SINARJABI.COM – Sebanyak 400 petugas mulai melakukan pendataan lapangan dalam pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di Kota Jambi. Pendataan dilakukan secara door to door di 11 kecamatan dan 68 kelurahan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
Pelaksanaan sensus ditandai dengan Apel Pencanangan Siaga Sensus Ekonomi 2026 yang dipimpin Wali Kota Jambi, Maulana, di halaman Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Jambi, Jumat 19 Juni 2026.
Dalam kesempatan tersebut, Pemkot Jambi bersama BPS Kota Jambi dan unsur Forkopimda menandatangani piagam pencanangan sebagai tanda dimulainya pendataan lapangan.
Maulana mengatakan, Sensus Ekonomi menjadi instrumen penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, data yang diperoleh akan menjadi dasar pemerintah dalam merancang berbagai program, khususnya di bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Data yang akurat sangat dibutuhkan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan. Karena itu kami berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi yang ada,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil sensus nantinya tidak hanya digunakan untuk memotret kondisi ekonomi daerah, tetapi juga mendukung berbagai program pemerintah yang membutuhkan basis data yang valid, seperti layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan.
Menurut Maulana, seluruh ketua RT di Kota Jambi telah diberi informasi terkait pelaksanaan sensus sehingga diharapkan dapat membantu kelancaran pendataan di lapangan.
“Kami ingin data yang diperoleh benar-benar akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” katanya.
“Data yang akurat sangat dibutuhkan untuk menentukan arah kebijakan pembangunan ke depan. Karena itu kami berharap masyarakat dapat menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi yang ada,” ujarnya.
Ia menjelaskan, hasil sensus nantinya tidak hanya digunakan untuk memotret kondisi ekonomi daerah, tetapi juga mendukung berbagai program pemerintah yang membutuhkan basis data yang valid, seperti layanan sosial, pendidikan, dan kesehatan.
Menurut Maulana, seluruh ketua RT di Kota Jambi telah diberi informasi terkait pelaksanaan sensus sehingga diharapkan dapat membantu kelancaran pendataan di lapangan.
“Kami ingin data yang diperoleh benar-benar akurat sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan baik oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” katanya.
Maulana juga mengingatkan para petugas sensus agar tetap semangat dalam menjalankan tugas. Ia menyadari proses pendataan tidak mudah karena harus menjangkau ratusan ribu rumah tangga dan pelaku usaha yang tersebar di seluruh wilayah Kota Jambi.
“Saya yakin petugas mampu menjalankan tugas ini dengan baik. Yang terpenting adalah menjaga ketelitian dan memastikan setiap data yang dihimpun sesuai fakta di lapangan,” ujarnya. (*)
Discussion about this post