SINARJAMBI.COM – Seminar Sehari bertema “Pemkot Jambi Mendengar” mengangkat topik “Model Kolaborasi Penanganan Banjir,” yang diselenggarakan oleh Komunitas Sahabat Alam Jambi berlangsung sukses.
Seminar yang berlangsung di Aula Griya Mayang Rumah Dinas Wali Kota Jambi, Rabu pagi (14/5/2025) itu, menghadirkan langsung Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M, sebagai Keynote Speaker. Selain memperkuat kolaborasi, forum ini juga menjadi sarana evaluatif terhadap efektivitas strategi penanganan banjir yang diterapkan di Kota Jambi.
Seminar ini juga menghadirkan narasumber dari berbagai latar belakang, mulai dari unsur pemerintah, akademisi, hingga komunitas lingkungan, seperti Prof. Dr. Helmi, S.H., M.H (Rektor Universitas Jambi), David Partonggo Oloan Marpaung S.T., M.P.SDA (Kepala Balai Wilayah Sungai Sumatera VI), Yazzer Arafat, S.T., M.T (Kabid SDA Dinas PUPR Provinsi Jambi), Dr. (Cand) Soni Pratomo, N.T., I.A.I (Ahli Tata Ruang/Akademisi Universitas Adiwangsa Jambi/Ahli Tata Ruang) dan Prof. Dr. Ir. Aswandi, M.Si (Ahli Lingkungan/Akademisi Universitas Jambi).
Para narasumber turut memberikan beragam perspektif yang memperkaya diskusi mengenai penanganan banjir melalui pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan.
Wali Kota Maulana dalam sesinya memaparkan langkah-langkah nyata dan strategi besar penanganan banjir di Kota Jambi melalui beberapa langkah strategis.
Ia menjelaskan, Pemkot telah melakukan perbaikan drainase sepanjang 28,4 km di kawasan rawan banjir sebagai bagian dari program 100 hari kerja, selain itu juga menguatkan koordinasi dan kolaborasi lintas instansi seperti dengan BWSS VI, Pemprov Jambi, dan Kabupaten Muaro Jambi.
Sementara enam strategi lainnya yakni, pembangunan Penampung Air Hujan (PAH) di permukiman untuk menahan limpasan air, pembangunan kolam retensi permanen di empat titik sebagai area tampung dan ruang terbuka hijau, penegakan aturan sempadan sungai dan penertiban bangunan sesuai Perda RTRW, redesain kapasitas sungai berbasis debit Q25 agar mampu menampung hujan ekstrem, optimalisasi penampang air dan sistem drainase melalui normalisasi dan naturalisasi serta penguatan kolaborasi multisektor.
Wali Kota Jambi itu juga menyoroti kondisi kritis di aliran Sungai Asam yang saat ini mengalami penyempitan dan memerlukan dana sekitar 75 miliar rupiah untuk pembebasan ganti rugi lahan.
Maulana optimis pendanaan tersebut akan terealisasi, dengan alokasi dana Provinsi sebanyak 25 miliyar, Pemkot Jambi 5 miliyar dan sisanya 45 miliyar dari pemerintah pusat yang telah diusulkan melalui Komisi V DPR RI dan Kementerian PUPR.
Ketua Panitia Pelaksana Seminar, Muhtadi Putra Nusa mengatakan, penyelenggaraan seminar ini dilatarbelakangi oleh keprihatinan bersama atas meningkatnya intensitas dan dampak banjir yang terjadi di Kota Jambi.
“Sebagai komunitas yang konsisten mendorong kesadaran lingkungan dan tata kelola air yang berkelanjutan, Sahabat Alam Jambi memandang perlunya ruang dialog terbuka antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, forum ini diharapkan menjadi jembatan aspirasi publik, sekaligus wadah mendorong kolaborasi nyata dalam merumuskan solusi-solusi sistemik yang tak hanya reaktif, tetapi juga preventif dan berorientasi jangka panjang.
Sementara itu, Ketua Sahabat Alam Jambi, Jefri B.E., menegaskan bahwa seminar ini juga lahir dari semangat untuk membangun pemahaman bersama dalam menghadapi persoalan banjir. Ia mencermati, Wali Kota Jambi beserta jajarannya telah melakukan berbagai langkah nyata dalam penanganan banjir.
Namun demikian, tidak semua capaian dan kerja-kerja teknis tersebut tercermin secara utuh di tengah persepsi publik. Sementara itu, peran serta masyarakat sangatlah krusial, karena penanganan banjir sejatinya bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab kolektif.
“Kami melihat Wali Kota Jambi beserta jajaran telah bekerja keras dalam menangani persoalan banjir. Namun, masih banyak upaya itu yang belum diketahui secara luas oleh masyarakat. Padahal, partisipasi warga adalah kunci, karena banjir bukan hanya soal infrastruktur, tapi juga soal kebiasaan dan kesadaran kolektif,” ujarnya.
Jefri menambahkan, pendekatan yang dibangun Pemkot Jambi melalui model pembangunan berbasis komunitas (community-based development) merupakan arah yang tepat, dan perlu terus diperkuat melalui ruang-ruang dialog seperti ini.
“Kami percaya, semakin masyarakat merasa dilibatkan, maka semakin besar pula tanggung jawab bersama dalam menjaga kota ini dari risiko bencana,” pungkasnya.
Forum yang melibatkan berbagai unsur kepentingan tersebut, menumbuhkan dukungan kepada Pemerintah Kota Jambi untuk membangun sinergi agar tercipta kerangka kerja kolaboratif yang konkret dan berkelanjutan dalam upaya penanganan banjir di Kota Jambi.
Turut hadir dalam seminar itu, Asisten Ekonomi dan Pembangunan Provinsi Jambi Johansyah, Kapolresta Jambi Kombes Pol Boy Sutan Binanga Siregar, perwakilan unsur Forkopimda kota Jambi, Kepala Perangkat Daerah terkait dilingkup Pemkot Jambi, unsur Kecamatan, Forum RT, perwakilan Organisasi Masyarakat, NGO, serta Mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jambi. (*)
Discussion about this post