SINARJAMBI.COM – Wakil ketua DPRD Provinsi Jambi Ivan Wirata melaksanakan Stuba bersama Anggota Badan Musyawarah & Bapemperda
DPRD Provinsi Jambi ke Dirjen Bina
Pembangunan Daerah Kemendagri Republik Indonesia, Rabu (7/10/2026).
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Ivan
Wirata, meminta Pemerintah Provinsi Jambi melengkapi seluruh dokumen pendukung sebelum pembahasan substansi perubahan RPJMD Provinsi Jambi 2025-2029 dilanjutkan. Bagi DPRD, perubahan dokumen perencanaan pembangunan daerah tidak cukup hanya didasarkan pada alasan bahwa
perubahan dimungkinkan.
Setiap perubahan harus memiliki dasar hukum yang jelas, hasil pengendalian dan evaluasi, data fiskal, serta alasan substantif yang dapat diuji. Hal itu mengemuka dalam rapat konsultasi
perubahan RPJMD Provinsi Jambi.
Hingga tahapan tersebut, belum ada keputusan final DPRD untuk menerima maupun menolak substansi perubahan yang diusulkan pemerintah daerah. Ivan mengatakan, pemerintah perlu menyerahkan dokumen evaluasi RPJMD/RKPD 2025-2026, telaah hukum, kronologi surat dan koordinasi, serta matriks perubahan lama dan baru. Kelengkapan tersebut penting agar DPRD
dapat melihat secara utuh alasan di balik setiap perubahan yang diajukan.
“Perubahan RPJMD harus bertumpu pada
hasil pengendalian dan evaluasi serta alasan yang konkret. Jangan hanya menyebut bahwa perubahan dimungkinkan. Kita harus melihat
apa yang berubah, mengapa berubah,
program apa yang terdampak dan bagaimana konsekuensinya terhadap kemampuan fiskal daerah,” ujarnya.
“Kalau ada rencana kerja sama, perlu jelas dengan siapa, untuk kegiatan apa, dasar hukumnya apa, dan apa dampaknya terhadap dokumen perencanaan. Semua harus dikaitkan dengan sasaran dan program yang memang akan berubah,” jelasnya. (*)







Discussion about this post