SINARJAMBI.COM – Peran reforma agraria tidak hanya tentang land redistribution (redistribusi tanah) tetapi mampu pengadministrasian keadilan pertanahan untuk rakyat dan pemerintah daerah dengan mensukseskan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang dicanangkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).
Sejalan dengan itu, BPN Kota Depok mendorong agar seluruh aset pemerintah daerah segera disertifikasi melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kepastian hukum dan pengelolaan aset yang lebih efektif.
“Dari data yang kami terima, aset bidang tanah milik Pemerintah Kota Depok yang belum bersertifikat mencapai 6.700 bidang. Nah dengan adanya PTSL, kami mendorong, Pemda juga ikut berperan aktif. Silahkan inventarisir kami siap bekerjasama,” jelas Kepala BPN Kota Depok Indra Gunawan, Senin 5 Juli 2023.
Sebelumnya, sudah 8.000 bidang telah tersertifikasi sejak program PTSL digulirkan. Tahun ini, BPN Kota Depok mengejar 1.900 bidang di Kecamatan Cilodong dan Kecamatan Pancoran Mas Kota Depok sebagai target yang harus dituntaskan.
“Jika dikalkulasi, sekitar 60 ribu bidang tanah yang belum bersertifikat. Kalau ini tuntas sebelum 2025, BPN ikut merealisasikan Kota Depok menjadi Kota Lengkap pada 2025,” kata Indra.
Secara umum, program PTSL telah menorehkan prestasi yang besar. Ini dibuktikan dengan mendorong perputaran ekonomi di level masyarakat.
“Secara nasional ada Rp 5.300 triliun uang yang berputar di tengah masyarakat. Nah di dalamnya ada kontribusi masyarakat Kota Depok. Maka, untuk mencapai Kota Lengkap 2025, kami terus mengingatkan, ayo manfaatkan program PTSL,” jelas Indra.
Untuk diketahui, program PTSL yang diluncurkan bertujuan untuk mendaftarkan dan mendata tanah secara komprehensif.
Program ini akan memberikan sertifikat kepada pemilik tanah yang telah terdaftar secara legal, sehingga memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak kepemilikan.
BPN Kota Depok menyadari pentingnya sertifikasi aset pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan pengelolaan dan penggunaan tanah yang lebih terencana. Dengan sertifikasi ini, badan pemerintah daerah akan memiliki kepastian hukum yang kuat dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan publik.
Dalam proses sertifikasi aset pemerintah daerah, BPN Kota Depok akan bekerja sama dengan instansi terkait, termasuk Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Depok. Kolaborasi ini penting untuk memastikan kelancaran dan kesuksesan program PTSL di tingkat daerah.
Sertifikasi aset pemerintah daerah melalui PTSL memiliki manfaat yang sangat penting. Pertama, dengan memiliki sertifikat, pemerintah daerah dapat digunakan sebagai jaminan dalam memperoleh pembiayaan atau pinjaman untuk pembangunan dan proyek strategi lainnya.
Kedua, sertifikasi ini akan memudahkan pemerintah daerah dalam mengelola dan mengoptimalkan penggunaan aset-asetnya.
Selain itu, sertifikasi aset juga akan memberikan perlindungan hukum terhadap pemilik aset, baik pemerintah maupun masyarakat.
Dengan kepastian hukum ini, potensi konflik dan sengketa terkait kepemilikan tanah dapat diminimalisir, sehingga menciptakan perdamaian dan keharmonisan dalam pemanfaatan aset pemerintah daerah.
BPN Kota Depok juga mengajak masyarakat dan pemilik aset pribadi untuk ikut serta dalam program PTSL. Dengan mendaftarkan dan mendata aset tanah secara lengkap, masyarakat dapat memperoleh kepastian hukum yang melindungi hak kepemilikan tanah mereka.
Melalui himbauan dan upaya aktif BPN Kota Depok dalam mendorong sertifikasi aset pemerintah daerah, diharapkan dapat mewujudkan pengelolaan tanah yang lebih baik dan efisien di Kota Depok.
“Semua pihak diharapkan dapat berpartisipasi aktif dalam program PTSL ini, guna mewujudkan tata ruang yang terencana dan memberikan manfaat,” pungkas Indra Gunawan. (*)
Discussion about this post