SINARJAMBI.COM – Pertumbuhan ekonomi Jambi terus dikebut Gubernur Jambi Dr H Al Haris, S.Sos, MH lewat penandatanganan kesepakatan bersama dan berita acara pembentukan forum Sumatera 10.
Penandatanganan dilakukan di sela-sela Rapat Koordinasi (Rakor) Gubernur se-
Sumatera tahun 2026 diselenggarakan
di Hotel JW Marriott, Kota Medan, Sumatera Utara, Rabu (9 September 2026).
Rakor dipimpin Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI Tito Karnavian. Tampak juga Plt Dirjen Perdangangan Luar Negeri Tommy Andana. Mendagri Tito Karnavian menyampaikan Rakor Pemerintahan se-Sumatera menjadi platform penting untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Sinergi ini esensial dalam menjaga stabilitas dan mendorong pembangunan di seluruh wilayah Sumatera.
Mendagri menegaskan bahwa Rakor Pemerintahan se-Sumatera ini berfokus pada dua isu utama. Pembahasan meliputi situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) terkini yang menjadi perhatian nasional.
Sementara itu, Kadis Kominfo Provinsi Jambi Ariansyah menjelaskan bahwa rakor dihadiri seluruh gubernur dari 10 provinsi di Pulau Sumatera. Mulai dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Bangka Belitung dan Lampung.
Langkah strategis ini, tambah Ariansyah, dirancang untuk menyelaraskan arah kebijakan demi kesejahteraan kawasan sub-regional Pulau Sumatera.
“Poin utama Nota Kesepahaman
(MoU) yang disepakati oleh 10
Gubernur se-Sumatera dalam Rapat
Koordinasi (Rakor) tahun 2026 berfokus
pada sinkronisasi rencana
pembangunan antardaerah dengan
kebijakan nasional,” ujar Ariansyah, Rabu (9/9/2026).
Berikut adalah 4 poin utama
kesepakatan dalam MoU tersebut:
1. Urusan Logistik dan Konektivitas
Antarwilayah
Menyelaraskan arus logistik,
penguatan jalur rantai pasok, dan
konektivitas infrastruktur
transportasi antarprovinsi di
Sumatera untuk memperlancar
mobilitas barang dan menekan
biaya operasional.
2. Pembangunan Ekonomi Hijau dan
Berkelanjutan
Menyatukan komitmen dalam
transisi energi, hilirisasi komoditas
unggulan secara ramah lingkungan,
serta investasi hijau guna
memastikan pertumbuhan ekonomi
tidak merusak ekosistem alam Pulau
Sumatera.
3. Digitalisasi Data Pembangunan
Mendorong integrasi dan
pertukaran data antarpemerintah
provinsi di Sumatera untuk
mendukung pengambilan kebijakan
yang berbasis data (data-driven)
secara akurat dan transparan.
4. Sinergitas Investasi Regional dan
Perdagangan Internasional
Menjadikan kerja sama regional ini
sebagai jembatan untuk membawa
potensi lokal Sumatera masuk ke
pasar sub-regional yang lebih luas. (*)
Discussion about this post