SINARJAMBI.COM – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Merangin menandatangani nota kesepahaman perjanjian kerja sama Memorandum of Understanding (MoU) bersama pihak BPJS Ketenagakerjaan Merangin bagi guru kontrak dan pegawai honorer non ASN dilingkup Dinas Pendidikan Kebudayaan Merangin.
Dalam kegiatan itu dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Merangin, H.M.Zubir M.Pd, Kepala Kejaksaan Negeri Merangin Martha Paulina Berliana SH MH, Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Muara Bungo, Sulistya Nisita Wirjawan Kepala Cabang BPJS Bangko Ahmad Nizam Farabi dan Guru kontrak non ASN perwakilan masing masing Kecamatan yang ada di Merangin.
Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Merangin H.M.Zubir M.Pd mengatakan, penandantangan MoU tersebut disambut baik oleh pihaknya sebagai upaya mensejahterakan para guru non ASN yang bekerja di bawah naungan Dikbud Merangin.
“Saya apresiasi MoU ini program BPJS ketenagakerjaan sangat bagus bagi guru non ASN untuk kesejahteraan dan sebagai perlindungan,” ujarnya.
Menurut H.M.Zubir, guru non ASN yang bekerja di sekolah sudah seharusnya diberi perlindungan mengingat tanggung jawab dan resiko pekerjaan.
“Kadang kala dalam melaksanakan tugas sehari hari banyak diluar dugaan mungkin ada resiko atau musibah yang tidak bisa dielak seperti kecelakaan. Melalui program ini lah nanti guru non ASN diberi ansuransi oleh pihak BPJS ketenagakerjaan,” jelasnya.
“Dan lagi program kita ini ada Inpres nya yang diperkuat dengan perbup,” tambahnya.
Dengan ansuransi yang dihadirkan di negara republik indonesia ini lanjut H.M.Zubir, harus didukung dan diikuti para guru non ASN (Honorer).
Dengan ansuransi yang dihadirkan di negara republik indonesia ini lanjut H.M.Zubir, harus didukung dan diikuti para guru non ASN (Honorer).
“Guru kontrak yang hadir pada hari ini diharapkan ikut dalam program itu, dan bagi yang belum hadir diharapkan mensosialisasikan kepada guru lainnya, apalagi dengan iuran yang ringan dengan prosedur yang mudah kita sudah dapat perlindungan ansuransi,” paparnya.
“Sekitar 1600 guru kontrak non ASN insya alloh akan ikut program ini,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala cabang BPJS ketenagakerjaan Muara Bungo Sulistya Nisita Wirjawan dalam sambutannya mengatakan, BPJS ketenagakerjaan memberikan perlindungan setiap warga negara indonesia terhadap aktifitas kerja termasuk juga kepada guru non ASN.
“Kaitannya kepatuhan pada penyelenggara negara artinya dalam hal ini kegiatan pada hari ini pemerintah Merangin. Karena ini adalah amanat dari implementasi intruksi presiden nomor 2 tahun 2021.”
“Jadi merujuk pada intruksi presiden bahwa salah satu pasalnya tenaga kerja yang bekerja penyelenggara negara non ASN, itu harus diberikan perlindungan,” terangnya.
“Jadi konsep kami tidak ada diskriminasi antara ASN dan non ASN,” tambahnya.
Disamping itu, program ini bagaimana dengan saudara saudara kita non ASN, tidak boleh didiskriminasi karena perannya sangat penting sekali apalagi tenaga kependidikan non ASN.
“Negara hadir memberikan perlindungan terhadap kemungkinan kemungkinan resiko suatu waktu akan terjadi,” sebutnya.
Selain itu aktifitas perlindungan kerja dapat diimplementasikan dalam lima program, pertama jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan kelima program terbaru pemerintah adalah jaminan kehilangan pekerjaan.
“Kami berharap penandatanganan MoU ini bersama Dinas Pendidikan Merangin bisa diinplementasikan dan didaftarkan dalam program BPJS ketenagakerjaan khususnya program kecelakaan kerja dan kematian. Semoga program ini diikuti seluruh guru Non ASN di Merangin,” tutupnya. (Yaz)
Discussion about this post