SIMARJAMBI.COM – Jumlah tenaga pendidik atau guru SD dan SMP di kota Jambi masih dirasa kurang. Pasalnya, jumlah guru yang pensiun sangat banyak dibandingkan penerimaan guru.
“Yang pasti tenaga pendidik kepala sekolah untuk tingkat SD kita masih kurang dan juga ada persyaratan. Kemarin kita adakan lagi seleksi bagi sekolah-sekolah yang sudah melaksanakan sekolah penggerak, tetapi masih kurang juga stok kita. Nanti akan kita tambah lagi, indikatornya akan kita turunkan agar supaya lebih banyak lagi calon-calon kepala sekolah. Itu jadi masalah kita.”
“Karena jumlah pensiun dengan jumlah stok yang ada ini tidak berimbang, yang pensiun itu banyak sekali. Satu tahun itu bisa 300 guru yang pensiun. (Sementara) penambahan dari pemerintah pusat pun sangat minim,” jelas Fasha usai upacara Hardiknas di lapangan kantor Walikota Jambi, Selasa (31/5/2022).
Sebenarnya, pemerintah pusat telah membuka kran penambahan lewat penerimaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Namun belakangan, upaya yang dilakukan pemerintah pusat itu mendapat penolakan dari daerah. Salah satunya pemerintah kota Jambi. Pasalnya, pemerintah daerah dibebankan untuk menganggarkan gaji PPPK tersebut.
“P3K juga dulu dijanjikan kepada kita banyak tetapi ternyata di ujung pada saat pendaftaran, komitmen pemerintah pusat berubah. Yang tadinya penggajian dilakukan oleh pemerintah pusat, tapi dibebankan kepada APBD. Kita tidak mampu, karena membutuhkan dana yang sangat besar. Ratusan miliar.”
“Kemudian juga Kami menghimbau juga kepada pemerintah pusat, apabila P3K ini harus dilakukan, harus dibayarkan oleh APBD, berikan kami kewenangan untuk menyeleksi ini semua. Karena kami punya prioritas bagaimana P3K kami, honor-honor kami di daerah ini bisa kami angkat menjadi P3K dengan seleksi yang terbatas, dengan seleksi yang minim.”
“Tetapi kalau dibuka oleh pusat, takutnya nanti tenaga horror daerah lain masuk ke kota Jambi. Masa kami harus bayar pakai APBD, kan tidak adil. Itu yang kami minta kepada pemerintah pusat untuk mengeluarkan juknis terkait P3K. Berikan kami kewenangan untuk mengangkat honor kami, karena itu menggunakan APBD kami.”
“(Terkait ini) sudah (disampaikan) berkali-kali, tinggal kawan-kawan media lah. Bantu ya. (Tanggapan dari pemerintah pusat) belum ada,” tutup Fasha. (Rolan)
Discussion about this post