SINARJAMBI.COM – Wali Kota Jambi, Dr. dr. H. Maulana, M.K.M., terus memperkuat kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat. Komitmen tersebut kembali diwujudkan melalui sinergi dengan Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dalam rangka Kunjungan Kerja (Kunker) Spesifik di Provinsi Jambi, Senin malam (29/9/2025).
Acara yang berlangsung di Aula Griya Mayang, Rumah Dinas Wali Kota Jambi ini langsung dihadiri Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, S.H., M.H., beserta anggota komisi II lainnya.
Selain itu juga hadir Wakil Wali Kota Diza Hazra Aljosha, S.E., M.A., Wakil Bupati Kerinci, H. Murison, S.Pd, S.Sos, M.Si, Ketua Komisi I DPRD Kota Jambi Muhili Amin, Asisten Administrasi Umum Pemprov Jambi Jangcik Mohza, Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jambi Humaidi, A.Ptnh., M.M., beserta jajaran Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota se-Provinsi Jambi. Tampak pula hadir Sekretaris Daerah Kota Jambi A. Ridwan, beserta jajaran di lingkup Pemerintah Kota Jambi.
Wali Kota Maulana menegaskan, kolaborasi strategis ini menjadi bagian penting untuk memastikan sinkronisasi program pembangunan antara pusat dan daerah, sekaligus memperjuangkan kepentingan masyarakat Kota Jambi di tingkat nasional.
Dalam sambutannya, Wali Kota Maulana menyampaikan apresiasinya atas kunjungan kerja Komisi II DPR RI, yang dinilainya menjadi momentum penting untuk memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah daerah dengan pusat.
“Suatu kebanggaan tentunya bagi kami, Ketua Komisi II DPR RI beserta rombongan dapat bersilaturahmi dengan Pemerintah Kota Jambi. Untuk itu, malam ini terasa istimewa, insyaAllah banyak manfaatnya dari silahturahmi ini,” ujar Wali Kota Maulana.
Dalam pertemuan itu, Wali Kota Maulana juga memaparkan fokus kerja Pemkot Jambi yang sejalan dengan bidang dari Komisi II DPR RI. Diantaranya adalah terkait dengan permasalahan penanganan banjir dan klaim aset Barang Milik Negera (BMN) yang dikelola oleh PT. Pertamina EP Jambi.
Katanya, sistem pengendalian banjir di Kota Jambi saat ini dilakukan dengan melakukan pekerjaan normalisasi anak sungai dan drainase perkotaan, dengan merevitalisasi sepanjang 13 kilometer sistem Sungai Asam.
“Secara bertahap, kami menyelesaikan satu demi satu bersama Balai Wilayah Sungai dengan fokus kerja berada dikawasan sepanjang sistem Sungai Asam, yang insyaAllah dengan pekerjaan ini dapat mengurangi dampak banjir hingga 60 persen,” ungkapnya.
Dalam penanganan banjir tersebut, Wali Kota Maulana juga menyebut, Pemkot Jambi juga telah merencanakan pembangunan 3 kolam retensi. Yaitu, Kolam Retensi Kampung Banjir, Kolam Retensi Lingga Permai dan Kolam Retensi Lorong Arwah.
“Kami telah menyiapkan lahan seluas 9,1 hektar untuk kolam retensi dengan kedalaman 4,2 meter, sekaligus akan menjadi Danau Buatan yang akan dimanfaatkan sebagai kawasan wisata sehingga mempunyai nilai ekonomis,” sebutnya.
“Dalam hal ini kami juga telah menyiapkan anggaran sebesar Rp. 75 miliar yang didapat melalui kolaborasi antara Pemerintah Kota, Provinsi dan Pusat, yang akan dipergunakan untuk pembebasan lahan seluas 9,1 hektar tersebut,” lanjutnya.
Sementara itu, terkait dengan kawasan zona merah dikawasan PT. Pertamina EP, Maulana menyampaikan indikasi jumlah sertipikat yang diklaim oleh Pertamina berada diatas Barang Milik Negera (BMN) sebanyak ±5.506 bidang di tujuh Kelurahan terdampak. Yaitu, Simpang III Sipin ± 74 bidang, Mayang Mangurai ± 64 bidang, Kenali Asam ± 1.843 bidang, Kenali Asam Bawah ± 1.314 bidang, Kenali Asam Atas ± 645 bidang, Paal Lima ± 918 bidang, dan Suka Karya ± 648 bidang.
“Pada prinsipnya kami memohon bantuan kepada Ketua Komisi II DPR RI agar bagaimana hak milik saudara-saudara kita yang diklaim oleh pihak Pertamina ini bisa terselesaikan, karena sudah puluhan tahun tidak selesai,” ungkapnya.
“Mudah-mudahan dengan kekompakan dan silahturahmi ini bisa menyelesaikan setiap permasalahan yang ada, sehingga kita dapat meninggalkan legacy yang baik bagi masyarakat,” jelas Wali Kota Maulana.
Ketua Komisi II DPR RI, Dr. H. Muhammad Rifqinizamy Karsayuda, merespons positif rencana Pemerintah Kota Jambi terkait proyek normalisasi sungai sebagai salah satu langkah strategis dalam penanganan banjir.
“Saya juga pernah mengaspirasikan hal yang sama di tanah kelahiran saya, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan, dan Alhamdulillah permasalahan banjir dapat terselesaikan dengan alokasi dana Rp 400 miliar melalui APBN, menggunakan mekanisme yang sama seperti yang ingin diterapkan di Kota Jambi saat ini,” ujarnya.
Langkah progresif Wali Kota Maulana dalam menangani banjir di Kota Jambi melalui semangat gotong royong, dengan melibatkan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, tercatat sebagai salah satu inovasi pertama di Indonesia. Kolaborasi lintas pemerintahan ini menjadi contoh nyata bagaimana permasalahan banjir dapat diselesaikan secara terpadu, efektif dan bergotong royong.
“Ini adalah suatu terobosan yang baik dan masyarakat harus tau ini, karena terobosan ini cukup berani melalui inisiatif yang dilakukan,” sebutnya.
Secara tegas, Ketua Komisi II DPR RI itu berkomitmen untuk mengawal apa yang tengah diperjuangkan oleh Pemerintah Kota Jambi dibawah kepemimpinan Maulana-Diza saat ini, khususnya upaya penanganan banjir dan permasalahan kawasan zona merah.
“Apa yang kanda Wali Kota paparkan tadi telah saya foto dan saya kirim kedua orang, yang pertama saudara Dody Hanggodo selaku Menteri Pekerjaan Umum (PU) dan kedua saya juga kirim kepada Dwi selaku Dirjen Sumber Daya Air Kementerian PU,” tegasnya.
“Dan dari Pak Dwi menanggapinya akan mengawal hingga tuntas untuk Kota Jambi. Sementara itu, untuk kawasan zona merah tadi sudah langsung panggil Pak Kakanwil, secara umum kebutuhan waktu yang dibutuhkan sesuai perundang-undangan selama 6 bulan, tapi Saya minta dipercepat menjadi 4 bulan insyaAllah selesai terhitung sejak hari ini,” tutup Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy.
Dengan dukungan penuh dari Komisi II DPR RI dan koordinasi langsung dengan kementerian terkait, diharapkan langkah percepatan penanganan banjir dan penyelesaian kawasan zona merah di Kota Jambi dapat segera terwujud. Komitmen ini menjadi sinyal positif bagi warga Kota Jambi bahwa upaya pemerintah daerah dalam mewujudkan Kota Jambi yang tangguh, tertib, nyaman dan bahagia terus mendapatkan pengawalan hingga tuntas. (*)
Discussion about this post