SINARJAMBI.COM – Ketua DPRD Provinsi JAMBI M. Hafizh Fattah berkomitmen membuka informasi mengenai lahan-lahan yang menjadi penyumbang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi JAMBI.
Komitmen tersebut disampaikan Hafizh saat menemui massa aksi Cipayung Jambi yang terdiri dari kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), di depan Kantor DPRD Provinsi Jambi, Senin, 19 Oktober 2026.
Dalam pertemuan bersama Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tersebut, Hafizh mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi mahasiswa mengenai keterbukaan informasi lahan yang berkontribusi terhadap terjadinya karhutla.
Menurut Hafizh, informasi tersebut akan dibuka dalam beberapa hari ke depan sebagai bagian dari komitmen DPRD dalam merespons aspirasi masyarakat.
“Beberapa hari nanti akan kita buka,” ujar Hafizh saat ditemui wartawan.
Selain meminta keterbukaan data, mahasiswa juga menyampaikan masukan mengenai revisi Peraturan Daerah (Perda) terkait karhutla. Salah satu usulan yang disampaikan adalah larangan penanaman selama 30 tahun pada lahan yang telah terbakar.
Menanggapi usulan tersebut, Hafizh menyatakan DPRD akan menerima dan membahas masukan mahasiswa sesuai mekanisme serta tata tertib yang berlaku.
“DPRD Provinsi Jambi membuka kritik seluas-luasnya. Kami mengapresiasi kehadiran adik-adik. Ini adalah suatu bentuk kepedulian untuk daerah Provinsi Jambi,” katanya.
Hafizh Fattah Janji Buka Data Lahan Penyumbang Karhutla, DPRD Jambi Siap Bahas Revisi Perda

Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafizh Fattah Menyampaikan Permohonan Maaf Kepada Massa Aksi Demonstrasi Di Depan Kantor DPRD Provinsi Jambi -Aria Dwi Riski –
JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Ketua DPRD Provinsi JAMBI M. Hafizh Fattah berkomitmen membuka informasi mengenai lahan-lahan yang menjadi penyumbang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi JAMBI.
Komitmen tersebut disampaikan Hafizh saat menemui massa aksi Cipayung Jambi yang terdiri dari kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), di depan Kantor DPRD Provinsi Jambi, Senin, 19 Oktober 2026.
Dalam pertemuan bersama Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tersebut, Hafizh mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi mahasiswa mengenai keterbukaan informasi lahan yang berkontribusi terhadap terjadinya karhutla.
Menurut Hafizh, informasi tersebut akan dibuka dalam beberapa hari ke depan sebagai bagian dari komitmen DPRD dalam merespons aspirasi masyarakat.
BACA JUGA:Al Haris Belum Temui Massa Aksi Karhutla, Demonstran Kembali Tagih Janji di Kantor Gubernur Jambi
“Beberapa hari nanti akan kita buka,” ujar Hafizh saat ditemui wartawan.
Selain meminta keterbukaan data, mahasiswa juga menyampaikan masukan mengenai revisi Peraturan Daerah (Perda) terkait karhutla. Salah satu usulan yang disampaikan adalah larangan penanaman selama 30 tahun pada lahan yang telah terbakar.
Menanggapi usulan tersebut, Hafizh menyatakan DPRD akan menerima dan membahas masukan mahasiswa sesuai mekanisme serta tata tertib yang berlaku.
“DPRD Provinsi Jambi membuka kritik seluas-luasnya. Kami mengapresiasi kehadiran adik-adik. Ini adalah suatu bentuk kepedulian untuk daerah Provinsi Jambi,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pembahasan mengenai Perda Karhutla dan panitia khusus (pansus) akan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. DPRD, lanjutnya, berkomitmen menggelar diskusi terbuka bersama berbagai lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk membahas perbaikan regulasi tersebut.
Hafizh menyebut penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Ia mengapresiasi massa Cipayung Plus yang menyampaikan tuntutan secara tertib. (*)
SINARJAMBI.COM – Ketua DPRD Provinsi JAMBI M. Hafizh Fattah berkomitmen membuka informasi mengenai lahan-lahan yang menjadi penyumbang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi JAMBI.
Komitmen tersebut disampaikan Hafizh saat menemui massa aksi Cipayung Jambi yang terdiri dari kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), di depan Kantor DPRD Provinsi Jambi, Senin, 19 Oktober 2026.
Dalam pertemuan bersama Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tersebut, Hafizh mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi mahasiswa mengenai keterbukaan informasi lahan yang berkontribusi terhadap terjadinya karhutla.
Menurut Hafizh, informasi tersebut akan dibuka dalam beberapa hari ke depan sebagai bagian dari komitmen DPRD dalam merespons aspirasi masyarakat.
“Beberapa hari nanti akan kita buka,” ujar Hafizh saat ditemui wartawan.
Selain meminta keterbukaan data, mahasiswa juga menyampaikan masukan mengenai revisi Peraturan Daerah (Perda) terkait karhutla. Salah satu usulan yang disampaikan adalah larangan penanaman selama 30 tahun pada lahan yang telah terbakar.
Menanggapi usulan tersebut, Hafizh menyatakan DPRD akan menerima dan membahas masukan mahasiswa sesuai mekanisme serta tata tertib yang berlaku.
“DPRD Provinsi Jambi membuka kritik seluas-luasnya. Kami mengapresiasi kehadiran adik-adik. Ini adalah suatu bentuk kepedulian untuk daerah Provinsi Jambi,” katanya.
Hafizh Fattah Janji Buka Data Lahan Penyumbang Karhutla, DPRD Jambi Siap Bahas Revisi Perda

Ketua DPRD Provinsi Jambi M. Hafizh Fattah Menyampaikan Permohonan Maaf Kepada Massa Aksi Demonstrasi Di Depan Kantor DPRD Provinsi Jambi -Aria Dwi Riski –
JAMBI, JAMBI-INDEPENDENT.CO.ID – Ketua DPRD Provinsi JAMBI M. Hafizh Fattah berkomitmen membuka informasi mengenai lahan-lahan yang menjadi penyumbang kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi JAMBI.
Komitmen tersebut disampaikan Hafizh saat menemui massa aksi Cipayung Jambi yang terdiri dari kader Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), di depan Kantor DPRD Provinsi Jambi, Senin, 19 Oktober 2026.
Dalam pertemuan bersama Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) terkait tersebut, Hafizh mengatakan pihaknya telah menerima aspirasi mahasiswa mengenai keterbukaan informasi lahan yang berkontribusi terhadap terjadinya karhutla.
Menurut Hafizh, informasi tersebut akan dibuka dalam beberapa hari ke depan sebagai bagian dari komitmen DPRD dalam merespons aspirasi masyarakat.
BACA JUGA:Al Haris Belum Temui Massa Aksi Karhutla, Demonstran Kembali Tagih Janji di Kantor Gubernur Jambi
“Beberapa hari nanti akan kita buka,” ujar Hafizh saat ditemui wartawan.
Selain meminta keterbukaan data, mahasiswa juga menyampaikan masukan mengenai revisi Peraturan Daerah (Perda) terkait karhutla. Salah satu usulan yang disampaikan adalah larangan penanaman selama 30 tahun pada lahan yang telah terbakar.
Menanggapi usulan tersebut, Hafizh menyatakan DPRD akan menerima dan membahas masukan mahasiswa sesuai mekanisme serta tata tertib yang berlaku.
“DPRD Provinsi Jambi membuka kritik seluas-luasnya. Kami mengapresiasi kehadiran adik-adik. Ini adalah suatu bentuk kepedulian untuk daerah Provinsi Jambi,” katanya.
Ia juga menegaskan bahwa pembahasan mengenai Perda Karhutla dan panitia khusus (pansus) akan dijalankan sesuai ketentuan yang berlaku. DPRD, lanjutnya, berkomitmen menggelar diskusi terbuka bersama berbagai lapisan masyarakat, termasuk mahasiswa, untuk membahas perbaikan regulasi tersebut.
Hafizh menyebut penyampaian aspirasi merupakan bagian dari kehidupan demokrasi. Ia mengapresiasi massa Cipayung Plus yang menyampaikan tuntutan secara tertib. (*)








Discussion about this post