SINARJAMBI.COM – Evaluasi dan Pembinaan Kegiatan Program Strategis Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun Anggaran 2022 dilakukan secara merata ke seluruh wilayah di Indonesia. Kali ini, evaluasi dilakukan di Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Timur bertempat di Ballroom Hotel Mercure Samarinda, Rabu (15/06/2022).
Hadir secara daring, Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, Sunraizal menyampaikan beberapa arahan kepada jajaran Kantor Wilayah BPN Provinsi Kalimantan Timur. Ia menekankan pentingnya perencanaan dalam menjalankan sebuah pekerjaan, baik dari segi target kegiatan, anggaran, bagaimana strategi dalam mencapai target, dukungan sumber daya manusia (SDM), maupun sarana dan prasarana dalam mendukung sebuah kegiatan.
“Semua pimpinan di daerah wajib bisa melakukan perencanaan yang baik. Perlu analisis setiap kegiatan yang akan direncanakan. Sehingga pada pelaksanaan, kendalanya bisa diminimalisir,” ujar Sunraizal.
Dalam menyukseskan program strategis, Kementerian ATR/BPN tidak bekerja sendiri dan banyak pihak yang terlibat. Oleh sebab itu, Sunraizal mengimbau kepada pimpinan di daerah untuk menjalin koordinasi dan komunikasi yang baik dengan para pemangku kepentingan terkait. “Begitu pentingnya para pimpinan di daerah mendekat kepada pemda (pemerintah daerah, red), Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, red), termasuk tokoh adat karena ini memudahkan pekerjaan kita, kalau dilakukan kolaborasinya akan semakin baik,” lanjut Sunraizal.
Demi menjaga serta meningkatkan kualitas produk maupun layanan di bidang pertanahan dan tata ruang, ia menilai perlu adanya kontrol pada kualitas dari produk yang dikeluarkan oleh Kementerian ATR/BPN. “Agar menghasilkan kualitas yang benar harus ada kontrol dari atasan langsung. Ini sangat perlu. Wajib hukumnya ada tim yang melakukan sampling atas kegiatan yang dilaksanakan. Kontrol terhadap kualitas ini wajib dilaksanakan oleh jajaran di Kanwil maupun Kantah (Kantor Pertanahan, red),” terang Sunraizal.
Senada dengan Inspektur Jenderal Kementerian ATR/BPN, terkait kualitas juga ditekankan oleh Direktur Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (Dirjen PHPT), Suyus Windayana. Ia berharap produk yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN melalui sertipikasi bebas dari masalah atau menimbulkan masalah baru. “Terkait peningkatan kualitas data, saya berharap semua output yang dikeluarkan adalah yang berkualitas, demi meningkatkan kepastian hukum Hak atas Tanah di Indonesia,” ucap Suyus Windayana secara daring.
Banyaknya target program strategis yang harus dicapai dalam bidang pemetaan, Sekretaris Direktorat Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (Sesditjen SPPR), Fitriyani Hasibuan mengimbau agar jajaran Kanwil BPN Provinsi Kalimantan Timur dapat lebih aktif melakukan kerja sama dengan pihak lain, salah satunya pihak universitas.
“Kalau ada kendala kami siap menerima masukan, untuk kemudian kami bantu dan kita cari solusi sama-sama. Saya mohon para jajaran di Kalimantan Timur untuk merangkul universitas di sini, untuk membantu kinerja kita, karena kita tidak punya resources yang cukup, yang penting kita kontrol, kita harus membagi pekerjaan yang besar ini menjadi kecil,” ujar Fitriyani Hasibuan. (LS/JR)
Discussion about this post