SINARJAMBI.COM – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) menyelenggarakan webinar #RoadtoKarimun Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Summit 2023 yang bertajuk “Kebijakan Pertanahan untuk Mewujudkan Kepastian Hukum” pada Kamis (04/05/2023). Kegiatan ini merupakan webinar pertama dari total sembilan webinar yang masuk dalam rangkaian kegiatan #RoadtoKarimun GTRA Summit 2023. Webinar kali ini diikuti oleh sekitar 4.000 peserta yang terdiri dari jajaran Kementerian ATR/BPN se-Indonesia.
Hadir sebagai narasumber, Direktur Jenderal (Dirjen) Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang (SPPR), Virgo Eresta Jaya. Pada kesempatan ini ia menjelaskan, untuk bisa mengambil arah kebijakan, perlu adanya pembentukan masing-masing pilar yang kuat di bidang pertanahan. “Seperti pilar pertama adalah land tenure, yaitu ada hak-hak atas tanah. Dari hak atas tanah, kita selalu memastikan bahwa kita tahu nilainya seberapa, mendorong nilai tanah seoptimal mungkin sehingga jangan sampai ada tanah yang tak ada nilainya karena tidak diberdayakan,” ujarnya.
Virgo Eresta Jaya juga mengungkapkan, saat ini Kementerian ATR/BPN tengah fokus memetakan seluruh bidang tanah di Indonesia tanpa terkecuali. Ia menyebut, hal ini dilakukan salah satunya untuk membangun informasi pertanahan. “Untuk membuat informasi pertanahan, kita harus punya informasi kadaster itu. Kadaster itu kumpulan peta-peta bidang tanah, yang sedang kita terus upayakan,” terangnya.
Sementara itu, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT), Suyus Windayana membahas soal permasalahan yang sering melibatkan lintas sektor. Ia mengatakan, masalah tanah ini seolah menimbulkan dikotomi antara darat dan laut. “Masalah tanah ini kita punya tantangan seperti masalah Areal Penggunaan Lain (APL) dengan wilayah perairan dan kehutanan,” ujar Suyus Windayana yang hadir secara daring.
Suyus Windayana juga mendorong adanya penyelesaian permasalahan melalui pendekatan institutional framework. “Diharapkan nanti pemerintah punya pemikiran-pemikiran baru bagaimana mengolah natural resources antara APL dengan kawasan hutan dan perairan, menjadi satu kesatuan dalam sistem pemerintahan sehingga tidak menemui kendala,” sebutnya.
Dalam forum ini, Dirjen Penataan Agraria, Dalu Agung Darmawan mengungkapkan bahwa hasil dari program Reforma Agraria dapat jelas dilihat. Terbukti dengan bertambahnya nilai ekonomi sebesar Rp5.219 triliun hasil pendapatan dari Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), Hak Tanggungan, dan lain-lain.
“Inilah Reforma Agraria. Kita juga mengenal GTRA. Kita berharap melalui gugus tugas ini, kita dapat berkoordinasi lintas sektoral. Sejauh mana GTRA ini mendukung percepatan program-program strategis yang ada,” ucap Dalu Agung Darmawan.
Pada webinar pertama #RoadtoKarimun GTRA Summit 2023, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia (PPSDM), Agustyarsyah menyatakan, Kementerian ATR/BPN akan melaksanakan pertemuan puncak GTRA Summit pada Agustus 2023 mendatang. Adapun tema yang akan diusung ialah Transformasi Reforma Agraria, Mewujudkan Kepastian Hukum, Keberlanjutan Pembangunan, dan Kesejahteraan Rakyat.
“Untuk itu, melalui webinar series pertama ini, diharapkan menjadi wadah untuk mengumpulkan masukan dan perspektif terkait Reforma Agraria,” pungkasnya. (AR/JR)
Discussion about this post