Ketika Al Haris-Sani sehabis pelantikan Juli 2021, saya kemudian sempat sampaikan. Sudah saatnya, Provinsi Jambi harus menjadi perhatian nasional. Bahkan internasional.
Waktu itu banyak yang kurang percaya. Agenda apakah yang membuat Jambi menjadi perhatian nasional apalagi internasional.
Pesimis itu mudah dimengerti. Paska OTT KPK, nama Provinsi Jambi sempat jatuh ke titik nadir terendah. Menjadi pembicaraan paling memalukan.
Bukan hanya dikalangan elite saja. Bahkan berbagai lapisan masyarakat membicarakannya.
Teringat pembicaraan dengan supir taksi. Sembari menempuh jalanan macet di Jakarta, sang supir bertanya.
“Dari sumatera, ya, pak,” katanya memulai pembicaraan. Setelah sang supir mendengarkan dialek saya menjawab telepon.
“Benar, pak. Kok tahu,” kata saya heran.
“Dialeknya kayak orang Palembang atau orang Padang,” lanjutnya.
“Iya, pak. Saya dari Jambi,” jawab saya sembari membaca grup WhatsApp.
“Oh, Gubernur dari artis yang tertangkap, ya,” katanya melanjutkan pembicaraan.
“Iya, pak”. Rasanya tertampar muka ini.
Pembicaraan itu begitu membekas. Sehingga Jambi sering dikaitkan dengan peristiwa OTT yang paling menghebohkan.
Dengan modal tekat yang kuat sembari hendak menepis Jambi yang sering dikaitkan dengan peristiwa OTT KPK, sudah saatnya Jambi menjadi pembicaraan nasional bahkan internasional dilihat dari prestasi. Sekaligus harus ada yang hendak disampaikan di luar Jambi.
Belum usai menjalankan agenda-agenda visi misi Jambi mantap, pandemi kemudian melanda Indonesia. Menghancurkan sekaligus meluluhlantakkan rencana-rencana yang telah disusun.
Sembari menghadapi Pandemi Covid 19, pekerjaan sunyi kemudian dilanjutkan. Agenda lingkungan hidup seperti memenuhi capaian Folu Net SINK yang kemudian diwujudkan di dalam program Bio Carbon Fund terus bergulir.
Alhamdulilah kemudian mulai menampakkan hasil. Provinsi Jambi bersama-sama dengan Provinsi Kalimantan Timur kemudian memenangkan negosiasi dengan World Bank. Salah satu pendukung pendanaan di dalam isu penurunan rendah emisi (biasa dikenal karbon).
Selain itu agenda-agenda pemulihan gambut setelah BRG kemudian dilanjutkan BRGM (berdasarkan mandat Perpres No 120 Tahun 2020).
Maqom BRGM yang kemudian beranjak naik dengan menawarkan konsep “KHG Model Sistematis berkelanjutan” kemudian menetapkan KHG Sungai Mendahara – Sungai Batanghari (kemudian dikenal KHG Model) sebagai role model di dalam sebuah kepentingan berbagai kepentingan.
Berbagai rangkaian kegiatan dilakukan. Selain pekerjaan fisik seperti mengejar pembangunan sekat kanal, penananaman kembali, sumur bor maupun revitalisasi ekonomi, konsep KHG Model pelan-pelan kemudian dikerjakan.
Berbagai rangkaian kegiatan baik dimulai dari sosialisasi, mempertemukan para pihak, merekap data-data yang berhubungan dengan KHG Model kemudian tuntas dikerjakan tahun 2022.
Dilanjutkan dengan membicarakan rencana-rencana aksi, mengidentifikasikan masalah, membicarakan prioritas kerja, membentuk format kelembagaan hingga berbagai perangkat struktur organisasi yang menjadi “payung” sebagai tempat pertemuan kepentingan para pihak.
Rekomendasi kemudian dihasilkan. Disusunlah format pengelola KHG sebagai “muara” dari identifikasi yang telah dilakukan.
Menjelang akhir tahun, Provinsi Jambi kemudian didatangi Menteri LHK, Kepala BRGM dan Dubes Norwegia untuk melihat bagaimana pengelolaan gambut berhasil melewati “horor” El Nino yang mengancam tahun 2023.
Al Haris yang kemudian ditopang berbagai pihak seperti Dinas Kehutanan sebagai “leading sektor” dan Satgas Karhutla kemudian menjadi perhatian berbagai pihak. Baik nasional maupun internasional.
Bahkan tidak tanggung-tanggung. Kekaguman Menteri LHK dan Kepala BRGM terus disampaikan ketika melihat kondisi di lapangan.
Sembari menjawab Provinsi Jambi berhasil melewati “horor” El Nino, format kelembagaan KHG Model kemudian diwujudkan di dalam Surat Keputusan Gubernur Jambi akhir tahun 2023. Beberapa hari menjelang akhir tahun.
Dua prestasi Provinsi Jambi baik di dalam mencegah sekaligus menangani kebakaran melewati horor El Nino kemudian lahirnya kelembagaan Forum Pengelola KHG Sungai Mendahara -Sungai Batanghari kemudian “memantik” BRGM untuk dilanjutkan rapat kerja teknis yang diadakan di Jambi.
Berbagai provinsi seperti Provinsi Riau, Provinsi Sumsel, Provinsi Kalbar, Provinsi Kalteng, Provinsi Kalsel dan Papua kemudian datang ke Jambi. Sekaligus studi banding untuk melihat keberhasilan dan prestasi Provinsi Jambi.
Sejak tanggal 6 Mei yang dimulai dari kunjungan lapangan (field trip) kemudian dilanjutkan pemberian tanda apreasiasi kepada Dinas Kehutanan dan Gubernur Jambi kemudian dilanjutkan dengan berbagai agenda dan rangkaian kegiatan untuk merumuskan rencana kerja teknis tahun 2024.
Bak dirijen, kemampuan memimpin yang dimainkan Al Haris sebagai Gubernur Jambi yang memadukan berbagai langgam Melayu yang meliuk-liuk namun mampu menciptakan harmoni indah kemudian menjadikan musik enak didengar.
Tidak salah kemudian saya hanya mengucapkan.
“Pokoknya Jambi yahud, Pak Gubernur”.
Tunai sudah janji saya. Menjadikan Jambi menjadi pembicaraan nasional dan internasional.
“Sekali lagi, keren Pak Gub”.
Penulis : Musri Nauli, Advokat Tinggal di Jambi
Discussion about this post