SINARJAMBI.COM – Gugus Tugas Reforma Agraria (GTRA) Provinsi Jambi dinilai memiliki peran sentral nan penting untuk memberikan kepastian hukum hak atas tanah masyarakat. Hal itu dikatakan Gubernur Jambi Al Haris usai membuka rapat koordinasi (rakor) awal GTRA provinsi Jambi tahun 2024 di hotel Aston, Senin (29/4/2024) pagi.
Di sela-sela rakor, dilakukan penandatanganan kesepakatan dan kesepahaman sinergi untuk menyukseskan reforma agraria di provinsi Jambi. Untuk memberikan kepastian hak tanah masyarakat itu, tambah Al Haris, pemerintah pusat melalui Kementerian ATR/BPN RI membentuk GTRA.
“Tugas tim ini (GTRA) jelas ya, bagaimana ini memastikan hak-hak daripada masyarakat, kemudian aset-aset pemerintah dan lain sebagainya, termasuk juga hutan-hutan yang perlu ada kepastian hukum terkait pelepasan hak,” jelas Al Haris didampingi Kepala Kanwil BPN Provinsi Jambi, Agustin Iterson Samosir.
Untuk itu, Al Haris memaparkan bahwa tim GTRA provinsi Jambi terus bekerja untuk menata itu semua. Agar itu dapat terlaksana dengan baik, diperlukan rakor awal GTRA.
“Kemudian juga oleh karena itu kita bekerja, tim gugus tugas ini bekerja agar kita menata apakah itu tanah, aset-aset dan sebagainya. Maka perlu rapat awal dengan para Kantah (kantor pertanahan), narasumber nanti sudah ada dari Kementerian Perekonomian, Kementerian ATR/BPN dan Kementerian Desa.”
“Ini nanti ada arahan dari teman-teman narasumber untuk teman-teman tim (GTRA) bekerja di lapangan nantinya. Kita berharap Jambi kemarin nomor 3 nasional. Kita berharap 2024 ada juga peningkatan, kalau bisa masuk di 2 besar nantinya. Insya Allah mudah-mudahan,” harap Al Haris.
Dalam penyelesaian konflik lahan, tim GTRA telah diperkuat dengan unsur Korem Gapu, Polda Jambi dan Kejaksaan Tinggi Jambi. Masuknya unsur penegak hukum ini sesuai dengan Peraturan Presiden nomor 62 tahun 2023.
Keberadaan aparat penegak hukum (APH) ini, kata Al Haris, tentunya yang sebagai eksekutor di lapangan dalam penyelesaian konflik lahan. Untuk itu, diperlukan kolaborasi dan kekompakan tim GTRA dalam bekerja.
“Karena mereka kan di lapangan eksekusi, kami dengan BPN menyiapkan data-data. Nah mereka (APH) yang bekerja eksekusi, oleh karena itu perlu kekompakan tim. Tim ini perlu ada keterpaduan, sehingga yang namanya reforma agraria itu kan reformasi.”
“Artinya tim bekerja tanpa ada ego-ego lagi bekerja, bahwa kita mesti membuat langkah-langkah menata dengan baik apapun terkait isu konflik di daerah kita,” pungkas Al Haris yang juga selaku Ketua GTRA provinsi Jambi ini. (Lan)
Discussion about this post