Setelah melalui berbagai rangkaian panjang termasuk komitmen Pemerintah Provinsi Jambi didalam mendukung capaian pembangunan berkelanjutan, maka proses selanjutnya Pemerintah Provinsi Jambi dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sedang membangun proses negosiasi dengan World Bank. Salah satu penyumbang dana di dalam program Bio Carbon Fund.
Berdasarkan dokumen, instrumen dana biokarbon didirikan untuk mendorong proyek-proyek yang menunjukkan bagaimana pertanian, kehutanan dan kegiatan penggunaan lahan lainnya (AFOLU) dapat menghasilkan pengurangan emisi serta manfaat lingkungan dan sosial jangka panjang yang dapat diukur, dipantau dan disertifikasi dan berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan.
Selain itu Berdasarkan dokumen Letter of Intern (LoI) antara KLHK dan World Bank (WB), Program BioCF-ISFL akan segera memasuki fase Perjanjian Pembayaran Berbasis Kinerja (ERPA) pada tahun 2023.
Adapun total komitmen Pembayaran Kinerja/ Result Base Payment (RBP) oleh WB kepada pemerintah Jambi melalui Pemerintah Pusat adalah sebesar USD 70 Juta.
Komintmen ini pada bulan Maret 2023 sempat turun menjadi USD 50 juta karena mundurnya 2 (dua) lembaga donor (Kementerian Ingris).
Namun pada bulan Agustus 2023, komitmen tersebut kembali menjadi USD 70 juta dengan syarat perjanjian ERPA antara negara-negara donor yang diwakili oleh WB dengan pemerintah Indonesia harus dapat ditandatangani paling lambat akhir Januari 2024.
Berdasarkan perkembangan diatas, maka tim pelaksana program BioCF baik dari perwakilan WB, KLHK dan Pemprov Jambi berupaya melakukan berbagai proses untuk mendorong percepatan pemenuhan semua persyaratan untuk penandatangan ERPA dan diharapkan dapat dilaksanakan pada akhir Desember 2023.
Untuk mendukung transparansi dan sekaligus mempunyai nilai jual, beberapa waktu yang lalu, Presiden Jokowi dari lantai utama Bursa Efek Indonesia, Jakarta, meluncurkan Bursa Karbon Indonesia. Bursa Karbon mempunyai perwujudan nyata dari bangsa Indonesia untuk berjuang bersama dunia melawan ancaman dan krisis perubahan iklim.
Hasil dari perdagangan kemudian diinvestasikan kembali didalam upaya menjaga lingkungan. Khususnya melalui pengurangan emisi karbon.
Indonesia memiliki potensi yang cukup besar di dalam menjalankan nature based solution. Bahkan Indonesia menjadi satu-satunya negara yang sekitar 60% pemenuhan pengurangan emisi karbonnya berasal dari sektor alam. Sehingga potensi bursa karbon sangat besar di dalam menjaga lingkungan dan pembangunan yang berkewajiban.
Al Haris sebagai Gubernur Jambi menghadiri launcing Bursa Karbon Indonesia. Bersama-sama dengan Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Jambi menjadi pioneer di dalam pemenuhan target pengurangan emisi karbon Indonesia.
Dengan target 140 juta m3, Provinsi Jambi sudah mampu menyumbang potensi hingga 14 juta m3 – 19 juta m3.
Dengan kemampuan managerial, pilot project Provinsi Jambi mampu menjadi leading di tengah isu lingkungan dalam tingkat global.
Sehingga nama Pemerintah Provinsi Jambi menjadi daya tarik yang menarik perhatian global.
Keren, Pak Gub.
Penulis : Musri Nauli, advokat tinggal di Jambi
Discussion about this post