggota V BPK RI Prof. DR. Bahrullah Akbar, dan Forkopimda Provinsi Jambi.
Dalam Sambutan Pj Gubernur Jambi dalam sambutannya Setiap instansi termasuk pemerintah daerah wajib menyusun laporan keuangan, sehingga tergambar kondisi dan kinerja keuangannya. Hal ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban atas penggunaan dana publik, dalam hal ini APBD Provinsi Jambi.
Pelaksanaan pembangunan sepanjang tahun 2020 yang salah satu sumber pembiayaan melalui APBD tahun anggaran 2020 telah dilaksanakan semaksimal mungkin, meskipun tidak seluruhnya dapat terlaksana sesuai dengan jadwal dan target yang telah ditetapkan.
“Terkait dengan laporan keuangan daerah, kami mengucapkan terima kasih kepada BPK Perwakilan RI yang terus mendorong perbaikan tata kelola keuangan daerah melalui catatan-catatan dan rekomendasi yang diberikan setiap tahunnya. Kami terus berupaya semaksimal mungkin menindaklanjuti setiap catatan dan rekomendasi yang diberikan, dengan harapan untuk terus memperbaiki kualitas tata kelola keuangan daerah dan pada waktunya nanti bisa mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tanpa catatan,”katanya.
“Opini dari BPK yang kita terima hari ini, yakni Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) merupakan buah kerja keras bersama, untuk itu, sudah pada tempatnya melalui kesempatan yang berbahagia ini saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jambi yang telah mendukung program Pemerintah Provinsi Jambi, juga kepada seluruh Kepala Perangkat Daerah beserta jajarannya yang telah bekerja keras dalam pengelolaan keuangan daerah,” ucapnya.
Opini WTP ini merupakan yang kesembilan kalinya secara berturut-turut bagi Pemerintah Provinsi Jambi, sebagai cerminan upaya yang konsisten dan berkesinambungan dalam mengelola keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Jambi, sesuai dengan prinsip pengelolaan keuangan pemerintah dan berdasarkan regulasi yang berlaku. Semoga apa yang telah kita kerjakan ini memberikan sumbangsih positif terhadap kemajuan di Provinsi Jambi.
“Meskipun Pemerintah Provinsi Jambi memperoleh Opini WTP dari BPK, dan walaupun ini merupakan Opini WTP yang kesembilan kalinya secara berturut-turut bagi Pemerintah Provinsi Jambi, namun, kita tidak boleh berpuas diri.”
“Predikat Opini WTP ini harus kita jadikan dan maknai sebagai penambah semangat untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan Pemerintah Provinsi Jambi, dengan memedomani aturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai bagian dari wujud komitmen kita untuk membangun Provinsi Jambi, agar Provinsi Jambi semakin maju dan semakin berdaya saing,” ujar Pj Gubernur.
Sementara, Edi Purwanto Ketua DPRD Provinsi Jambi mengatakan, berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara pasal 17 ayat 2 menyebutkan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat-lambatnya 2 bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah. “Itu sesuai surat Kepala BPK Perwakilan Provinsi Jambi,” ujarnya. (*)
Discussion about this post