OPINI

Dalam wacana pembangunan, kemiskinan kerap direduksi menjadi persoalan angka diukur melalui indikator konsumsi, kepemilikan aset fisik, dan akses terhadap infrastruktur dasar seperti rumah dan fasilitas mandi, cuci, kakus (MCK). Pendekatan semacam ini memang menawarkan kemudahan dalam pengukuran dan perbandingan statistik, namun sering kali mengabaikan kompleksitas sosial, kultural, dan geografis yang menyertai realitas kemiskinan itu sendiri. Misalnya, penduduk di...

Publik kembali dikejutkan dengan fenomena yang perlu disikapi secara serius dalam perspektif hukum tata negara, yakni penempatan anggota aktif Kepolisian Republik Indonesia (Polri) pada jabatan di luar struktur institusional kepolisian. Praktik semacam ini bukan hanya menyisakan persoalan etik, namun juga terang-terangan bertentangan dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Landasan hukum mengenai hal ini telah diatur secara jelas...

Candi Muarojambi merupakan salah satu situs cagar budaya paling penting di Indonesia. Terletak di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, kawasan ini merupakan peninggalan peradaban Melayu-Buddha yang berkembang dari abad ke-7 hingga abad ke-13. Dengan luas sekitar 3.981 hektar, Candi Muarojambi menjadi kompleks percandian terluas di Asia Tenggara. Nilai sejarah, arkeologis, dan kultural yang terkandung di dalamnya menjadikan situs...

Kawasan Komplek Percandian Muaro Jambi merupakan salah satu situs bersejarah terbesar di Asia Tenggara, terletak di Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi. Komplek ini memiliki nilai sejarah, budaya, dan arkeologi yang sangat penting sebagai bukti peradaban Melayu kuno. Namun, potensi luar biasa ini belum sepenuhnya dikembangkan sebagai destinasi wisata yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan regional. Pengembangan kepariwisataan...

Dalam upaya menurunkan angka stunting dan memperbaiki kualitas gizi masyarakat, penguatan Dana Desa dengan pendekatan tematik gizi menjadi langkah strategis yang mendesak untuk diwujudkan. Dana Desa, yang selama ini menjadi instrumen pembangunan di tingkat akar rumput, perlu diarahkan lebih tajam untuk menjawab persoalan kesehatan yang paling mendasar: pemenuhan gizi ibu dan anak. Untuk itu, dibutuhkan langkah konkret yang...

“Apakah kita sedang menyaksikan senjakala dunia pers Indonesia?” Pertanyaan ini bukan sekadar retorika, melainkan refleksi getir atas realitas yang kini dihadapi media di Tanah Air—khususnya media lokal yang sedang megap-megap bertahan di tengah badai disrupsi dan pengabaian sistematis oleh negara. Pers: Pilar Demokrasi yang Mulai Retak Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers secara tegas menempatkan pers sebagai...

Idul Adha tahun ini telah tiba, gema takbir berkumandang dari dusun hingga kota. Di Tanah Sepucuk Jambi Sembilan Lurah, semangat berkurban tidak hanya hadir dalam bentuk hewan yang disembelih, tetapi juga dalam bentuk nilai-nilai luhur yang terus hidup di tengah masyarakat kita. Di balik tradisi kurban, sesungguhnya tersimpan pesan spiritual yang kuat. Seperti yang diteladankan oleh Nabi Ibrahim...

Provinsi Jambi, yang terletak di jantung Pulau Sumatera, terus bergerak membenahi diri di bawah kepemimpinan Gubernur saat ini. 100 hari pertama masa kepemimpinan, publik mulai menaruh harapan sekaligus menilai arah kebijakan yang dijalankan. Meski waktu ini relatif singkat untuk menuntut hasil besar, periode ini krusial sebagai penentu arah, strategi, dan komitmen. Kepemimpinan bukan sekadar jabatan administratip, ia adalah...

Saat menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo pernah menegaskan bahwa pembangunan Indonesia harus dimulai dari desa. Pernyataan tersebut adalah, kalau desa bergerak, Indonesia pasti maju. Hal ini mencerminkan arah kebijakan pembangunan nasional yang berpihak kepada akar rumput. Gagasan ini selaras dengan visi pembangunan yang tertuang dalam butir ketiga Nawa Cita, yakni membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat...

Sebagai dampak dari kebijakan efisiensi anggaran, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025, Provinsi Jambi mengalami pengurangan dana transfer dari pemerintah pusat sebesar Rp94,8 miliar. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Provinsi Jambi melakukan langkah penyesuaian dengan berpedoman pada Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 dan KMK 29/2025, yang menghasilkan efisiensi total sebesar Rp239,367 miliar. Selisih dari hasil...