SINARJAMBI.COM – Meningkatnya ekspor batu bara Indonesia akibat tingginya permintaan dan tingginya harga batu bara internasional, dikhawatirkan mengancam ketersediaan batu bara untuk kepentingan dalam negeri, utamanya untuk mencukupi kekurangan pasokan batu bara bagi pembangkit listrik PLN.
Terkait kondisi tersebut, Komisi VI DPR RI perlu memastikan perusahaan BUMN yang bergerak di bidang penambangan batu bara, khususnya yang ada di Kalimantan Timur, memiliki kapasitas logistik batu bara yang dapat menjamin keamanan pasokan persediaan kebutuhan batu bara untuk ketahanan energi dalam negeri dan juga tujuan ekspor.
“Kita ingin mengetahui kinerja dari PT Bukit Asam Tbk serta anak perusahaannya yang ada di Kaltim tentang sejauh mana efisiensi efektivitas mereka dan juga ketaatannya kepada aturan-aturan pemerintah, khususnya dalam melaksanakan Domestic Market Obligation (DMO) sebesar 25 persen dari total produksinya, serta juga kepada perusahaan-perusahaan swasta yang melakukan usaha serupa,” kata Anggota Komisi VI DPR RI Amin di sela-sela mengikuti agenda kunjungan kerja spesifik Komisi VI DPR RI ke Kaltim, Kamis (20/1/2022).
Usai menerima penjelasan aktual dari pihak PT Bukit Asam Tbk, Amin menyampaikan apresiasinya atas kinerja PT Bukit Asam yang mengalami peningkatan sebesar 330 persen year-on-year sampai dengan November 2021.
“Tentu kita berharap efisiensi yang lebih bagus lagi dengan melakukan perbandingan dengan perusahaan swasta yang bergerak di bidang yang sama dengan kuantitas dalam produksi yang mungkin berimbang,” imbuhnya.
Politisi PKS itu mengatakan, untuk pemenuhan pasokan batu bara kepada PT PLN sendiri, Bukit Asam mengaku bahwa mereka telah melebihi jumlah target yang ditentukan yakni sebesar 115 persen.
“Artinya mereka sudah taat aturan pemerintah. Hanya yang nanti kita kritisi tentu dari PLN sendiri. Untuk itu kita nanti akan melakukan rapat dengar pendapat dengan dengan Kementerian BUMN, Direksi PT PLN (Persero) dan kita juga akan melibatkan Direksi PLN Batubara terkait isu yang lagi santer itu, ” tandasnya.
Selain menyangkut persoalan tersebut, tambah Amin, Komisi VI DPR RI juga melakukan pengawasan dan menyikapi terhadap rencana pembubaran PLN Batubara yang merupakan anak perusahaan PLN.
“Apakah selama ini ada indikasi pemburu rente sehingga menjadikan krisis pasokan batubara itu menjadi tidak lancar. Padahal tadi kita lihat PT Bukit Asam pasokannya lebih dari kuota atau DMO yang sudah ditetapkan pemerintah,” ungkap legislator dapil Jawa Timur IV tersebut. (dep/sf)
Discussion about this post