SINARJAMBI.COM – Dalam penyelesaian permasalahan pertanahan terkadang terbentur dengan tembok ego sektoral di masing-masing Kementerian dan lembaga. Diminta Wakil Menteri ATR/BPN RI, Raja Juli Antoni agar tembok ego sektoral itu harus dirubuhkan.
Hal ini, kata Raja Juli Antoni sesuai dengan pesan tegas Presiden RI Joko Widodo pada Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2022 di Wakatobi.
Dirinya juga mengingatkan pentingnya kebijakan yang berorientasi untuk keadilan sosial dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
“Saya kembali menghimbau bahwa kalau orientasi utama kita merdeka itu adalah mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial. Tanpa diskriminasi, tanpa terkecuali.”
“Maka kita sebagai administrator dari berbagai Kementerian yang hadir, tanggung jawab kita adalah bagaimana kemudian segala regulasi, segala peraturan itu berorientasi kepada kesejahteraan rakyat itu,” tegas Raja Juli Antoni saat membuka Pra-GTRA Summit 2023, di hotel Aston kabupaten Karimun, provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Selasa (29/8/2023) siang.
Peraturan apapun bentuknya, tambah Raja Juli Antoni, baik itu level nasional dan di daerah sesungguhnya justru berfungsi memudahkan agar sebagai administrator negara dan sebagai pembantu rakyat bahwa memudahkan terwujudnya keadilan sosial.
“Bapak Presiden pada GTRA 2022 lalu di Wakatobi telah mengingatkan masalah utama yaitu masih ada ego sektoral di masing-masing kementerian dan lembaga.”
“Pak Menteri mengingatkan agar GTRA ini tidak hanya sebagai ritual tahunan saja. Saya mengajak untuk membuka hati, membuka pikiran orientasi kita sebagai administrator, yaitu sila kelima Pancasila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan yang tanpa terkecuali, tanpa diskriminasi,” pungkas Raja Juli Antoni.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Penataan Agraria Kementerian ATR/BPN Dalu Agung Darmawan mengatakan kegiatan kali ini diikuti setidaknya 264 peserta dari kementerian/lembaga, Kanwil BPN dan Kantah kabupaten/kota serta stakeholder terkait.
Ia menjelaskan latar belakang tema GTRA Summit 2023 ‘Transformasi reforma agraria : Mewujudkan Kepastian Hukum Keberlanjutan Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat’.
“Tema ini dilatarbelakangi oleh berbagai kasus agraria, baik berupa sengketa konflik maupun perkara pertanahan yang ada di negara kita. Hal ini merupakan tugas kita bersama untuk penyelesaiannya dengan menjadikan bandul kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat,” jelasnya.
Dari tema utama, tambah Dalu Agung Darmawan terdapat 4 subtema yang menjadi perhatian GTRA, baik di pusat maupun di daerah. Pertama, penguatan skema legalisasi aset permukiman di atas air, pulau-pulau kecil dan pulau kecil terluar. Kedua, resolusi penyelesaian konflik agraria terkait dengan aset BMN, BUMN/BUMD yang telah dikuasai oleh masyarakat.
Ketiga, arah kebijakan penyelesaian permasalahan tanah transmigrasi dan keempat yakni percepatan redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan.
“Empat subtema itu menjadi bahan diskusi, mulai hari ini sampai dengan besok sampai penutupan. GTRA ini merupakan wujud kerjasama dan kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam percepatan reforma agraria untuk menyelesaikan isu-isu dalam proses sinkronisasi penataan aset dan penataan akses.”
“Serta upaya mencari terobosan terhadap penyelesaian permasalahan dimaksud, dalam konteks perubahan lingkungan strategis regional maupun nasional. Revitalisasi gugus tugas reforma agraria menjadi penting, baik di pusat, provinsi maupun di daerah karena ada tantangan baru yang muncul dan mengarahkan upaya menuju sistem pertahanan yang lebih berkelanjutan, inklusif dan adaptif terhadap perubahan-perubahan yang terjadi.”
“Revitalisasi GTRA nanti setelah terbitnya peraturan Presiden tentang percepatan reforma agraria, mudah-mudahan dalam waktu dekat akan terbit, ini akan melibatkan serangkaian langkah-langkah untuk menjalankan kebijakan reforma agraria yang lebih efektif dan efisien untuk memastikan implementasi kebijakan-kebijakan dapat berjalan dengan baik,” urai Dalu Agung Darmawan.
Puncak GTRA Summit 2023 direncanakan akan dibuka pada hari Rabu (30/8/2023) di tempat yang sama dan dihadiri Menteri ATR/Kepala BPN RI Hadi Tjahjanto. (Lan)
Discussion about this post