BPN Kota Depok Kejar 7 Layanan Prioritas, Indra Gunawan Ingatkan Pentingnya Harmonisasi dan Jangan Anti Kritik

SINARJAMBI.COM – Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan kembali menekankan jajarannya untuk menguatkan harmonisasi internal dan eksternal dalam menjalankan regulasi guna mengatasi masalah pertanahan di Kota Depok, Jawa Barat.

Harmonisasi internal dan eksternal salah satu poin penting dari hasil Rapat Kerja Daerah (Rakerda) dengan Kementerian ATR BPN dan Kanwil BPN Jawa Barat yang berlangsung di Bandung, pada 9-10 Juli 2023.

Ditegaskan Indra Gunawan, harmonisasi internal dan eksternal harus terus dimaksimalkan untuk mendukung transformasi digital dan mengejar kinerja 7 layanan prioritas BPN Kota Depok dari Pendaftaran SK, Peralihan, Perubahan Hak, Roya, Pengecekan, SKPT sampai Hak Tanggungan yang terus dipantau Kementerian ATR/BPN.

“Kinerja kita (BPN Kota Depok) masih di angka 74, 5 persen dari 7 layanan prioritas. Maka pada posisi inilah pentingnya penguatan harmonisasi internal dan eksternal. Karena masalah pertanahan bukan hanya domain BPN Kota Depok, namun juga kementerian dan lembaga lainnya baik di pusat dan daerah selaras UU, ketentuan lain yang mengikat,” jelas Indra Gunawan, Senin 12 Juni 2023.

Penguatan 7 layanan prioritas, kata Indra, harus dibarengi pula dengan kesungguhan kinerja jajaran BPN Kota Depok. Terima pengaduan dari masyarakat dan tidak boleh antikritik.

“Kalau kita antikritik maka BPN Kota Depok akan sulit maju. Pengabdian adalah mata air kebaikan. Kehadiran BPN Kota Depok harus jadi solusi masyarakat di tengah problem yang dihadapi,” tegasnya.

Tidak bisa dipungkiri, sambung Indra, bahwa setiap layanan pertanahan mengalami berbagai macam kendala dan hambatan. Di antaranya pelayanan pemeliharaan data pertanahan (misalnya pengecekan dan peralihan hak atas tanah) yang membutuhkan data pertanahan baik Buku Tanah, Surat Ukur dan Bidang Tanah yang valid.

“Jujur saja selama ini kegiatan validasi data dan peningkatan kualitas data pertanahan hanya dilakukan apabila ada permohonan rutin ke Kantor Pertanahan,” jelasnya.

Oleh karena itu dibutuhkan proses peningkatan kualitas data secara sistematis dan menyeluruh di suatu lokasi kelurahan sehingga masalah seperti yang terjadi tersebut dapat dihindari dan diminimalisir.

“Seperti yang saya tegaskan berulang-ulang, pentingnya harmonisasi untuk mengatasi berbagai kendala yang ada. Kita optimis target yang ada dapat kita kejar,” pungkas Indra Gunawan. (*)