SINARJAMBI.COM – Ketua DPD Kaukus Perempuan Politik Indonesia (KPPI) Propinsi Jambi, Hj Saniatul Lativa yang juga Anggota DPR RI Komisi IX, Fraksi Partai Golkar sangat mengapresiasi gerak cepat (gercep) Suliyem Efendi yang sudah membentuk kepengurusan Dewan Perwakilan Cabang (DPC) KPPI Merangin.
Ini disampaikan Saniatul Lativa saat memberikan sambutan di Aula Rumah Dinas Bupati beberapa waktu lalu setelah prosesi pengukuhan.
“Terima kasih Ibu Suliyem Efendi atas gerak cepat membentuk kepengurusan KPPI Merangin. Ini amanah yang harus dijalankan semoga KPPI Merangin dapat berkembang,” katanya.
Menurutnya, organisasi KPPI organiasasi masyarakat yang bergerak dibidang sosial, ekonomi, dan politik. Yang mana pengurusnya itu terdiri dari pengurus lintas partai politik yang ikut dalam kontesntasi pemilu legislatif di 2019 lalu.
“Tujuannya adalah supaya perempuan yang maju menjadi caleg ada wadahnya. Karena masih banyak perempuan yang kurang percaya diri kemudian banyak faktor lainnya tidak mendukung dengan ketererwakilan perempuan. Sehingga sampai saat ini kuota perempuan 30 persen belum tercukupi. Padahal pemerintah sudah memberikan ruang,” jelasnya.
KPPI ini juga sebagai wadah untuk memajukan perempuan dan membantu pemerintah dalam mewujudkan keterwakilan pemerintah 30 persen apermasi baik di legislatid maupun di exekutife.
“Saya berharap 2024 ini keterwakilan perempuan 30 persen tercapai. Pengurus yang dilantik ini agar cepat mengurus segera menyusun program kerja. Saya selalu ketua DPD KPPI Jambi akan melibatkan pengurus disemua program yang nanti saya dapatkan dari pemerintah pusat,” terangnya.
“Hingga saat ini hampir semua kabupaten kota sudah terbentuk kepengurusan KPPI. Dan kita siap bersinergi dengan pemerintah,” tambahnya.
KPPI juga turut mengawasi bagaimana demokrasi dan pemenuhan hak hak politik perempuan ini bisa adil. Karena selama ini kesannya perempuan selalu termarginalkan tidak diberikan kesempatan dan juga tidak diberikan jabatan strategis.
“Bagaimana dia bisa mengambil kebijakan pro akan perempuan. Dengan adanya wadah ini perempuan percaya diri dan tentunya butuh support anggaran dari pemerintah serta segera didaftarkan di Kesbangpol. Selanjutnya lakukan audensi dengan pemerintah,” pungkasnya.(myd)
Discussion about this post