SINARJAMBI.COM – Penjabat (Pj) Walikota Jambi Sri Purwaningsih tak bosan-bosannya terus mengingatkan ASN jajaran Pemerintah Kota Jambi untuk menegakkan netralitas menghadapi Pemilu 2024. Hal itu ditekankannya saat memimpin rapat koordinasi Camat dan Lurah se-kota Jambi tahun 2023.
Bertempat di aula Griya Mayang rumah dinas Walikota Jambi, Senin (18/12/2023) pagi, Sri Purwaningsih didampingi Sekda kota Jambi A Ridwan. Hadir seluruh Staf Ahli, Asisten, kepala OPD dan pejabat terkait lainnya.
“Saya tekankan kembali terkait dengan masalah netralitas ASN, karena Camat dan Lurah ini semuanya PNS. Berbeda dengan Kabupaten, ada Lurah dan kepala desa. Kalau kepala desa kan dipilih oleh warganya. Camat dan Lurah di kota Jambi ini ditetapkan oleh kepala daerah.”
“Semuanya PNS, jadi aturan tentang netralitasnya ASN juga saya sampaikan, larang-larangannya juga Saya sampaikan. Supaya tidak bersinggungan dengan masalah hukum saya juga ingatkan,” tegasnya.
Selain terkait netralitas ASN di pemilu 2024, banyak hal yang disampaikan oleh Sri Purwaningsih untuk menjadi perhatian jajaran camat, lurah dan pejabat Pemkot Jambi. Salah satunya mengenai pengentasan kemiskinan ekstrem.
*Alhamdulillah hari ini Pak Sekda mengumpulkan seluruh Camat dan Lurah se-kota Jambi. Kami tadi membahas terkait hal-hal yang menjadi tugas pokok fungsinya para Camat dan para Lurah. Kami mengingatkan bahwa ada peraturan Walikota, ada peraturan pemerintah yang mengatur tentang batasan tugas mereka. Dan saya sampaikan supaya itu dibuka, dibaca dan dikerjakan.”
“Selain itu tadi juga saya sampaikan bahwa, sekarang itu kita punya isu-isu strategis nasional yang harus diselesaikan garda terdepan. Terkait dengan inflasi, kemiskinan ekstrim, stunting dan lain-lainnya.”
“Jadi para Lurah kita tekankan supaya benar-benar mengetahui secara persis siapa warganya yang stunting, siapa warganya yang miskin ekstrim dan seterusnya. Melakukan validasi, verifikasi data-datanya dengan koordinasi dengan dinas-dinas, Camat supaya semuanya valid,” pinta Sri Purwaningsih.
Di forum ini juga Sri Purwaningsih mendapat informasi terkait belum maksimalnya serapan anggaran Bantuan Keuangan Bersifat Khusus (BKBK) dari pemerintah provinsi (Pemprov) Jambi di beberapa kecamatan dan kelurahan.
Namun, Sri Purwaningsih memaklumi karena dana yang ditransfer pemprov Jambi pada triwulan IV terlalu mepet. Untuk itu, Ia meminta setelah rakor, agar Camat dan Lurah kembali rapat lanjutan membahas BKBK dengan OPD terkait. Ini dilakukan tak lain agar masalah di atas dapat segera diselesaikan.
“Inilah forum ini. Program pembangunan, mau persiapan pemilu semuanya kita kupas di hari ini. Dan tidak lanjutnya ternyata ada beberapa Camat yang masalah BKBK yaitu realisasinya rendah karena transfer dari provinsi juga baru saja.”
“Singkat waktunya mepet dan Saya minta hari ini juga untuk dibahas, supaya tidak lama waktu untuk menyelesaikan administrasi hanya tinggal 2 hari. Kalau hari ini bisa diselesaikan, cari solusinya maka besok bisa disikapi dan InsyaAllah targetnya bisa sesuai dengan yang diinginkan,” ujarn Sri Purwaningsih. (Rolan)
Discussion about this post