SINARJAMBI.COM – Anggota Komisi XI DPR RI Puteri Komarudin menyampaikan UU tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU PPSK) merupakan undang-undang berbentuk omnibus yang membentuk ketentuan baru dan merevisi sejumlah undang-undang di sektor keuangan. Terkait hal tersebut, Puteri menjelaskan dukungan UU PPSK dalam mereformasi industri perasuransian tanah air.
Hal itu disampaikan Puteri sehubungan dengan pengesahan Rancangan Undang-Undang tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (RUU PPSK) menjadi Undang-Undang dalam Rapat Paripurna DPR RI pada Kamis (15/12) lalu.
“Kami pastinya memberikan komitmen penuh untuk mengawal reformasi di sektor perasuransian tanah air. Ini berkaca pada berbagai kasus gagal bayar oleh sejumlah perusahaan asuransi yang telah merugikan pemegang polis selama beberapa tahun terakhir. Karenanya, lewat UU PPSK ini, DPR bersama pemerintah sepakat untuk melakukan upaya penguatan, baik dari sisi kelembagaan, pengaturan, dan pengawasan di industri asuransi,” ungkap Puteri dalam keterangan tertulis yang diterima Parlementaria, Minggu (18/12/2022).
Sebagai informasi, UU PPSK juga mengatur penyelenggaraan Program Penjaminan Polis untuk melindungi hak pemegang polis perusahaan asuransi yang izin usahanya dicabut akibat mengalami kesulitan keuangan. Program tersebut diselenggarakan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Sebelumnya, program ini telah dimandatkan dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian untuk diatur dalam undang-undang dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak UU Perasuransian berlaku. Namun sampai sekarang program ini belum diterapkan.
“Dari segi kelembagaan, kami perkuat fungsi Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk menjalankan Program Penjaminan Polis. Sehingga, LPS tidak hanya menjamin simpanan nasabah di perbankan, tetapi juga menjamin polis asuransi. Implikasinya, nanti akan ada anggota Dewan Komisioner LPS yang fokus mengurusi hal ini. Harapannya, lewat program ini dapat melindungi pemegang polis jika perusahaan asuransi dicabut izin usahanya akibat mengalami kesulitan keuangan,” ujarnya.
Selain itu, Politisi dari Fraksi Golkar ini juga menjelaskan perombakan struktur Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (ADK OJK) untuk memisahkan fungsi pengawasan industri perasuransian oleh seorang Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun merangkap ADK OJK. Sebelumnya, pengawasan industri perasuransian masih berada di bawah tugas Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya merangkap ADK OJK.
“Regulator pengawas di industri asuransi juga kita perkuat dengan memisahkan fungsi pengawasan industri perasuransian dari industri keuangan non-bank lainnya. Sehingga, kedepan, OJK akan memiliki Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun. Ini tentu tujuannya agar regulator lebih fokus mengawasi industri asuransi dan sektor terkait secara menyeluruh, cermat, dan detail,” ungkap Puteri.
Tak hanya itu, Ketua Bidang Keuangan dan Pasar Modal DPP Partai Golkar ini juga menjelaskan pengaturan aspek perilaku pasar (market conduct) industri perasuransian dalam UU PPSK. Hal tersebut mengingat munculnya berbagai kasus di sektor keuangan yang disebabkan miss-selling maupun gagal bayar, seperti unit link.
“UU PPSK juga mewajibkan setiap perusahaan asuransi untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik dalam hal penataan investasi, manajemen risiko, dan pengendalian internal. Perusahaan perasuransian juga wajib menerapkan prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, profesional, dan kewajaran. Tujuannya agar perusahaan asuransi beserta jajaran direksinya mampu mengelola premi asuransi hingga penempatan investasi secara aman dan prudent,” sambungnya.
Lebih lanjut, Puteri menyebut UU PPSK juga menetapkan ketentuan penyelenggaraan Asuransi Usaha Bersama sebagaimana diamanatkan UU Perasuransian.
“Lewat UU ini, kami juga memberikan landasan hukum atas Asuransi Usaha Bersama. Karena saat ini masih terjadi kekosongan aturan hukum yang secara khusus mengatur pengelolaan asuransi berbentuk usaha bersama, seperti AJB Bumiputera. Sehingga, dapat memberikan kepastian hukum yang jelas atas pelaksanaan dan pengelolaan asuransi berbentuk usaha bersama,” jelasnya.
Mengakhiri keterangannya, Puteri menyampaikan harapan atas pengesahan UU PPSK. “Melalui UU ini tentu harapannya kita bisa mengembangkan industri perasuransian yang semakin produktif, aman, kompetitif yang mengedepankan perlindungan bagi pemegang polis. Dengan begitu, kita bisa mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat di sektor perasuransian yang mulai terkikis seiring berbagai kasus gagal bayar yang kini terjadi,” tutup Puteri. (ann/rdn)
Discussion about this post