SINARJAMBI.COM – Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan tantangan perekonomian Indonesia kedepannya. Salah satunya bagaimana respon negara besar terkait dengan kenaikan inflasi, sampai isu perubahan iklim.
“Kita ketahui bahwa ekonomi kita di tahun 2021 tumbuh di angka 3,6 persen secara year on year dan berbagai sektor menunjukkan angka positif. Dan Saya mau apresiasi roadmap dari BRI,” ujarnya pada pembukaan seminar webinar hybrid BRI Microfinance Outlook 2022 yang diikuti sinarjambi.com, Kamis (10/2/2022) pagi.
Seminar mengangkat tajuk “Boosting Economic Growth Through Ultra Micro Empowerment”.
Sementara, Menteri Keuangan Sri Mulyani menguraikan perbedaan penanganan pemulihan perekonomian nasional antara krisis karena pandemi covid-19 dengan krisis ekonomi nasional tahun 1997-1998 dan krisis global tahun 2008-2009.
Resiko perekonomian global, kata Sri Mulyani, perlu terus diantisipasi diantaranya tekanan inflasi global, normalisasi kebijakan, china switching policy dan resiko global lainnya.
Meski begitu, Indonesia merupakan salah satu negara yang level PDB-nya sudah kembali ke kondisi pra pandemi.
“Krisis yang diakibatkan covid itu memang betul-betul tekanan yang kepada masyarakat bawah. Ini karena ancaman kesehatan, kita tidak boleh melakukan aktivitas dan oleh karena itu 65 juta UMKM pasti akan sangat berpengaruh.”
“Dan inilah yang menyebabkan kenapa strategi dalam kita menangani krisis ekonomi akibat covid berbeda sekali, meski ada yang sama, tapi banyak sekali perbedaannya dibandingkan strategi waktu menangani krisis akibat global finance 2008-2009 dan juga pada 97-98,” ujar Sri Mulyani.
Sunarso selaku Direktur Utama Bank Rakyat Indonesia (BRI) mengatakan, pembentukan holding ultra mikro secara resmi lahir pada tanggal 13 September 2021. Dirinya pun menjelaskan awal ide membentuk holding ultra mikro yang di dalamnya terdapat PT Pegadaian dan PT Permodalan Nasional Madani (PNM).
“Latar belakang kami membentuk holding ultra mikro, kami melakukan riset bersama konsultan pada 2018. Ternyata di Indonesia ada 45 juta pelaku usaha ultra mikro yang masih butuh pendanaan. Baik pendanaan baru, maupun butuh pendanaan sifatnya tambahan.”
“Dari 45 juta itu yang sudah disentuh oleh lembaga pembiayaan itu baru 15 juta. Dan siapa lembaga pembiayaan itu, ada BRI, ada Pegadaian, ada juga BPR dan ada juga fintech,” jelas Sunarso.
Dikatakan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, Kementerian BUMN berkomitmen mendukung UMKM melalui peningkatan peran bank Himbara untuk terus mengakselerasi akses pendanaan.
“Kami dari Kementerian BUMN terus melakukan inovasi untuk dirasakan manfaatnya bagi masyarakat,” ujarnya. (Rolan)
Discussion about this post