SINARJAMBI.COM – Gubernur Jambi, Dr.H.Al Haris,S.Sos.,M.H., menyatakan, akan lebih memprioritaskan pelebaran jalan lintas Sumatera dari Sarolangun ke Jambi. Hal tersebut disampaikan Al Haris pada Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSRENBANG) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jambi Tahun 2023, bertempat di Hotel BW Luxury Jambi (05/04/2022).
“Saya mengharapkan ini masuk dalam program utama karena ini sangat penting karena kondisi saat ini jalan kita lebarnya hanya 7 meter sedangkan kendaraan yang melintasi lintas Sumatera itu jumlahnya sangat besar, seandainya jalan tersebut lebih dilebarkan lagi dan berdampak positif, paling tidak bisa mengurai kemacetan yang selama ini terjadi. Pelebaran jalan lintas Sumatera ini nantinya akan lebih kita perkuat di DPR RI nantinya,” ujar Al Haris.
“Pada tahun ini rencana kita akan melanjutkan pembangunan jembatan Sungai Rambut karena jembatan Sungai Rambut merupakan harapan masyarakat Jambi untuk memiliki pelabuhan, dimana jembatan inilah yang akan menghubungkan Ujung Jabung.”
“Saya juga telah menyampaikan kepada deputi bahwa proses pembangunan jalan tol Jambi Palembang pada wilayah Jambi tinggal terkait ganti rugi lahan, sehingga saya meminta Deputi mendorong pihak Elman untuk membayar ganti rugi lahan agar kepastian jalan tol ini segera selesai,” lanjut Al Haris.
Al Haris mengatakan, Musrenbang RKPD Tahun 2023 merupakan momentum yang penting, karena merupakan penyusunan rencana tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jambi Tahun 2021-2026.
“Musrenbang yang kita laksanakan ini adalah dalam rangka menyepakati permasalahan pembangunan, prioritas pembangunan, arah kebijakan pembangunan dan program/kegiatan, pagu indikatif dan indikator serta penyelarasan antara program/kegiatan pembangunan daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan nasional,” kata Al Haris.
Al Haris menyampaikan, terdapat 3 (tiga) isu strategis yang diangkat untuk pembangunan Tahun 2023, yaitu pemantapan pemulihan ekonomi, ketimpangan antar wilayah dan ketenagakerjaan. Mengacu pada isu strategis dan RPJMD serta memperhatikan keselarasan tema dan prioritas RKP Tahun 2023 maka tema RKPD Provinsi Jambi Tahun 2023 adalah “Peningkatan Produktivitas untuk Pertumbuhan Hijau”, yang selanjutnya dijabarkan dalam 5 (lima) prioritas pembangunan daerah sebagai berikut: Peningkatan Produktivitas Daerah, Pembangunan Infrastruktur Daerah, Pembangunan Manusia, Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup; dan Peningkatan Tata kelola Pemerintahan.
Lebih lanjut Al Haris memaparkan, prioritas pembangunan pertama diarahkan untuk meningkatkan nilai tambah pertanian, kehutanan dan perikanan melalui peningkatan produktivitas dan teknologi pengolahan rendah karbon, penanggulangan pengangguran disertai peningkatan pekerjaan yang layak.
Prioritas pembangunan kedua diarahkan untuk penguatan pelayanan dan infrastruktur dasar, memperluas akses terhadap sanitasi layak, serta peningkatan layanan infrastruktur sosial.
Prioritas pembangunan ketiga diarahkan untuk perluasan akses terhadap pendidikan, meningkatkan pemerataan pelayanan kesehatan dan gizi masyarakat, meningkatkan pembangunan gender, serta meningkatkan daya saing tenaga kerja.
Prioritas pembangunan keempat diarahkan untuk meningkatkan kolaborasi dalam penanganan kawasan hutan yang terdegradasi dan pencegahan deforestasi. Prioritas pembangunan kelima diarahkan untuk meningkatkan akuntabilitas, meningkatkan tata kelola layanan publik, meningkatkan kemampuan ASN, serta meningkatkan ketenteraman dan ketertiban umum.
“Semoga Musrenbang RKPD Provinsi Jambi Tahun 2023 ini dapat mewujudkan kualitas perencanaan yang lebih baik, dapat kita implementasikan serta memberikan manfaat untuk sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat Jambi,” pungkas Al Haris.
Kepala Badan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Jambi, Ir.Agus Sunaryo,M.Si melaporkan peserta Musrenbang RKPD Provinsi Jambi tahun 2023 sebanyak 600 peserta baik secara daring maupun luring dengan mengundang pemangku kepentingan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi, akademisi, organisasi profesi, tokoh masyarakat, organisasi masyarakat dan lembaga adat.
Musrembang ini bertujuan untuk menyepakati permasalahan pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan, program kegiatan, indikator dan target kerja serta klarifikasi program yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang Kabupaten/Kota. (Adv/Lan)
Discussion about this post