SINARJAMBI.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional RI, Hadi Tjahjanto kembali menyampaikan pentingnya kegiatan Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 di Kabupaten Karimun.
Lewat GTRA, diharap Hadi Tjahjanto dapat menyatukan arah dan tujuan dalam penyelesaian permasalahan pertanahan.
Ditambahkannya, GTRA merupakan sebuah forum yang terbentuk sebagai amanat dari Peraturan Presiden nomor 86 tahun 2018 tentang Reforma Agraria.
“Sesungguhnya forum GTRA menjadi wadah bagi instansi dan kementerian, lembaga lintas sektoral dari pusat hingga daerah, untuk bertemu dan mempersatukan arah tujuan dalam melaksanakan kebijakan reforma agraria di Indonesia,” ujarnya saat membuka GTRA Summit 2023 di hotel Aston, kabupaten Karimun, Rabu (30/8/2023) pagi.
Hadi Tjahjanto pun menegaskan bahwa GTRA tidak semata seremonial tahunan. Pasalnya, jelang GTRA Summit Karimun 2023 ini telah melakukan serangkaian aksi nyata yang dimulai kick of meeting.
Bahkan, digelar webinar series sampai 11 kali tatap muka via zoom meeting, serta 3 kali Focus Group Discussion (FGD) dengan melibatkan unsur pusat dan daerah.
“Hasil dari keseluruhan diskusi tersebut telah dirangkum dan disepakati melalui deklarasi Karimun yang sudah dibacakan oleh wakil menteri ATR/Wakil Kepala BPN tadi.”
“Pada acara GTRA Summit sebelumnya yang diselenggarakan di kabupaten Wakatobi, Presiden memberikan arahan khusus secara tegas menyampaikan tidak akan memberi toleransi terjadinya kerugian negara, ataupun kerugian masyarakat yang disebabkan, yang disebabkan adanya permasalahan ego sektoral. Ini harus digarisbawahi,” tegas mantan Panglima TNI ini.
Permasalahan ego sektoral, tambah Hadi Tjahjanto menjadi poin utama yang harus diselesaikan secara bersama lewat program reforma agraria, yang dinilai dapat berhasil jika dilaksanakan secara gotong royong.
Tentunya dengan mengedepankan asas kemanfaatan atas kepentingan umum, serta asas kebijaksanaan dari para pihak yang terlibat.
“Oleh karena itu saya terima kasih ada yang mewakili dari Kementerian lembaga yang hadir pada pagi hari ini pada forum yang sangat istimewa, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan rakyat. Salah satunya hak atas tanah di wilayah pesisir di Kepulauan, termasuk pulau-pulau kecil dan terluar,” urai Hadi Tjahjanto.
Acara dihadiri Wamen ATR/Wakil Kepala BPN RI Raja Juli Antoni bersama jajaran kementerian ATR/BPN RI. Tampak juga Gubernur Kepri Ansar Ahmad, Kapolda Kepri Irjen Pol Tabana Bangun, Kajati Kepri, Bupati Karimun Aunur Rafiq, para Kakanwil BPN se-Indonesia serta undangan lainnya. (Lan)
Discussion about this post