SINARJAMBI.COM – Capaian yang sangat baik diraih Bank Indonesia dalam survei integritas secara nasional yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI untuk tahun 2024. Pengumuman hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2024 berlangsung di gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (22/1/2025).
Dikutip dari laman KPK bahwa indeks SPI terbaik antara lain pada kategori kementerian didapat oleh Kementerian Luar Negeri dengan skor 85,73, kategori lembaga non-kementerian diraih Bank Indonesia dengan skor 86,7.
Kategori pemerintah provinsi dengan tipe besar diraih Pemprov Jawa Tengah dengan skor 79,5, kategori pemerintah kota bertipe besar diraih Kota Yogyakarta dengan skor 79,4 dan kategori pemerintah kabupaten bertipe besar diraih Kabupaten Batang dengan skor 80,5.
Hasil SPI dirumuskan dalam bentuk Indeks Integritas Nasional, yang memberikan gambaran umum tingkat integritas di seluruh Indonesia. Indeks Integritas Nasional tahun ini naik 0,56 poin dari tahun sebelumnya. Meski demikian, capaian angka itu masih belum mampu mendongkrak integritas nasional dari kategori rentan.
Ketua KPK Setyo Budiyanto dalam sambutannya menyampaikan, peningkatan indeks integritas membutuhkan komitmen pimpinan organisasi untuk memimpin perbaikan nyata, menjadi teladan perubahan dan mendukung konsistensi pencapaian tujuan organisasi. Ia juga menekankan, integritas harus dibiasakan hadir secara sistematis dalam keseharian, sehingga berkembang menjadi sebuah kesadaran.
“Kesadaran berintegritas atau kehidupan berintegritas adalah wujud algoritma integritas seperti halnya algoritma yang membaca pola aktivitas atau kebiasaan kita saat menggunakan gadget. Jika kita selalu membahas tentang integritas setiap saat, maka saya yakin apa yang kita lakukan sehari-hari akan diisi oleh hal-hal baik dan lingkungan yang berintegritas,” kata Setyo.
Peserta survei berasal dari 641 instansi yang tersebar di seluruh Indonesia serta dua BUMN. Tercatat 843.017 responden mengisi kuesioner SPI, dan 601.453 di antaranya diolah menjadi menjadi indeks SPI.
Kuesioner yang diolah tersebut berasal dari 390.754 responden internal, yaitu aparatur sipil negara (ASN) dan non-ASN yang telah menjabat minimal 1 tahun; 201.927 responden eksternal, yaitu pengguna layanan dari masyarakat, pengusaha dan vendor; serta 8.772 eksper dan pemangku kepentingan, yaitu BPK, BPKP, Ombudsman, jurnalis; dan lain-lain. (*/Lan)
Discussion about this post