HUBUNGI KAMI
  • BERITA
  • BISNIS
  • KRIMINAL
  • POLITIK
  • JAMBI KITA
    • BATANGHARI
    • BUNGO
    • KERINCI
    • KOTA JAMBI
    • MERANGIN
    • MUAROJAMBI
    • SAROLANGUN
    • SUNGAIPENUH
    • TANJAB BARAT
    • TANJAB TIMUR
    • TEBO
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • RAGAM
Cahaya Baru Masyarakat Jambi
No Result
View All Result
PARTNER
  • BERITA
  • BISNIS
  • KRIMINAL
  • POLITIK
  • JAMBI KITA
    • BATANGHARI
    • BUNGO
    • KERINCI
    • KOTA JAMBI
    • MERANGIN
    • MUAROJAMBI
    • SAROLANGUN
    • SUNGAIPENUH
    • TANJAB BARAT
    • TANJAB TIMUR
    • TEBO
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • RAGAM
Cahaya Baru Masyarakat Jambi
  • BERITA
  • BISNIS
  • KRIMINAL
  • POLITIK
  • JAMBI KITA
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • RAGAM

Alih Status Nakes Honorer dan PLKB Non-PNS ke PPPK Harus Perhatikan Anggaran Daerah

Sabtu, 21 Mei 2022
in RAGAM
A A
Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam usai menghadiri Rapat Panitia Kerja terkait Pengawasan Terhadap Tenaga Honorer dan Tenaga PLKB Non-PNS, di Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022). Foto: Munchen/Man

Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam usai menghadiri Rapat Panitia Kerja terkait Pengawasan Terhadap Tenaga Honorer dan Tenaga PLKB Non-PNS, di Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022). Foto: Munchen/Man

ShareTweetSendCode

SINARJAMBI.COM – Anggota Komisi IX DPR RI Suir Syam mengungkapkan bahwa alih status tenaga kesehatan honorer dan tenaga petugas lapangan keluarga berencana (PLKB) Non-PNS menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) harus memperhatikan anggaran daerah. Dikutip dari laman DPR RI, Sabtu (21/5/2022), hal itu diungkapkannya berdasarkan aspirasi yang himpun dari sisi pemerintah daerah, mengingat pembiayaan PPPK dibebankan pada anggaran belanja pegawai di masing-masing daerah. 

“Keluhan dari pemerintah daerah itu gitu. Kalau diangkat lagi tenaga PPPK ini tentu belanja pegawai akan meningkat sedangkan sudah ada ketentuan, kalau belanja pegawainya lebih 30 persen nanti ada risikonya terhadap pemerintah daerah, mungkin ada pemotongan anggaran dan sebagainya” ungkap Suir usai menghadiri Rapat Panitia Kerja terkait Pengawasan Terhadap Tenaga Honorer dan Tenaga PLKB Non-PNS, di Gedung Nusantara 1, Senayan, Jakarta, Kamis (19/5/2022).

Merujuk pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD), tertuang pada pasal 146 bahwa besaran alokasi belanja pegawai Daerah di luar tunjangan guru paling tinggi 30 persen dari total belanja APBD. Politisi Partai Gerindra tersebut berharap pemerintah dapat mencabut ketentuan tersebut sehingga alokasi belanja pegawai di daerah dapat lebih besar dan bisa mengakomodir pembiayaan PPPK nakes yang statusnya berasal dari honorer. Suir Syam juga menyinggung usulan penambahan Dana Alokasi Umum bagi daerah yang melakukan alih status nakes honorer dan PLKB Non-PNS ke PPPK.

“Jadi kita minta pemerintah supaya ya kalau perlu dicabut itu yang ketentuan bahwa belanja pegawai harus di bawah 30 persen, semua daerah itu umumnya lebih 30 persen. Kemudian juga kita berharap dengan pengangkatan PPPK ini ya DAU (Dana Alokasi Umum) nya ditambah lah ke daerah supaya daerah tidak berat. nah sekarang ini daerah kan sudah sangat berat ini sebenarnya jadi perlu dipikirkan mengenai keperluan daerah itu yang kita bicarakan tadi,” tutur mantan Wali Kota Padang Panjang periode 2003-2013 tersebut.

SekilasBerita

122 Hektare Lahan Ganja Dimusnahkan, BNN – Polri Putus Rantai Pasok Narkotika

UU Pengaturan Reforma Agraria Buka Jalan Pemulihan Hak Masyarakat dalam Konflik Pertanahan

Sejak Diluncurkan 2023, Kementerian ATR/BPN Terbitkan Hampir 10 Juta Sertipikat Elektronik

Presiden Prabowo Lantik Suyudi Ario Seto Sebagai Kapolri dan Wahyu Hadi Ningrat Jadi Wakapolri

Pada kesempatan yang sama, legislator dari daerah pemilihan Sumatera Barat ini juga mendukung adanya afirmasi kepada nakes honorer dan PLKN non PNS saat melakukan tes alih status ke PPPK. Menurutnya para tenaga honorer tersebut telah terbukti memiliki keterampilan yang dibutuhkan pada pekerjaan mereka.

“Yang kita dorong di samping anggaran, ya kalau bisa tenaga honorer ini terutama yang sudah lama-lama ini ndak usah dites. Mereka dari teori mungkin sudah sudah banyak lupa tetapi dari keterampilan itu jauh lebih terampil daripada tenaga tenaga yang baru. Jadi kalau perlu yang lama-lama itu nggak usah dites lah diterima langsung ya,” tambah anggota dewan yang juga berprofesi sebagai dokter ini.

Dilansir dari situs resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, rencananya Pemerintah akan mengangkat lebih dari 200.000 tenaga kesehatan yang bukan Aparatur Sipil Negara (Non-ASN) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di tahun 2022 dan 2023. Hal ini dilakukan dengan alasan masih kurangnya jumlah tenaga kesehatan terutama di Puskesmas dan Rumah Sakit Pemerintah Daerah. Selain itu alih status juga dilakukan karena mulai berlakunya aturan pemerintah yang menghentikan perekrutan pegawai honorer di 2023. (uc/sf)

Previous Post

Selesaikan Proses Naturalisasi, Jordi dan Sandy Akui akan Rindu Indonesia

Next Post

Presiden Jokowi Diapresiasi Petani Sawit Indonesia Usai Cabut Larangan Ekspor

Next Post

Presiden Jokowi Diapresiasi Petani Sawit Indonesia Usai Cabut Larangan Ekspor

Al Haris: Semangat Idul Fitri Jadi Energi Baru

Korem Gapu Gelar Upacara Peringatan Harkitnas

Beda dari Tahun Sebelumnya, Nasution Tegaskan DAK 2022 Dikelola Komite Sekolah Bukan Rekanan

Bareskrim Polri Musnahkan 238 Kg Sabu dan 121 Kg Ganja dari Pengungkapan 4 Kasus

Discussion about this post

Pencarian

No Result
View All Result

Indeks

November 2026
MSSRKJS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
« Okt    
  • Zhangye Danxia Geological Park, Gunung Pelangi yang disebut dalam Al Quran Surat Al Fathir ayat 27 (Foto: Wahyu Setyo Widodo/detikTravel)

    8 Fenomena Alam Terunik di Dunia yang Ada dalam Al-Qur’an

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Pantun dan Seloko

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Falsafah Jawa Tentang Kehidupan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Tak Terima Dimarahi dan Sakit Hati, Alasan Pelaku Habisi Nyawa Plt Kepala BPBD Merangin

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • 2 Orang Dituding Memilih Tanpa KTP, 280 Warga di Kotobaru Harus PSU

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Polsek Pemayung Berhasil Amankan 3 Tahanan yang Kabur dari LPKA Muara Bulian

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Buruan…Satpol PP Kota Jambi Buka Lowongan

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Yamaha Filano Hybrid-Connected Kini Tampil dengan Warna Baru yang Berkelas

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Mengenal Dr. dr. Hj. Nadiyah Maulana, Sp.OG Rektor Wanita Pertama di Jambi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
  • Bangun Kolaborasi dengan KCBN Muaro Jambi, Wali Kota Maulana Inisiasi Bus Listrik Wisata Dukung Green Tourism di Jambi

    0 shares
    Share 0 Tweet 0
Cahaya Baru Masyarakat Jambi

© 2023 Sinar Jambi - Jalan Lingkar Selatan II, RT 28, Blok B-8, Kelurahan Lingkar Selatan, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi. Developed by Ara.

  • BERANDA
  • KODE ETIK
  • PEDOMAN
  • REDAKSI
  • PERLINDUNGAN
  • DISCLAIMER

Media Sosial

No Result
View All Result
  • BERITA
  • BISNIS
  • KRIMINAL
  • POLITIK
  • JAMBI KITA
    • BATANGHARI
    • BUNGO
    • KERINCI
    • KOTA JAMBI
    • MERANGIN
    • MUAROJAMBI
    • SAROLANGUN
    • SUNGAIPENUH
    • TANJAB BARAT
    • TANJAB TIMUR
    • TEBO
  • OLAHRAGA
  • OPINI
  • RAGAM