SINARJAMBI.COM – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2022, berlangsung di Swiss-Belhotel Jambi, dihadiri oleh Anggota DPR RI H. Bakri, Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, serta 11 Kepala Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi. Kegiatan ini dibuka langsung oleh Pj Gubernur Jambi, Dr. Hari Nur Cahya Murni, Selasa (6/4/2021).
Selaku ketua panitia, Kepala Bappeda Provinsi Jambi, DR. Donny Iskandar, M.T. menyampaikan laporan pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Jambi, dilaksanakan secara kombinasi yaitu luring dan daring, dengan memanfaatkan teknologi virtual.
DR. Donny menjelaskan, Musrenbang RKPD Provinsi Jambi tahun 2022 telah dimulai dengan beberapa rangkaian kegiatan, yakni Forum Konsultasi Publik Penyusunan RKPD Provinsi Jambi yang dilaksanakan pada 4 Februari 2021, guna menjaring aspirasi masyarakat dan para pemangku kepentingan, terhadap rancangan awal RKPD Provinsi Jambi.
Kegiatan ini diikuti oleh unsur Pemerintah Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, instansi vertikal, akademisi, organisasi profesi, perbankan, organisasi kemasyarakatan, insan pers, serta lembaga adat. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan Forum Lintas Perangkat Daerah pada 8 – 16 Maret 2019 di BAPPEDA Provinsi Jambi, diikuti oleh BAPPEDA Provinsi Jambi dan Kabupaten/Kota, serta Perangkat Daerah Provinsi Jambi.
MUSRENBANG dilaksanakan dengan pembahasan prioritas pembangunan provinsi, pada 5 – 9 April 2021, diikuti oleh Bappeda dan Perangkat Daerah Provinsi, serta Bappeda dan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi.
Pada kesempatan ini, Pj Gubernur Jambi Hari Nur Cahya Murni, dalam sambutannya mengajak para Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Jambi untuk lebih intensif, berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/ Kota se-Provinsi Jambi, dalam menyusun perencanaan yang baik dan bersinergi, memiliki daya ungkit, serta memiliki indikator yang jelas dan terukur.
“Pengusulan program kegiatan saya harap lebih fokus, berkualitas, tidak terlalu banyak, memiliki nilai strategis, serta memberikan manfaat kepada masyarakat. Mari kita jadikan momentum Musrenbang ini sebagai salah satu kesempatan untuk selalu berinovasi dan mengembangkan ide-ide baru dalam perencanaan,” jelasnya.
Ditambahkan Pj Gubernur, mengacu pada isu strategis dan sasaran pokok Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) serta memperhatikan keselarasan tema dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional Tahun 2022, maka tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2022 adalah “Pemulihan Ekonomi dan Peningkatan Resiliensi”, yang selanjutnya dijabarkan dalam lima prioritas pembangunan daerah.
Pertama, pembangunan ekonomi. Kedua pembangunan sumber daya manusia, sosial dan budaya. Ketiga, pembangunan infrastruktur wilayah dan pelayanan dasar, serta komunikasi dan informasi. Keempat, pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan, lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Kelima, peningkatan tata kelola pemerintahan dan ketenteraman dan ketertiban umum.
Dalam acara ini, PJ gubernur Jambi menerangkan ada empat prioritas pembangunan di tahun 2022, yang menjadi fokus perhatian bersama. Seperti peningkatan pertumbuhan ekonomi berkualitas, peningkatan kualitas tata kelola Pemerintah Daerah, dan peningkatan pembangunan infrastruktur untuk mendukung daya saing perekonomian dan wilayah pasca bencana secara berkelanjutan.
“Ini sebagai langkah antisipatif, agar kinerja pembangunan dapat terus membaik, dengan tetap mempertimbangkan kondisi yang terjadi saat ini,” ungkap wanita yang akrab disapa Nunung ini.
Pemerintah Provinsi Jambi diutarakan terus berupaya mewujudkan peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, memperluas lapangan usaha, meningkatkan akses, dan kualitas pelayanan publik serta daya saing daerah,” tuturnya.
Pada kesempatn ini, sebagai bagian dari proses partisipatif untuk mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, sinergitas pembangunan mutlak dilakukan, agar hasil pembangunan dapat lebih maksimal dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
Musrenbang RKPD Tahun 2022 ini, mengusung tema pemulihan ekonomi dan peningkatan resiliensi. Tema ini digelorakan, menjadi semangat daerah untuk bangkit dari keterpurukan ekonomi dan sosial sebagai dampak pandemi.
Beberapa langkah strategis tahun 2022, akan dilaksanakan diantaranya dengan mewujudkan masyarakat yang sehat dan tangguh, dengan tetap fokus menekan angka stunting, pembangunan infrastruktur yang layak seperti pembangunan jalan provinsi, dan pemulihan ekonomi pasca pandemi.
Usai dibuka secara resmi oleh Pj Gubernur Jambi, Musrenbang dilanjutkan dengan mendengarkan pemaparan dari Sekjen Kemendagri dan Bappenas RI, serta diskusi para Kepala Daerah serta peserta Musrenbang yang hadir.
Dipaparkan, perencanaan pembangunan daerah merupakan suatu proses yang sangat penting, dalam mewujudkan tujuan pembangunan daerah. Sebagaimana yang diamanatkan dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan kepada daerah, dan merupakan bagian integral dari pembangunan nasional.
Berkaitan dengan hal ini, dalam Musrenbang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2022, Kementerian Dalam Negeri meminta agar target makro dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dipedomani.
“Penentuan target dalam RKPD Provinsi Jambi Tahun 2022 harus berpedoman pada target makro, yang nantinya dijabarkan dalam rencana kerja pemerintah tahun 2022,” ujar Sekretaris Jendral Kemendagri, Muhammad Hudori, yang menyampaikan pemaparan secara virtual.
Diketahui, sasaran pembangunan yang direncanakan dalam rancangan awal RKP Tahun 2022 yaitu Pertumbuhan Ekonomi (5,4%-6,0%), Tingkat Pengangguran Terbuka (5,5%-6,2%), Rasio Gini (0,376-0,378), Indeks Pembangunan Manusia (73,44-73,48), penurunan emisi gas rumah kaca (26,8%-27,1%), nilai tukar petani (102-104), nilai tukar nelayan (102-105), dan tingkat kemiskinan (8,5%-9,0%).
Pemerintah Provinsi Jambi juga telah mengusulkan proyek pembangunan atau Major Project kepada Pemerintah Pusat, melalui Rakortekrenbang Tahun 2021.
“Total usulan Provinsi Jambi yang diakomodir adalah sebanyak 8 usulan. Sementara total usulan yang dibahas lebih lanjut adalah 19 usulan,” tutur Hudori.
Diketahui, usulan dari Kabupaten/Kota untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2022, berjumlah 451 usulan pada lima prioritas.
“Jumlah usulan ini lebih besar dari proyeksi kemampuan keuangan daerah untuk pembangunan tahun 2022, yang berjumlah lebih kurang Rp4,7 Triliun,” papar DR. Donny.
Sementara untuk usulan yang berasal dari pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Jambi berjumlah 1.421 usulan, dengan jumlah anggaran sebesar Rp323,69 Miliar. Di sisi lain, diutarakan DR. Donny, Pemerintah Provinsi Jambi juga memiliki target-target pembangunan yang juga membutuhkan anggaran cukup besar. (*)
Discussion about this post