Pemerintah Provinsi Jambi melaksanakan Pengukuhan Gugus Tugas Daerah Bisnis dan Hak Asasi Manusia (HAM) Provinsi Jambi, di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi, Selasa (23/4/2024). Dalam acara pengukuhan tersebut, Gubernur Jambi, Al Haris, menegaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia adalah komitmen yang harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh seluruh elemen masyarakat. dan mendukung pengembangan bisnis yang berkelanjutan di wilayah tersebut....
Media massa merupakan pilar penting dalam pemberitaan program dan kegiatan pemerintah daerah, berfungsi sebagai sumber informasi yang menghubungkan masyarakat dengan kegiatan pemerintah. Mereka menyediakan berita dan informasi mengenai berbagai program dan kegiatan, seperti pembangunan infrastruktur, program sosial, dan kebijakan pendidikan, yang sangat penting bagi masyarakat untuk memahami dan menilai kinerja pemerintah daerah. Media massa juga memfasilitasi partisipasi publik...
Grand Design Pembangunan Kependudukan (GDPK) 5 Pilar adalah kerangka utama atau rencana induk pembangunan yang memuat visi, misi, arah kebijakan, tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kependudukan, yang telah diatur dalam Perpres Nomor 153 Tahun 2014. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 153 Tahun 2014 adalah peraturan yang mengatur tentang Pembangunan Kependudukan. Perpres ini merupakan peraturan yang penting dalam konteks...
Prinsip profesionalitas dalam konteks Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menekankan pada sikap dan perilaku yang diharapkan dari ASN (Aparatur Sipil Negara) dalam menjalankan tugasnya. Profesionalisme mencakup aspek-aspek seperti integritas, komitmen terhadap tugas, etika kerja, dan dedikasi terhadap pencapaian tujuan publik. Meningkatkan disiplin dan kompetensi adalah langkah yang diambil untuk memastikan bahwa ASN dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan...
Dalam konteks demokrasi, hak angket, yang diatur dalam UU Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, berperan sebagai alat penting dalam pengawasan dan pemantauan pemerintahan, dengan tujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik. Meski demikian, penggunaan hak ini dihadapkan pada tantangan dan risiko signifikan, termasuk risiko menjadi alat politik dan kegaduhan politik, serta potensi...
Kritikan terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) memang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses demokrasi. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemilu, KPU harus siap menghadapi berbagai macam pandangan dan kritik yang datang dari berbagai pihak, termasuk dari peserta pemilu, pengamat, serta masyarakat umum. Terkadang, kritik terhadap KPU bisa menjadi sangat beragam dan bahkan kontroversial. Namun, penting...
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 134 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tata Hubungan Kerja, dan Standar Kompetensi Staf Ahli Kepala Daerah merupakan landasan penting dalam administrasi pemerintahan di Indonesia. Peraturan ini memberikan pedoman tentang tata cara pengangkatan, kedudukan, kewajiban, hak, dan tanggung jawab staf ahli kepala daerah di berbagai tingkatan pemerintahan daerah di seluruh Indonesia. Selanjutnya, peraturan ini mengatur...
Setiap tanggal 20 Februari, seluruh dunia merayakan Hari Keadilan Sosial untuk mengingatkan pentingnya memperjuangkan masyarakat yang adil dan merata. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui platform resminya, mengumumkan tema Hari Keadilan Sosial Sedunia 2024 dengan slogan yang menginspirasi, yaitu Global Coalition for Social Justice: Bridging Gaps, Building Alliance (Koalisi Global untuk Keadilan Sosial: Menjembatani Kesenjangan, Membangun Aliansi). Tema yang menekankan...
Dalam upaya memperkuat kerjasama dan meningkatkan kualitas layanan kesejahteraan sosial di Provinsi Jambi, Kepala Dinas Sosialdukcapil, Drs. M. ARIF BUDIMAN, MH, didampingi oleh Asisten I Provinsi Jambi, Arief Munandar, SE serta OPD terkait, mengadakan rapat strategis di ruang rapat Sekda Provinsi Jambi (20/02/2024). Agenda utama rapat tersebut bertujuan untuk membahas rincian dan strategi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama antara...
Dalam konteks politik lokal, isu terkait potensi pemuda yang memiliki hubungan keluarga dengan pejabat tinggi dan berpotensi terpilih sebagai Anggota DPRD Provinsi tanpa pengalaman politik yang memadai telah menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Terkait dengan dinamika ini, pandangan yang beragam muncul di masyarakat. Beberapa melihat potensi dari keterlibatan pemuda dalam politik sebagai sarana untuk membawa ide-ide segar dan...
