SINARJAMBI.COM – Guna meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Batanghari, anggota dewan dorong perusahaan untuk membayar pajak PBB P2 yakni pajak kebun masyarakat yang bermitra dengan pihak perusahaan.
Ketua Komisi II DPRD Batanghari Muhammad Zaki mengatakan sebelumnya pihak Komisi II sudah melakukan hearing bersama Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Batanghari dalam rangka peningkatan PAD.
Dalam waktu dekat Komisi II DPRD Batang Hari akan segera undang pihak perusahaan dan dinas terkait guna membahas hal ini lagi.
Ada salah satu sumber pendapatan daerah yang belum tergali yakni pajak PBB P2 yakni kebun masyarakat yang bermitra dengan pihak perusahaan.
“Yang selama ini belum tersentuh, untuk pajak PBB P2 ini nantinya kami akan bekerja sama dengan Bakeuda serta pihak perusahaan,” ujar Zaki anggota DPRD dari fraksi PPP.
Lanjut disampaikan M Zaki, nantinya dengan membebankan pajak kebun masyarakat yang bermitra dengan perusahaan tersebut kita kepada perusahaan.
“Dibebankan kepada perusahaan untuk mengkoordinir pembayaran PBB P2, lahan masyarakat yang bermitra dengan perusahaan,” lanjutnya saat dijumpai di gedung DPRD Batanghari, Rabu (3/3/2021).
Pihak Bakeuda khusus bidang pendapatan diminta secepatnya untuk mendata kebun masyarakat yang bermitra dengan perusahaan di wilayah Batanghari.
“Dengan menerbitkan SPPT secepatnya. Jadi, pajak ini bisa ditagih yang dipungut dari perusahaan,” tegas M Zaki.
Harapan Zaki sendiri, jika ini dilakukan dengan baik maka diperkirakan PAD daerah akan meningkat dari tahun- tahun sebelumnya.
“Sejauh ini, SPPT lahan masyarakat yang bermitra dengan perusahaan belum ada. Langkah awal yakni mendata dan menerbitkan SPPTT itu. Maka pajak itu kedepannya akan masuk langsung ke kasda,” pungkas M Zaki. (Afr)
Discussion about this post