SINARJAMBI.COM – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto menyerahkan 12 sertipikat tanah secara door to door di Kelurahan Arab Melayu, Kecamatan Pelayangan, Kota Jambi, pada Kamis (22/12/2022). Pembagian secara langsung ini dalam rangka memastikan tidak adanya masalah di lapangan, terutama soal penarikan biaya di luar kewajiban dalam penyelesaian sertipikat.
“Karena ini adalah masyarakat kecil yang membutuhkan, ternyata mereka menyampaikan semua gratis. Oleh sebab itu,saya ucapkan banyak terima kasih kepada aparat terkait dalam menyelesaikan program PTSL (Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, red) ini,” ungkap Hadi Tjahjanto.
Lebih lanjut, ia mengatakan, bersyukur di Kota Jambi program PTSL sudah mencapai 86 persen dari target 210.000 bidang tanah. Kalau sudah mencapai 100 persen, maka Kota Jambi sudah dipastikan sebagai Kota Lengkap. Menteri ATR/Kepala BPN mengungkapkan bahwa Kota Jambi ditargetkan menjadi Kota Lengkap pada akhir 2023.
“Jadi seluruh tanah yang ada di Jambi sudah terdaftar dan itu sudah dimasukan ke dalam sistem digitalisasi. Keuntungannya adalah apabila ada mafia yang ingin mengaku ngaku bahwa tanah ini adalah tanah mereka, itu tidak bisa karena itu sudah tercatat di sini,” tutur Hadi Tjahjanto.
Hadi Tjahjanto lantas berpesan kepada masyarakat agar sertipikat yang telah diterima perlu benar-benar disimpan dengan baik, karena sertipikat merupakan aset yang berharga. Menurutnya, dengan adanya hak atas tanah, tanah yang diduduki masyarakat, maka tanah tersebut akan semakin bernilai dan bisa dijadikan jaminan ke perbankan sebagai tambahan modal usaha.
“Saya sudah berpesan agar apabila mau pinjam uang itu harus ke bank-bank yang resmi, jangan ke rentenir. Kalau rentenir malah ke-lilit, sertipikat bisa hilang,” pungkas Menteri ATR/Kepala BPN.
Turut hadir dalam penyerahan sertipikat kali ini, Anggota Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), Rakyan Ihsan Yunus; Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN, Raja Juli Antoni; sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Gubernur Jambi beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jambi; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jambi beserta jajaran; Wali Kota Jambi beserta jajaran Forkopimda Kota Jambi; dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi. (LS/PHAL)
Discussion about this post