Komisi V akan Perjuangkan Peningkatan Anggaran Berbasis Masyarakat di BMKG dan Basarnas

SINARJAMBI.COM – Rapat Kerja Komisi V DPR RI dengan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Kepala Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) sepakat akan memperjuangkan anggaran berbasis masyarakat untuk kedua lembaga tersebut. Ketua Komisi V DPR RI Lasarus mengungkapkan, akan memperjuangkan untuk peningkatan anggaran pada dua lembaga tersebut, termasuk BMKG, demi menutup kekurangan kebutuhan anggaran.

“Komisi V bersama BMKG dan Basarnas akan memperjuangkan peningkatan anggaran untuk menutup backlog terhadap program-program prioritas nasional dan program berbasis masyarakat, sesuai mekanisme pembahasan RUU tentang APBN TA 2023 di DPR RI,” papar Lasarus di Ruang Rapat Komisi V, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Selasa kemarin (31/5/2022).

Dalam rapat ini juga disepakati bahwa, BMKG dan Basarnas agar menyesuaikan alokasi pagu anggaran belanja dalam penyususnan program dan kegiatan pada RKA-K/L RAPBN tahun anggaran 2023 berdasarkan usulan dan hasil kunjungan kerja Komisi V dalam memperjuangkan program pembangunan yang berskala nasional, termasuk program pembangunan yang merupakan aspirasi daerah pemilihan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

Adapun kesepakatan anggaran Basarnas sebesar Rp1,7 triliun dengan pagu indikatif tahun anggaran 2023 Rp1.752.231.284 Sedangkan BMKG sendiri mendapat pagu indikatif TA 2023 sebesar Rp3,010 triliun, dengan rincian program dukungan manajemen sebesar Rp1,315 triliun dan program MKG sebesar Rp1,694 triliun.

Kepala BMKG Dwikorita Karnawati mengatakan adapun rencana kerja dan anggaran yang diusulkan saat ini akan menyasar target untuk mengoptimalkan big data, Artificial Intelligence (AI) implementation smart intellegence information system 5.0 terintegrasi dengan keterlibatan masyarakat melalui langsung maupun digital, peningkatan kualitas layanan yang berkelanjutan pengembangan sumber daya manusia (SDM unggul), serta mengembangkan tugas dan tanggung jawab unit pusat dan daerah.

DI akhir rapat Pimpinan Komisi V menyerahkan hasil pengawasan pada saat kunjungan kerja. “Kalau Pemerintah sudah setuju, kita akan serahkan hasil kunjungan kerja Komisi V, untuk Basarnas dan BMKG. Kami serahkan langsung, saya minta kepala Basarnas dan BMKG bersama dengan pimpinan untuk ke depan menyerahkan ini secara resmi,” ujar Lasarus. (eko/aha)