SINARJAMBI.COM – Di awal kepemimpinan Wali Kota Jambi Maulana dan Wakil Wali Kota Jambi Diza Hazra Aljosha langsung mengebut beragam program untuk kesejahteraan warganya. Salah satunya mengkoordinir pengentasan kemiskinan lewat rapat koordinasi yang dipimpin Diza Hazra Aljosha, di aula Bappeda Kota Jambi, Senin (21/4/2025) pagi.
“Rakor ini sangat penting untuk kita lakukan. Jadi kita harus lebih fokus terkait pergerakan yang kita lakukan terkait dengan pengentasan kemiskinan ini,” tegas Diza.
Pada kesempatan ini Diza juga menyampaikan permasalahan serta tantangan seperti terkait data kemiskinan yang belum valid dan akurat, namun solusinya agar dilakukan sertifikasi dan validasi data kemiskinan sangat berhala oleh dinas sosial.
“Permasalahan dan tantangan kedua adalah belum tersedia informasi mengenai pelaksanaan dan progres program, kegiatan sub kegiatan OPD. Solusinya mengoptimalkan pemanfaatan aplikasi pelaporan yang sudah ada (Sibangman) sebagai informasi update mengenai program, kegiatan, sub kegiatan dan progres pelaksanaan,” jelasnya.
Permasalahan lainnya yakni penerima manfaat bantuan sosial dan pemberdayaan belum bersumber dari satu data, belum selarasnya program dan kegiatan OPD dan mudahnya pembuatan KTP di Kota Jambi.
Serta masih kurangnya pelaksanaan pemberdayaan, banyaknya gelandangan di kota Jambi, penerima bansos pemerintah dihentikan jika penerima mempunyai NIB sampai belum optimalnya pelaporan penerima manfaat program/kegiatan OPD.
Diza menyoroti mudahnya penerbitan KTP tersebut. Ia meminta dinas terkait agar selektif dalam penerbitan KTP. Jangan sampai, mudahnya penerbitan KTP justru mempersulit pengentasan data kemiskinan kota Jambi. Khususnya bagi warga pendatang.
“Agar penerbitan KTP bagi pendatang, harus dilakukan mengikuti peraturan dan ketentuan berlaku dengan tetap mempertimbangkan persyaratan waktu menetap minimal yang diperlukan untuk mendapatkan KTP,” tegas Diza.
Sebelumnya, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Jambi Suhendri memaparkan sumber data kemiskinan sebagai acuan pengentasan kemiskinan di atas.
“Data kemiskinan ada tiga yakni data terpadu kemiskinan sosial (DTKS), data penasaran percepatan penghapus kemiskinan (P3KE) dan data tunggal sosial ekonomi (DTSEN),” ujar Suhendri.
Suhendri juga berharap agar program unggulan bisa inline dengan program-program unggulan kota Jambi Bahagia. Sehingga, sumber daya yang dikeluarkan seperti sumber daya manusia maupun anggaran bisa lebih efektif lagi.
“Dan tentunya lebih penting adalah berdampak langsung terhadap upaya kita dalam menurunkan kemiskinan. Dan juga target lain yang berkolerasi dengan angka kemiskinan ini, yang tentunya akan memberikan impact seperti harapan hidup lebih baik serta pertumbuhan ekonomi,” pungkas Suhendri.
Sementara, Kabid Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappeda Kota Jambi Edi Karsoni dalam laporannya menjelaskan bahwa, rakor ini adalah yang pertama di tahun 2025 yang direncanakan sebanyak 3 kali.
“Tujuan kita bukan hanya sekedar untuk rapat hadir disini, tetapi juga kita mensinergikan, mengoperasikan program perangkat daerah. Karena sama-sama kita ketahui bahwa, penanggulangan kemiskinan tidak bisa hanya dilakukan oleh satu OPD saja.”
“Harus ada keterlibatan lintasan sektor, instansi terkait, instansi vertikal harus terlibat. Maka melalui momentum ini kita semua bersinergi dan kolaborasikan rencana-rencana program kegiatan kita dalam pengentasan kemiskinan,” ujar Edi Karsoni.
Rakor dihadiri OPD seperti Dinas Sosial, dinas Dukcapil, Baznas Kota Jambi, dari akademisi hadir perwakilan Universitas Jambi (Unja), Universitas Batanghari (Unbari) Jambi, serta instansi vertikal seperti dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia provinsi Jambi. (Lan)
Discussion about this post