SINARJAMBI.COM – Sektor ekonomi dan keuangan terus dalam proses pemulihan pada masa pendemi yang didukung dengan semakin membaiknya penanganan covid-19. Otoritas Jasa Keuangan pun mengucapkan terima kasih kepada Presiden, seluruh jajaran menteri dan seluruh lembaga atas capaian ini. Capaian bagus ini merupakan basis OJK untuk melangsungkan aktivitas ekonomi dan aktivitas masyarakat. Meski belum bisa melakukan 100 persen aktivitas sosial dan ekonomi.
Dikatakan Ketua Dewan Komisioner OJK Wimboh Santoso, sesuai mandat OJK dalam undang-undang nomor 21 tahun 2011 bahwa OJK diberi mandat untuk menjaga stabilitas sektor keuangan dengan memadukan berbagai kebijakan, baik mikro maupun makro. Sehingga OJK selalu melakukan koordinasi dengan Bank Indonesia, kementerian keuangan, LPS dan lainnya dalam membahas kebijakan-kebijakan baik mikro maupun makro untuk bisa mengatur, mengawasi dan melindungi kepentingan konsumen di sektor jasa keuangan.
Berdasarkan mandat tersebut, tambah Wimboh Santoso, bahwa stabilitas sistem keuangan terjaga ditunjukkan dengan indeks stabilitas sistem keuangan yang terkendali dan perbaikan berbagai indikator-indikator keuangan lainnya. Di sektor perbankan pada akhir 2021 lalu, kredit sudah bertumbuh 5,2 persen (yoy) dengan NPL yang terkendali pada level 3 persen dan cenderung turun dari tahun lalu, dimana tahun 2021 sebesar 3,06 persen.
“Namun dimasa pandemi covid ini kita masih mempunyai PR yaitu restrukturisasi kredit dalam rangka covid yang jumlahnya sudah semakin menurun yaitu 693,6 triliun. Ini jauh di bawah level tertinggi pada saat itu 830,5 triliun pada tahun 2020. Namun kami sudah kita minta kepada sektor keuangan perbankan untuk selalu membentuk pencadangan. Sehingga level cadangan terakhir sudah 14, 85 persen atau dalam rupiah 103 triliun. Ini akan terus kami minta untuk lebih cepat lagi membentuk cadangan, agar pada saat dinormalkan nanti sudah tidak terjadi yang kita sebut cliff effect,” ujarnya di acara pertemuan tahunan industri jasa keuangan 2022 sekaligus peluncuran taksonomi hijau oleh Presiden Joko Widodo secara virtual di channel YouTube OJK yang diikuti sinarjambi.com, Kamis (20/1/2022).
Dipaparkan Wimboh Santoso, perbankan juga permodalannya cukup kuat jauh di atas threshold yaitu 25,67 persen. Dan juga didukung pertumbuhan dana masyarakat yang terus meningkat yang pada akhir tahun 2021 berjumlah 12,21 persen secara year on year. Di pasar modal telah pulih, bahkan lebih bagus pada level sebelum covid-19. Indeks harga saham sudah mencapai 6.693,40 pada 14 Januari yang lalu. Angka ini jauh pada level sebelum pandemi yaitu 5.361,25. Capaian ini, kata Wimboh Santoso merupakan peringkat ketiga terbaik di Asia.
Sedangkan kapitalisasi pasar mencapai angka Rp 8.252 triliun pada 30 Desember tahun lalu. Angka ini juga merupakan terbaik kedua di ASEAN setelah Thailand. Investor pasar modal meningkat cukup drastis yaitu menjadi 7,5 juta pada akhir tahun lalu. Jumlah ini melonjak 93 persen dari tahun sebelumnya. Di mana 80 persen merupakan investor milenial. Hal Ini, kata Wimboh Santoso berkah bagi Indonesia, karena investasi di pasar modal sangat menarik terutama bagi milenial.
Penghimpunan dana di pasar modal juga meningkat drastis yaitu mencapai Rp 363,3 triliun atau naik 206 persen dari tahun sebelumnya. Pertumbuhan penghimpunan dana pasar modal ini terbaik di kawasan Asia Pasifik yang rata-rata hanya 171 persen
“Sementara untuk pertumbuhan IKNB sudah cukup kuat, permodalannya mencapai untuk asuransi jiwa 539,8 persen dan asuransi umum 327,3 persen. Ini jauh di atas threshold 120 persen. Gearing ratio perusahaan pembiayaan juga menurun menjadi 1,98 kali. Ini jauh dari batas ambang maksimal 10 kali. Rasio kredit perusahaan pembiayaan terpantau stabil, NPL pada level 3,5 persen setelah sebelumnya sempat mencapai level di atas 5 persen di tahun 2020. Hal ini ditopang oleh kebijakan restrukturisasi pembiayaan yang mencapai 218,98 triliun atau 5,2 juta kontrak pembiayaan yang merupakan 60,1 persen dari total pembiayaan.”
“Selain 3 sub sektor yang kami sampaikan tadi, ada satu sub sektor baru yang kami pantau yaitu keuangan digital. Kehadiran industri ini menghadirkan dampak positif kepada percepatan akses masyarakat ke produk dan jasa keuangan. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan akses masyarakat terhadap keuangan digital, seperti pertumbuhan pear to pear lending sebesar 29,69 juta peminjam pada akhir 2021, meningkat 68,15 persen dibanding tahun 2020,” jelas Wimboh Santoso.
Dan pertumbuhan pemodal securities crowdfunding telah mencapai 93.733 pemodal sejak diluncurkan pada awal tahun 2021 lalu. Percepatan akses ini akan terus OJK tingkatkan, sesuai dengan target strategi nasional keuangan inklusi sebesar 90 persen di tahun 2024. OJK sadar bahwa pemahaman masyarakat atas produk keuangan digital ini tidak sepadan dengan pemahaman masyarakat atas resiko yang melekat pada produk tersebut. Sehingga masyarakat tidak bisa memahami secara lengkap konsekuensi produk tersebut. Terutama memahami produk yang berizin maupun yang tidak berizin.
Untuk itu, OJK telah melakukan kerjasama dengan Polri, Kementerian informasi dan informatika, Bank Indonesia, Kementerian Koperasi dan UMKM menandatangani surat keputusan bersama (SKB) pada tanggal 22 Agustus 2021. Dengan demikian, akan meningkatkan efektivitas upaya bersama meningkatkan literasi, edukasi, pendekatan hukum dalam rangka untuk perlindungan nasabah masyarakat yang terutama bagi nasabah sektor keuangan. OJK pun mendukung langkah tindakan hukum kepada para pelaku pinjaman online ilegal dan seluruh pihak terkait.
Kedepan, kata Wimboh Santoso, dalam menjaga perekonomian masih banyak hal-hal yang harus dilakukan. Diantaranya bagaimana percepatan pemulihan kredit yang direstrukturisasi dan telah diperpanjang sampai dengan tahun 2023. Namun disadari, masih banyak hal yang harus disiapkan, seperti adanya omicron dan juga percepatan normalisasi kebijakan stimulus covid-19 dari berbagai negara. Serta adanya gap mengenai disrupsi rantai pasokan yang telah terjadi, sehingga dapat menimbulkan inflasi. Wimboh Santoso juga mengingatkan semua pihak harus bersiap untuk menghadapi agenda global pengurangan emisi karbon sebesar 41 persen dengan internasional dan 29 persen nasional dalam skema hijau tahun 2030.
“Menghadapi tantangan tersebut, kami telah menyiapkan berbagai kebijakan untuk sektor jasa keuangan di tahun 2022. Yang pertama kami akan terus meningkatkan peran serta Jasa Keuangan untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional, dengan pemberian insentif bersama dengan pemangku kepentingan lainnya. Mendorong pembiayaan kepada sektor komoditas sesuai prioritas pemerintah termasuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang sudah kita mulai dengan menurunkan aset tertimbang menurut risiko (ATMR) 25 persen lebih rendah dari yang biasa. Dan ini kami perluas industri ini mulai dari hulu sampai ke hilir. Disamping itu juga kami akan melanjutkan stimulus untuk mendorong kredit pada sektor properti.”
“Kebijakan yang kedua, kami mempersiapkan sektor keuangan dalam menghadapi normalisasi kebijakan negara maju. Antara lain melalui percepatan konsolidasi sektor jasa keuangan, agar mempunyai ketahanan permodalan dan likuiditas untuk bersiap-siap apa yang akan terjadi apabila ada efek negatif terhadap normalisasi. Dan juga kami mendorong percepatan pembentukan cadangan penghapusan kredit dan pembiayaan agar tidak terjadi efek pada saat nanti dinormalkan di tahun 2023. Dan Kami juga akan melakukan penataan lebih cepat industri reksa dana dan juga penguatan tata kelola industri pengelolaan investasi.”
“Prioritas kebijakan yang ketiga menyusun skema pembiayaan berkelanjutan di industri jasa keuangan untuk mendukung pengembangan ekonomi hijau, dalam rangka penciptaan ekonomi-ekonomi baru antara lain dengan pendirian bursa karbon dan penerbitan taksonomi hijau 1.0 dalam hal ini OJK bersama SRO bursa Efek Indonesia, juga kliring penjaminan bursa efek Indonesia, bersama-sama dengan pemerintah sedang mengakselerasi kerangka pengaturan bursa karbon di Indonesia. Dalam taksonomi hijau yang kami susun, kami mengkaji 2.733 klasifikasi sektor dan sub sektor ekonomi. Dimana 919 diantaranya telah kami konfirmasi oleh kementerian terkait. Hal ini akan menjadikan Indonesia salah satu negara yang mempunyai taksonomi hijau selain Tiongkok, Uni Eropa dan ASEAN. Dan taksonomi hijau ini mohon akan diluncurkan oleh Bapak Presiden pada kesempatan ini dan akan menjadi pedoman bagi penyusunan kebijakan dalam memberikan insentif maupun disinsentif dari berbagai Kementerian dan lembaga. Termasuk didalamnya OJK yang sudah dimulai dengan ATMR lebih rendah kredit kendaraan berbasis baterai.”
“Prioritas keempat memperluas akses keuangan kepada masyarakat khususnya UMKM untuk mencapai target penyaluran kredit UMKM sebesar 30 persen pada tahun 2024, yang juga menjadi arahan bapak presiden. Dengan berbagai model diantaranya model cluster dalam sistem satu untuk bersama mengenai pembiayaan pemasaran, pembinaan serta optimalisasi lahan yang belum tergarap bekerjasama dengan gubernur dan kepala daerah setempat. Serta program-program pembiayaan lain yang kita gunakan adalah KUR cluster, kredit pembiayaan melawan rentenir, digitalisasi BPR dan lembaga keuangan mikro termasuk bank wakaf mikro. Serta skema pemasaran melalui gerakan nasional bangga buatan Indonesia. Di pasar modal terus kami kembangan pembiayaan UMKM melalui securities crowdfunding yang sudah kami luncurkan pada awal 2021 lalu.”
“Prioritas kelima kami akan terus memperkuat kebijakan transformasi digital di industri Jasa Keuangan agar sejalan dengan pengembangan ekonomi digital secara nasional. Agar masyarakat bisa akses ke produk dan jasa keuangan dengan harga yang lebih murah, kualitas yang lebih baik dan akses yang lebih cepat dengan mengurangi ekses-ekses yang terjadi. Hal ini kami lakukan literasi, edukasi kepada masyarakat dalam rangka perlindungan konsumen dan juga kita tetap akan mendukung penegakan hukum bagi yang melanggar. Dan juga hal ini kami lakukan bersama-sama dengan mitra kami berdasarkan SKB yang sudah kami lakukan. Kami juga akan mendorong keuangan formal seperti perbankan, lembaga keuangan non-bank untuk masuk dalam bisnis online digital. Sehingga ini bisa menutup gap permintaan yang begitu besar di masyarakat,” urai Wimboh Santoso panjang lebar
Dengan pertimbangan tantangan dan arah kebijakan di atas dan juga proyeksi ekonomi kita sekitar 5,2 persen pada 2022 ini, OJK memproyeksikan 2022 ini akan lebih baik dari tahun lalu. Sehingga kredit diperkirakan akan tumbuh sekitar 7,5 persen, dana pihak ketiga akan tumbuh di rentang 10 persen dan penghimpunan dana masyarakat di pasar modal antara Rp 125 sampai Rp 175 triliun. Selain itu, piutang pembiayaan dan perusahaan pembiayaan juga akan tumbuh sebesar 12 persen. Aset asuransi jiwa serta perusahaan asuransi umum dan pre asuransi akan tumbuh 4,66 persen dan 3,14 persen. Sementara aset dana pensiunan akan mencapai 6,47 persen.
“Berbagai kebijakan tersebut juga kami tuangkan dalam master plan Jasa Keuangan Indonesia 2021-2025. Serta berbagai peta jalan yang lebih detail untuk sektor-sektor yang tertentu. Khusus untuk mendukung ekonomi hijau dalam rangka menurunkan kadar emisi karbon dan efek rumah kaca, OJK telah menuangkan dalam roadmap sustainable finance tahap kedua 2021-2025 untuk sektor jasa keuangan. (Rolan)
Discussion about this post